KPU Sukoharjo Siapkan Coblosan Ulang di TPS 32 Makamhaji

Reporter

Septia Ryanthie

Editor

Abdul Manan

Jumat, 16 Februari 2024 00:37 WIB

Pengawas TPS memantau proses pencoblosan Pemilu 2024 saat simulasi pencoblosan surat suara yang digagas KPU Kota Bandung, Jawa Barat, 30 Januari 2024. 204.807.222 pemilih yang terdaftar dalam DPT menyalurkan suara mereka pada Pemilu 2024 pada 14 Februari nanti. TEMPO/Prima Mulia

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukoharjo siap menggelar pemilihan suara ulang (PSU) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 32 Desa Makamhaji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Pencoblosan itu menindaklanjuti rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sukoharjo setelah ada temuan 2 pemilih yang tidak memiliki hak suara tapi mencoblos di TPS itu.

"Ya kita siapkan terkait dengan rekomendasi dari Bawaslu Sukoharjo berdasarkan permintaan pengawas TPS kelas petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) TPS 32 untuk dilaksanakan pemungutan suara ulang. Saat ini baru kita siapkan logistik, surat suara, anggaran, dan lain-lainnya," kata Komisioner KPU Kabupaten Sukoharjo Divisi Teknis Penyelenggara, Bambang Muryanto ketika dihubungi Tempo melalui ponselnya, Kamis, 15 Februari 2024.

Bambang menyatakan, pemungutan suara ulang direncanakan pada hari Minggu, 18 Februari 2024. "Kami rencanakan hari Minggu karena biar partisipasi tidak jauh beda dengan saat pemilu kemarin walaupun yang diulang cuma 2 surat suara," ungkap dia.

Bambang memastikan dalam pemungutan suara ulang di TPS 32 Makamhaji itu hanya untuk 2 pemilih atau surat suara yang dianggap tidak sah. Dia mengatakan itu sesuai yang direkomendasikan oleh Bawaslu Sukoharjo dan mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu. "Karena surat suara yang tidak sah hanya 2 pemilih tersebut dan itu juga berdasarkan yang direkomendasikan," katanya.

Saat ditanya alasan kenapa ada dua warga luar Kabupaten Sukoharjo yang tiba-tiba masuk dalam daftar pemilih khusus (DPK) sehingga bisa ikut mencoblos di TPS 32, Bambang mengaku tidak mengetahui secara pasti alasannya. Dia mengakui ada kemungkinan itu terjadi lantaran kelalaian petugas KPPS.

Advertising
Advertising

Bambang menambahkan, juga ada kemungkinan karena termakan informasi bohong yang beredar bahwa seorang pemilih bisa mencoblos di luar TPS yang telah ditentukan hanya bermodalkan KTP. "Itu bisa dari sisi petugas KPPS maupun dari pihak pemilihnya ya. Padahal sesuai ketentuannya kan tidak begitu. Untuk bisa pindah TPS tetap ada syaratnya. Yang diperbolehkan pakai KTP itu sesuai alamat domisili di KTP, tidak asal-asalan atau bebas," ucap dia.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sukoharjo merekomendasikan pemungutan suara ulang (PSU) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 32 Desa Makamhaji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Rekomendasi itu setelah ada temuan 2 pemilih yang tidak memiliki hak suara, mencoblos di TPS itu.

Informasi itu disampaikan Ketua Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, Rochmad Basuki ketika dimintai konfirmasi, Kamis, 15 Februari 2024. "Ada 2 orang, warga Wonosobo dan Pekalongan. Mereka tidak masuk daftar pemilih tetap (DPT), daftar pemilih tambahan (DPTb), maupun daftar pemilih khusus (DPK) di TPS 32," ungkap Rochmad kepada awak media.

SEPTHIA RYANTHIE

Berita terkait

KPU Finalkan Distribusi Logistik Pilkada Jakarta Serentak pada 14 November

9 jam lalu

KPU Finalkan Distribusi Logistik Pilkada Jakarta Serentak pada 14 November

Saat ini KPU telah menyelesaikan pendistribusian logistik tahap satu dan dua yang dikirimkan dari pihak penyedia ke gudang penyimpanan.

