AJI dan Mahasiswa Kediri Gelar Mimbar Bebas Darurat Demokrasi

Minggu, 11 Februari 2024 21:18 WIB

Sekretaris AJI Kediri, Rekian membacakan pernyataan sikap bersama organisasi ekstra kampus di Kediri. TEMPO/Hari Triwasono

TEMPO.CO, Kediri - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kediri bersama organisasi mahasiswa menggelar mimbar bebas bertajuk 'Darurat Demokrasi' di Cafe Kios Domisili Sekitar, Kelurahan Rejomulyo, Kota Kediri, Minggu, 11 Februari 2024.

Koalisi yang terdiri dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kediri, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kediri, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kediri, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), serta Perhimpinan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) ini menyerukan kondisi darurat matinya demokrasi di Indonesia.

Ketua AJI Kediri, Danu Sukendro mengatakan kegiatan ini untuk merespon dugaan cawe-cawe Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam Pemilu 2024.

"Saat ini, Presiden Jokowi makin menunjukkan ambisinya melanggengkan kekuasaan dengan cara yang kotor,” kata Danu.

Beberapa praktik tersebut antara lain; melemahkan Mahkamah Konstitusi yang kemudian melahirkan politik dinasti, serta menyalahgunakan sumber daya negara dan mengintimidasi oposisi. Rezim Jokowi, menurut Danu, juga mengabaikan pentingnya Pemilu yang jujur, adil dan berintegritas.

Advertising
Advertising

Kepemimpinan Presiden Jokowi yang anti-demokrasi ditunjukkan dengan pengesahaan sejumlah Undang-undang yang justru mengancam HAM dan memperlemah institusi demokrasi. Mulai dari Perpres jabatan fungsional TNI, revisi UU KPK, UU Cipta Kerja, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik yang masih memuat pasal-pasal berbahaya bagi kebebasan berekspresi dan kebebasan pers.

Ketua DPC GMNI Kediri Moh Abdur Roziqin mengatakan, Presiden Jokowi tidak sama seperti awal mula muncul. Hari ini yang terlihat adalah ambisi besar untuk mencapai tujuan pribadinya.

"Kita tertipu dengan tampilan awal, yang seolah-olah beliau adalah orang baik, namun setelah mendapatkan kekuasaan rentan melakukan manipulasi publik demi kelancaran ambisi dan mencapai tujuannya," katanya.

Ketua Umum HMI Cabang Kediri, Wahyu Agus Hariadi mengatakan kegiatan ini merupakan respon tindakan semena-mena yang dilakukan oleh presiden jokowi untuk memuluskan dinastinya.

Ketua PC PMII Kediri, Syaiful Amin menambahkan demokrasi di Indonesia hari ini dalam kondisi tidak baik, dan penyebabnya adalah Presiden Jokowi. "Ini sebagaimana pandangan para pakar politik dan guru-guru besar berbagai universitas, bahwa Jokowi adalah penyebab krisis ini,” katanya.

Selain berorasi, mimbar bebas itu juga diselingi nonton bareng film Dirty Vote karya Dandy Laksono, dan diakhiri dengan pernyataan sikap bersama.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo alias Jokowi menanggapi ramainya kritik dari sivitas akademika berbagai kampus kepada dirinya. Jokowi menyatakan hal tersebut merupakan hak masing-masing orang untuk mengeluarkan pendapat.

“Ya itu hak demokrasi,” kata Jokowi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Sabtu, 3 Februari 2024 seperti disiarkan melalui keterangan video Sekretariat Presiden. Diketahui, para akademisi dan mahasiswa dari berbagai kampus di Tanah Air menyuarakan kritik kepada Jokowi menyusul pernyataan presiden boleh memihak dan berkampanye dalam Pemilu.

Menurut ayah calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka, pernyataan sikap yang disampaikan para sivitas akademika itu tetap harus dihargai sebagai kritik. “Itu harus kita hargai ya,” ucap Jokowi.


