Pengamat Nilai Film Dirty Vote Pengaruhi Segmen Pemilih Kelas Menengah

Editor

Amirullah

Senin, 12 Februari 2024 17:40 WIB

Wartawan menghadiri konpers Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran menanggapi film Dirty Vote di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta, Minggu, 11 Februari 2024. Dalam konferensi pers itu TKN Prabowo-Gibran mengatakan Film Dirty Vote karya Dandhy Laksono bernada fitnah dan memiliki narasi kebencian yang tidak ilmiah. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menilai film dokumenter Dirty Vote berpengaruh terhadap elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam Pemilu Presiden atau Pilpres 2024. Dia mengatakan pengaruh itu menyasar kelompok kelas menangah atas dan pemilih rasional.

"Secara opini ini tentu akan berpengaruh di pemilih kelas menengah atas, kelompok kritis, pemilih rasional," ujar Adi saat dihubungi melalui pesan tertulis, Senin, 12 Februari 2024.

Menurut Adi, film ini mengungkap informasi dan fakta seputar Pemilu 2024 yang dinilai didesain sistematis untuk memenangkan paslon tertentu. Dia menilai informasi itu akan lebih mudah menjangkau kelas menengah dan para pemilih rasional.

Namun, dia mengatakan pengaruh hanya akan berarti jika para pemilih rasional itu bersedia datang ke Tempat Pemungutan Suara atau TPS pada Rabu, 14 Februari 2024. "Percuma kalau tak datang ke TPS, kalau cuma jadikan film ini sebatas informasi politik biasa," kata Adi.

Adapun permasalahan pengaruh film ini terletak pada keterbatasannya menjangkau segmentasi pemilih dari kalangan masyarakat kelas bawah. Sebab, menurut dia, banyak kasus penting seperti putusan Mahkamah Konstitusi atau MK tak sampai ke pemilih akar rumput.

Advertising
Advertising

Film Dirty Vote membahas desain kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pemilu 2024. Film yang disutradarai oleh Dandhy Laksono ini telah dirilis pada Ahad, 11 Februari 2024 melalui kanal YouTube resmi Dirty Vote.

Film ini dibintangi oleh tiga ahli hukum tata negara, yaitu Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, dan Feri Amsari. Mereka memaparkan sejumlah data, bukti, dan mengurai pelanggaran hukum serta kecurangan Pemilu yang terjadi saat ini.

Dosen hukum tata negara Universitas Gadjah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar mengungkapkan adanya tekanan kepada kepala desa agar mendukung kandidat calon presiden dan calon wakil presiden tertentu pada Pilpres 2024. Zainal juga menyebut, desa menjadi wilayah pertarungan untuk memperebutkan suara.

“Film ini dianggap akan mampu mendidik publik betapa curangnya pemilu kita dan bagaimana politisi mempermainkan publik pemilih hanya untuk memenangkan kepentingan mereka,” kata Feri Amsari.

Pilihan Editor: Pemilu 2024: Ini Lokasi Nyoblos Anies-Muhaimin, Prabowo-Gibran, dan Ganjar-Mahfud

Berita terkait

Massa Aksi 411 Tuntut Jokowi Segera Diadili dan Tangkap Pemilik Akun Fufufafa

1 hari lalu

Massa Aksi 411 Tuntut Jokowi Segera Diadili dan Tangkap Pemilik Akun Fufufafa

Simpatisan FPI meminta agar mantan Presiden Jokowi diadili atas sejumlah pelanggaran yang terjadi selama dia menjabat.

Baca Selengkapnya

Serius Santai ala Mega

1 hari lalu

Serius Santai ala Mega

Megawati Soekarnoputri menyampaikan pesan penting untuk generasi muda dengan cara yang berbeda. Santai, sesekali berseloroh, namun memuat hakikat kehidupan berbangsa dan bernegara.

Baca Selengkapnya

H-4 Pilpres AS, Beda Gagasan Kebijakan Trump dan Harris Soal Lingkungan Hidup dan Kepemilikan Senjata Api?

3 hari lalu

H-4 Pilpres AS, Beda Gagasan Kebijakan Trump dan Harris Soal Lingkungan Hidup dan Kepemilikan Senjata Api?

Mendekati Pilpres AS pada pekan depan, gagasan calon presiden AS soal lingkungan hidup dan kepemilikan senjata api disorot. Apa beda Trump vs Harris?

Baca Selengkapnya

PDIP Siap Kritik Kebijakan Prabowo yang Bertentangan dengan Konstitusi

4 hari lalu

PDIP Siap Kritik Kebijakan Prabowo yang Bertentangan dengan Konstitusi

PDIP mengklaim siap mengkritik kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan konstitusi.

Baca Selengkapnya

Tito Karnavian Sebut Prabowo Rakor dengan Kepala Daerah pada 7 November, Ini yang Dibahas

4 hari lalu

Tito Karnavian Sebut Prabowo Rakor dengan Kepala Daerah pada 7 November, Ini yang Dibahas

Tito Karnavian mendapat banyak permintaan dari kepala daerah yang ingin mendengar langsung visi, misi, dan program Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Legislator PDIP ke Mendagri Tito Karnavian: Pemilu 2024 Paling Brutal, Cawe-cawe Dianggap Normal

4 hari lalu

Legislator PDIP ke Mendagri Tito Karnavian: Pemilu 2024 Paling Brutal, Cawe-cawe Dianggap Normal

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Deddy Sitorus, di depan Tito Karnavian menyebut Pemilu 2024 sebagai Pemilu paling brutal sepanjang sejarah.

Baca Selengkapnya

GSN Bakal Dideklarasikan Sabtu Besok, Pakar dan PDIP Beri Saran Ini ke Prabowo

4 hari lalu

GSN Bakal Dideklarasikan Sabtu Besok, Pakar dan PDIP Beri Saran Ini ke Prabowo

Sabtu besok, GSN kabarnya akan dideklarasikan. Deklarasi disebutkan pula akan dihadiri oleh 20 ribu undangan yang berasal dari seluruh Indonesia.

Baca Selengkapnya

Agenda Terselubung Pembentukan Gerakan Solidaritas Nasional

4 hari lalu

Agenda Terselubung Pembentukan Gerakan Solidaritas Nasional

Tim Prabowo-Gibran akan mendeklarasikan pembentukan Gerakan Solidaritas Nasional (GSN), untuk mengawal program pemerintah.

Baca Selengkapnya

Soal Pendirian GSN, Aria Bima PDIP: Prabowo Sebaiknya Konsentrasi di Pemerintahan yang Baru

4 hari lalu

Soal Pendirian GSN, Aria Bima PDIP: Prabowo Sebaiknya Konsentrasi di Pemerintahan yang Baru

Politikus PDIP Aria Bima mengingatkan agar pendirian GSN tak menghambat tata kelola pemerintahan di masa transisi.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Bantah Pembentukan Gerakan Solidaritas Nasional untuk Bagi-bagi Kekuasaan

5 hari lalu

Relawan Jokowi Bantah Pembentukan Gerakan Solidaritas Nasional untuk Bagi-bagi Kekuasaan

Presiden Prabowo Subianto bakal mendeklarasikan dan mengukuhkan pembentukan Gerakan Solidaritas Nasional atau GSN pada 2 November mendatang.

Baca Selengkapnya