PBNU Cabut Penonaktifan Anggota yang Gabung Tim Kampanye Pemilu 2024

Sabtu, 17 Februari 2024 07:07 WIB

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Ketum PBNU) Yahya Cholil Staquf dalam peringatan Harlah NU ke 101 di Yogyakarta Rabu (31/1). Dok.istimewa

TEMPO.CO, Jakarta - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mencabut penonaktifan personel PBNU yang selama ikut tim kampanye di Pemilu 2024 maupun yang menjadi calon anggota legislatif.

“Kami butuh mereka untuk segera bekerja kembali,” kata Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya saat menggelar jumpa pers di kantor PBNU, Jakarta, Jumat, 16 Februari 2024, dikutip dari keterangan tertulis. Kuputusan itu berlaku saat Gus Yahya mengumumkan kabar tersebut.

Saat pemilu berlangsung, setidaknya terdapat 63 orang personel PBNU yang terlibat dalam berbagai peran dalam kontestasi pemilu. Anggota itu termasuk sebagai tim sukses, juru kampanye, maupun calon legislatif.

Secara rinci, dari 63 orang tersebut, 20 orang terlibat dalam Tim Sukses Ganjar-Mahfud. 5 orang terlibat dalam tim sukses dan juru kampanye Prabowo-Gibran. 1 orang terlibat dalam Tim Sukses Anies-Muhaimin.

Gus Yahya bersyukur karena hajatan demokrasi lima tahunan telah berlangsung damai. Saat pencoblosan berlangsung, masyarakat juga terlihat antusias mendatangi tempat pemungutan suara (TPS).

Advertising
Advertising

Dengan berakhirnya pemungutan suara, Gus Yahya menganggap Indonesia telah meraih kemenangan dalam proses ini. “Sampai titik ini, kami menyimpulkan bahwa dalam proses ini Indonesia sudah menang, karena proses berjalan dengan baik, damai, lancar dan bisa kita selesaikan tinggal menunggu hasilnya,” kata Gus Yahya dalam keterangan yang sama.

Pilihan Editor: Cara Cek Real Count KPU serta Bedanya dengan Quick Count dan Exit Poll

Berita terkait

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

4 jam lalu

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

Partai Demokrat menolak usulan agae politik uang atau money politics dilegalkan pada Pemilihan Kepala Daerah alias Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

1 hari lalu

Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

DKPP memutuskan menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepada ketua dan jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas gugatan DPT yang diduga bocor.

Baca Selengkapnya

Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

1 hari lalu

Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua, meminta KPU melegalkan praktik money politics saat pemilu lewat PKPU.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

1 hari lalu

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

Bawaslu menyatakan PKPU tentang pencalonan diperlukan untuk menghindari sengketa pada proses Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

KPU Klaim Kecurangan Pengurangan Suara PAN di Yahukimo 3 Tidak Terbukti

2 hari lalu

KPU Klaim Kecurangan Pengurangan Suara PAN di Yahukimo 3 Tidak Terbukti

Menurut KPU, dalil yang diajukan PAN soal kehilangan suara pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten tidak didukung oleh alat bukti yang sah.

Baca Selengkapnya

Sidang PHPU Pileg, KPU Minta Mahkamah Konstitusi Tolak Permohonan PSU dari PPP

2 hari lalu

Sidang PHPU Pileg, KPU Minta Mahkamah Konstitusi Tolak Permohonan PSU dari PPP

Dalam permohonannya, KPU meminta MK menolak permohonan PPP terkait pemungutan suara ulang di Dapil Lampung Selatan 7.

Baca Selengkapnya

Kata Ketua KPU Soal Caleg Terpilih yang Mencalonkan Diri pada Pilkada 2024

2 hari lalu

Kata Ketua KPU Soal Caleg Terpilih yang Mencalonkan Diri pada Pilkada 2024

Menurut Hasyim Asy'ari, yang mengundurkan diri untuk maju di Pilkada 2024 adalah anggota legislatif yang sedang menjabat.

Baca Selengkapnya

MK Batasi Maksimal 5 Saksi dan 1 Ahli yang Dihadirkan di Sidang Sengketa Pileg

2 hari lalu

MK Batasi Maksimal 5 Saksi dan 1 Ahli yang Dihadirkan di Sidang Sengketa Pileg

MK membatasi saksi dan ahli yang dihadirkan di agenda pembuktian sidang sengketa Pileg.

Baca Selengkapnya

KPU Tolak Permintaan NasDem untuk Penghitungan Suara Ulang di Bangka Belitung

2 hari lalu

KPU Tolak Permintaan NasDem untuk Penghitungan Suara Ulang di Bangka Belitung

KPU menilai, NasDem tidak memberikan penjelasan mengapa KPU harus melaksanakan PSSU di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Baca Selengkapnya

LBM PBNU Sebut Haji Ghasab Termasuk Kegiatan Ilegal, Apa itu Haji Ghasab?

3 hari lalu

LBM PBNU Sebut Haji Ghasab Termasuk Kegiatan Ilegal, Apa itu Haji Ghasab?

Praktik haji ghasab berada di luar prosedur atau manasik tanpa visa haji, sehingga bertentangan dengan substansi syariat Islam.

Baca Selengkapnya