HARI TRI WASONO

Pilihan Editor: Mimbar Bebas di Monumen Perjuangan, Mahasiswa Bandung Kritik Kepemimpinan Jokowi

Berita terkait

Dua Pernyataan Jokowi soal Pilkada: Tak Ajukan Percepatan serta Peluang Kaesang di Bekasi

42 menit lalu

Dua Pernyataan Jokowi soal Pilkada: Tak Ajukan Percepatan serta Peluang Kaesang di Bekasi

Apa kata Presiden Jokowi soal kepastian jadwal Pilkada hingga peluang orang-orang terdekat dalam pemilihan kepala daerah?

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Diusulkan Jadi Calon Gubernur DKI Jakarta, Bagaimana Tanggapannya?

1 jam lalu

Sri Mulyani Diusulkan Jadi Calon Gubernur DKI Jakarta, Bagaimana Tanggapannya?

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) DKI mengusulkan Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai calon Gubernur DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

MK Bacakan Putusan Dismissal Sengketa Pileg pada 21-22 Mei

8 jam lalu

MK Bacakan Putusan Dismissal Sengketa Pileg pada 21-22 Mei

MK akan memberi tahu kelengkapan tambahan yang dibutuhkan dari pemohon jika perkara mereka lanjut ke pembuktian berikutnya setelah dismissal.

Baca Selengkapnya

Kondisi Rumah Murah Program Jokowi di Villa Kencana Cikarang: Banyak yang Terbengkalai

9 jam lalu

Kondisi Rumah Murah Program Jokowi di Villa Kencana Cikarang: Banyak yang Terbengkalai

Kondisi rumah murah program Jokowi di Villa Kencana Cikarang mayoritas terbengkalai dan tak berpenghuni

Baca Selengkapnya

Kementerian ESDM Masih Bahas Soal Perpanjangan Izin Ekspor Konsentrat Tembaga Freeport

9 jam lalu

Kementerian ESDM Masih Bahas Soal Perpanjangan Izin Ekspor Konsentrat Tembaga Freeport

Kementerian ESDM terus berkomunikasi dengan kementerian Keuangan untuk mengkaji arif bea keluar untuk ekspor konsentrat tembaga PT Freeport Indonesia

Baca Selengkapnya

Kecam Pembubaran Mahasiswa Katolik Universitas Pamulang Saat Doa Rosario, TPKB Desak Pemerintah Jamin Kebebasan Beragama dan Beribadah

11 jam lalu

Kecam Pembubaran Mahasiswa Katolik Universitas Pamulang Saat Doa Rosario, TPKB Desak Pemerintah Jamin Kebebasan Beragama dan Beribadah

TPKB sebut pembubaran mahasiswa Katolik Universitas Pamulang itu menunjukkan minimnya penghormatan keberagaman, kebhinnekaan dan pluralisme.

Baca Selengkapnya

Ini 3 Alasan Australia Tingkatkan Jumlah Minimum Tabungan untuk Visa Pelajar

11 jam lalu

Ini 3 Alasan Australia Tingkatkan Jumlah Minimum Tabungan untuk Visa Pelajar

Australia meningkatkan jumlah minimum tabungan untuk visa pelajar sebagai upaya menekan angka migrasi yang tinggi.

Baca Selengkapnya

Kata Pakar Soal Posisi Koalisi dan Oposisi dalam Pemerintahan Prabowo

12 jam lalu

Kata Pakar Soal Posisi Koalisi dan Oposisi dalam Pemerintahan Prabowo

Prabowo diharapkan tidak terjebak dalam politik merangkul yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Polisi Proses Laporan Rektor Unri Terhadap Mahasiswa yang Kritik Biaya Kuliah

12 jam lalu

Polisi Proses Laporan Rektor Unri Terhadap Mahasiswa yang Kritik Biaya Kuliah

Polda Riau menyelidiki laporan Rektor Universitas Riau (UNRI) Sri Indarti terhadap mahasiswa bernama Khairiq Anhar yang mengkritik biaya kuliah

Baca Selengkapnya

Istana Sebut Pansel Calon Pimpinan KPK Diumumkan Bulan Ini

12 jam lalu

Istana Sebut Pansel Calon Pimpinan KPK Diumumkan Bulan Ini

Pansel KPK bertugas menyeleksi para calon pimpinan KPK sebelum diserahkan kepada DPR untuk melakukan tes uji kepatutan dan kelayakan.

Baca Selengkapnya