Baca Selengkapnya

Alasan Baleg DPR Usul Pencalonan Pilkades Melalui Partai Politik ala Desa

10 jam lalu

Alasan Baleg DPR Usul Pencalonan Pilkades Melalui Partai Politik ala Desa

Baleg DPR mengusulkan agar pencalonan dalam pemilihan kepala desa menggunakan sistem partai politik.

Baca Selengkapnya

Sebut KPU Habiskan Uang Negara, Anggota Baleg DPR Usul Komisi Pemilihan Jadi Lembaga Adhoc 2 Tahun

12 jam lalu

Sebut KPU Habiskan Uang Negara, Anggota Baleg DPR Usul Komisi Pemilihan Jadi Lembaga Adhoc 2 Tahun

Saleh menilai, adanya KPU ini hanya menghabiskan uang negara. Padahal, menurut dia KPU hanya bekerja selama dua tahun saja.

Baca Selengkapnya

Mendagri Pastikan Data Pemilih Pilkada Tak Bocor karena Sudah Dienkripsi

13 jam lalu

Mendagri Pastikan Data Pemilih Pilkada Tak Bocor karena Sudah Dienkripsi

Mendagri Tito Karnavian memastikan tak ada data pemilih Pilkada serentak 2024 yang bocor.

Baca Selengkapnya

Pabrik Rayon untuk Sritex Disebut Stop Operasi 2 Tahun Terakhir, Masih Sebar Bau Tak Sedap

17 jam lalu

Pabrik Rayon untuk Sritex Disebut Stop Operasi 2 Tahun Terakhir, Masih Sebar Bau Tak Sedap

PT Rayon Utama Makmur atau RUM, perusahaan yang terafiliasi dengan PT Sri Rejeki Isman Tbk. atau Sritex, telah dua tahun berhenti beroperasi.

Baca Selengkapnya

Debat Pilkada Sragen: Untung Wibowo-Suwardi Janji Berantas Eksploitasi Kerja Anak di Bawah Umur, Sigit-Suroto Soroti Masalah Kemiskinan

19 jam lalu

Debat Pilkada Sragen: Untung Wibowo-Suwardi Janji Berantas Eksploitasi Kerja Anak di Bawah Umur, Sigit-Suroto Soroti Masalah Kemiskinan

Debat diikuti oleh dua paslon, yaitu Untung Wibowo Sukowati-Suwardi yang mendapat nomor urut 1 dan Sigit Pamungkas-Suroto yang mendapat nomor urut 2.

Baca Selengkapnya

Debat Perdana Pilgub Jateng: Andika Perkasa dan Ahmad Luthfi Kompak, Kemiskinan Jadi PR

22 jam lalu

Debat Perdana Pilgub Jateng: Andika Perkasa dan Ahmad Luthfi Kompak, Kemiskinan Jadi PR

Paslon Andika-Hendi dan Luthfi-Yasin mengikuti debat perdana Pilgub Jateng Rabu malam di Semarang, Jawa Tengah.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Mau Selamatkan Sritex, Ketahui Rincian Beban Utangnya

1 hari lalu

Pemerintah Mau Selamatkan Sritex, Ketahui Rincian Beban Utangnya

Total utang Sritex mencapai US$1,6 miliar atau Rp 25,1 triliun, di mana Rp 9,7 triliun di antaranya adalah utang bank.

Baca Selengkapnya

ICW Sebut Perubahan di Sirekap Sulitkan Publik Awasi Kecurangan Pilkada

1 hari lalu

ICW Sebut Perubahan di Sirekap Sulitkan Publik Awasi Kecurangan Pilkada

KPU RI mengubah portal layanan informasi Sistem Rekapitulasi Suara Pemilu atau Sirekap 2024 untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

KPU Banten Rilis Dana Sumbangan Kampanye Airin-Ade dan Andra-Dimyati

1 hari lalu

KPU Banten Rilis Dana Sumbangan Kampanye Airin-Ade dan Andra-Dimyati

KPU Provinsi Banten merilis LPDSK Airin-Ade dan Andra-Dimyati. Siapa yang menerima sumbangan kampanye paling banyak?

Baca Selengkapnya