TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan bantuan Cadangan Beras Pemerintah atau bansos beras dibagikan untuk membantu warga. Dia menyebut negara hadir membantu saat ada kenaikan pangan seperti yang terjadi di seluruh dunia.

Jokowi menyerahkan bansos beras kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Gudang Bulog Cibitung, Kabupaten Bekasi, pada Jumat, 16 Februari 2024. Penyerahan ini yang pertama setelah ditunda karena pemilu pada 8-14 Februari 2024.

"Kalau di negara lain kan enggak ada bantuan pangan beras seperti yang kita miliki. Untung APBN kita mampu memberikan ya," kata Jokowi saat berinteraksi dengan warga. "Inilah fungsi negara memberikan bantuan," kata eks Gubernur DKI Jakarta itu.

Pembagian bansos beras pemerintah seberat 10 kilogram sudah dilakukan pada Januari dan Februari. Bansos beras akan dibagikan sampai Juni 2024 dan akan diperanjang jika anggaran mencukupi.

Pembagian bansos di tahun politik ditengarai berdampak pada suara calon presiden Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka, yang merupakan anak Jokowi. Kubu politik lawan dari Prabowo-Gibran hingga masyarakat sipil mengkritik berulang kali soal pembagian bansos di berbagai daerah saat kunjungan Jokowi.

Selain bansos CBP, Jokowi juga sudah mengesahkan BLT Mitigasi Risiko Pangan, diumumkan pada Senin, 29 Januari 2024, oleh Airlangga Hartarto. Sebanyak 18,8 juta warga akan mendapat 600 ribu. 200 ribu per bulan untuk Januari, Februari, dan Maret. Ini menjadi program pengganti BLT El Nino akhir tahun lalu.

Pada Januari 2024, pemerintah pusat menggelontorkan dana bantuan sosial senilai Rp 78,06 triliun.

Saat membagikan bantuan pangan di Cibitung, Jokowi ditemani Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Kepala Badan Pangan Arief Prasetyo, Kepala Bulog Bayu Krishnamukti, dan Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin.

Pilihan Editor: Hasil Hitung Cepat: PPP Tak Lolos ke DPR, Bagaimana dengan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota?