TEMPO.CO, Jakarta - Film dokumenter Dirty Vote telah tayang pada Minggu, 11 Februari 2024. Tanggal perilisan film tersebut bertepatan dengan masa tenang kampanye Pemilu 2024. Film yang disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono ini dinilai beberapa pihak sebagai upaya oportunis di masa tenang kampanye.

Dalam sebuah video di akun YouTube Indonesia Baru, Dandhy membeberkan tiga alasan film dokumenter tersebut baru dirilis di masa tenang kampanye. Pertama, Dandhy mengatakan bahwa film tersebut baru digagas paling lama sebulan yang lalu.

“Filmnya baru digagas paling lama sebulan atau tiga minggu yang lalu, ya nggak terhindarkan kalau selesainya di minggu tenang,” ungkap Dandhy. Kemudian, ia pun mengatakan bahwa alasan tersebut pasti tidak dipercaya oleh banyak orang.

Menurut dia, banyak orang yang bertanya mengapa film Dirty Vote tidak tayang sehari sebelum minggu tenang atau sehari setelah pemilu. “Pertanyaan kedua jelas gak relevan karena kita mau nunjukkin bagaimana pemilu ini sangat rendah kualitas legitimasinya, atau kalo di bahasa narasumber adalah curang,” ujarnya.

Kedua, dia menuturkan bahwa sebenarnya konten semacam itu sudah banyak muncul sebelumnya di masa kampanye, tetapi selalu ketiban dengan semua narasi tentang kampanye. “Saya masih sama dengan Sexy Killers, saya menunggu ketika orang sudah selesai dengan hiruk-pikuk politik dan saatnya memikirkan hal yang lebih substansial,” katanya.

Dandhy pun khawatir, jika konten muncul di tengah hiruk-pikuk politik, hanya akan dianggap sebagai salah satu bagian kampanye dari salah satu orang yang merasa diuntungkan atau dirugikan.

Ketiga, pemilihan perilisan di masa tenang kampanye merupakan pilihan strategis. “Ini pilihan strategis kami semua tim produksi ketika orang sudah nggak bisa kampanye gantian kami yang kampanye. Toh cuman tiga hari, sementara para capres ini kan berbulan bulan berkampanye. Kita disuruh dengerin merak tiap hari, masa kita minta 3 hari aja gak dikasih?” terang Dandhy.

Dia pun mengatakan bahwa tidak ada hukum yang dilanggar dengan mengeluarkan konten seperti itu di masa tenang kampanye. “Hukum mana yang dilanggar dengan mengeluarkan konten sekarang? Sebagai warga negara kita bikin konten apapun, jangankan 3 hari sebelum kampanye, besok coblosan malam ini kita rilis kan bisa aja. Jadi di mana letak pelanggaran hukumnya?” tegasnya.

Film Dirty Vote dibintangi oleh tiga Ahli Hukum Tata Negara, yakni Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, dan Feri Amsari. Ketiganya memaparkan sejumlah data dan mengurai pelanggaran hukum pada Pemilu 2024. Mereka juga menjelaskan potensi-potensi kecurangan berdasarkan kacamata hukum di Indonesia.

Film itu menceritakan kisah Presiden Joko Widodo, yang diduga mengerahkan lembaga negara untuk membantu kemenangan calon presiden Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka, anak sulungnya. Film berdurasi 1 jam 55 menit 22 detik itu dibuka dengan wawancara singkat ketiga pakar mengenai alasannya keterlibatan dalam film tersebut.

RIRI RAHAYU

Pilihan Editor: 5 Fakta Soal Film Dokumenter Dirty Vote