Anies Baswedan dan Cak Imin Dilaporkan ke Bawaslu Usai Komentari Film Dirty Vote, Kok Bisa?

Rabu, 14 Februari 2024 10:50 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Dirty Vote dirilis oleh sang sutradara Watchdoc, Dandhy Laksono pada 11 Februari 2024. Film tersebut rilis ketika masa tenang Pemilu 2024 yang berlangsung pada 11-13 Februari 2024. Film yang dibintangi oleh tiga pakar hukum tata negara, yaitu Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari mengungkap kecurangan Pemilu 2024. Namun, penayangan film ini malah berujung laporan ke Bawaslu dari pihak tertentu yang dilayangkan ke Anies Baswedan dan Cak Imin.

Film berdurasi 1 jam 57 menit ini mengungkap praktik kecurangan yang terorkestrasi. Kecurangan pemilu mengungkapkan tidak netralnya pejabat publik, potensi kecurangan kepala desa, penyaluran bansos, hingga pelanggaran etik yang dilakukan lembaga negara.

Saat tayang ketika masa tenang Pemilu 2024, Anies Baswedan disebut mengomentari film ini di rumah mantan wakil presiden Jusuf Kalla (JK). Tindakan Anies ini pun ditentang oleh organisasi masyarakat Rampai Nusantara yang berujung pelaporan kepada Bawaslu.

Berdasarkan Instagram @rampainusantara_official, menurut Ketua Rampai Nusantara, Mardiansyah, komentar Anies sengaja disampaikan untuk diketahui masyarakat Indonesia yang melanggar masa tenang Pemilu 2024.

“Anies melanggar melalui pernyataannya mengenai penyelenggaraan pemilu yang dianggap sudah diatur, kotor, dan penuh praktik manipulasi, serta dengan skor sudah diatur. Dan dengan adanya statement 'rakyat yang menginginkan perubahan' itu merupakan tagline paslon nomor satu dan tentunya tidak dapat dibenarkan dalam masa tenang,” kata Mardiansyah, pada 13 Februari 2024.

Advertising
Advertising

Lebih lanjut, Mardiansyah mengungkapkan, Anies diduga melanggar Pasal 276 ayat (1) dan (2), Pasal 287 ayat (5), dan Pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu). Selain itu, Anies juga diduga melanggar Pasal 27 dan Pasal 54 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 tahun 2023. Bahkan, Anies bisa dijatuhkan sanksi tindak pidana pemilu.

Wakil Anies, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin juga dilaporkan ke Bawaslu oleh kelompok advokat LISAN lantaran berkomentar terkait film Dirty Vote. Sebelumnya, Cak Imin melalui akun X pribadinya membagikan foto bersama keluarganya usai menonton film Agak Laen di bioskop. Ia juga bercerita, jika sehari sebelumnya sempat menonton Dirty Vote. Ia pun mengajak pengikutnya untuk menyaksikan film dokumenter tersebut.

Terkait laporannya ke Bawaslu, Cak Imin enteng menanggapi, “Masak gak boleh komentar bro…,” pada 13 Februari 2024. Cuitan pendek ini langsung di-retweet hampir 3.000 kali dan mendapat balasan hampir 1.500 dari pengguna X.

LISAN yang melaporkan Cak Imin berpendapat, pelaporan ke Bawaslu lantaran ada unsur kampanye terselubung. Menurut mereka, unggahan Cak Imin atas trailer film itu dilakukan ketika masa tenang.

Sebelum Anies Baswedan dan Cak Imin mengomentari Dirty Vote yang berujung laporan ke Bawaslu, Timnas Amin mengapresiasi film tersebut. Menurut Juru Bicara Timnas Amin, Iwan Tarigan, film tersebut menjadi sumber pengetahuan untuk masyarakat soal politik di Indonesia. Menurut Iwan, film tersebut bisa membantu masyarakat melihat bagaimana penguasa kotor, culas, dan tidak beretika mempermainkan demokrasi untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan kelompoknya.

RACHEL FARAHDIBA R | SULTAN ABDURRAHMAN

Pilihan Editor: Begini Kata Cak Imin Saat Tahu Dilaporkan karena Komentari Film Dirty Vote

Berita terkait

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

8 jam lalu

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

Partai Demokrat menolak usulan agae politik uang atau money politics dilegalkan pada Pemilihan Kepala Daerah alias Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Sentra Gakkumdu untuk Pilkada 2024 Segera Dibentuk, Ini yang Dilakukan Bawaslu

1 hari lalu

Sentra Gakkumdu untuk Pilkada 2024 Segera Dibentuk, Ini yang Dilakukan Bawaslu

Sentra Gakkumdu akan mempermudah masyarakat yang ingin melaporkan pelanggaran dalam tahapan Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

1 hari lalu

Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

DKPP memutuskan menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepada ketua dan jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas gugatan DPT yang diduga bocor.

Baca Selengkapnya

Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

1 hari lalu

Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

Mendagri mengatakan perbaikan sistem pemilu melalui RUU jangan sampai bersifat kejar tayang.

Baca Selengkapnya

Soal Revisi UU Penyiaran, Cak Imin Bilang Investigasi adalah Nyawa Jurnalisme Hari Ini

1 hari lalu

Soal Revisi UU Penyiaran, Cak Imin Bilang Investigasi adalah Nyawa Jurnalisme Hari Ini

Kata Cak Imin, melarang penyiaran program investigasi dalam draf revisi UU Penyiaran sama saja dengan membatasi kapasitas paling berharga insan pers.

Baca Selengkapnya

Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

1 hari lalu

Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua, meminta KPU melegalkan praktik money politics saat pemilu lewat PKPU.

Baca Selengkapnya

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

1 hari lalu

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

ICW menganggap usulan melegalkan money politics saat pemilu tidak pantas dan sangat tidak menunjukkan integritas.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

2 hari lalu

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

Bawaslu menyatakan PKPU tentang pencalonan diperlukan untuk menghindari sengketa pada proses Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Pilkada DKI, Deretan Nama-Nama Baru hingga Peluang Ridwan Kamil

2 hari lalu

Pilkada DKI, Deretan Nama-Nama Baru hingga Peluang Ridwan Kamil

Belakangan tersorot nama-nama baru, ada Dharma Pongrekun dan Haris Azhar

Baca Selengkapnya

ASN Berpotensi Langgar Netralitas di Pilkada 2024, Bawaslu Ingatkan Hati-hati Gunakan Medsos

2 hari lalu

ASN Berpotensi Langgar Netralitas di Pilkada 2024, Bawaslu Ingatkan Hati-hati Gunakan Medsos

Ketua Bawaslu mengatakan jajarannya akan mengawasi media sosial pada Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya