Jokowi Tak Kampanye hingga Hari Terakhir, Ganjar: Terima Kasih

Sabtu, 10 Februari 2024 21:38 WIB

Capres dan Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menyampaikan orasi politik dihadapan pendukungnya saat kampanye bertajuk Hajatan Rakyat di Simpang Lima, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu, 10 Februari 2024. Acara tersebut merupakan kampanye terakhir yang dihadiri oleh puluhan ribu simpatisan Ganjar-Mahfud dari berbagai daerah. TEMPO/ Febri Angga Palguna

TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang tidak terlibat dalam kegiatan kampanye pada pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Sebelumnya, Presiden Jokowi pernah mengatakan bahwa dirinya boleh berkampanye dan memihak di Pilpres.

“Terima kasih Pak Jokowi sampai dengan titik akhir beliau tidak mengambil kesempatan,” kata Ganjar saat ditemui usai kampanye pamungkas di Semarang, pada Sabtu, 10 Februari 2024.

Selain itu, Ganjar mengapresiasi gerakan masyarakat sipil dan perguruan tinggi yang bergerak untuk menuntut netralitas dari Jokowi. “Terima kasih juga kepada civil society, kampus, yang sudah mengingatkan,” kata dia.

Sebelumnya, Jokowi menepis isu akan berkampanye. Ia memastikan tidak akan turun gelanggang mempromosikan kandidat dalam pemilihan umum atau Pemilu 2024.

"Yang bilang siapa?" kata Jokowi saat ditanya apakah akan kampanye 10 Februari, dikutip dari video wawancara biro pers di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, 7 Februari 2024.

Advertising
Advertising

Jokowi kembali menyinggung pernyataannya di Halim Perdanakusuma pada Rabu, 24 Januari 2024, soal presiden memang diperbolehkan undang-undang untuk kampanye. "Tapi jika pertanyaannya apakah saya akan kampanye? saya jawab tidak. Saya tidak akan berkampanye."

Belakangan, pada Jumat, 26 Januari 2024, di Istana Kepresidenan Bogor, Jokowi menjelaskan aturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 281 dan 299 tentang Pemilu.

Karena pernyataannya itu, Jokowi banjir kritik dari berbagai kalangan lantaran dinilai dapat mengakibatkan abuse of power. Pakar hukum mengingatkan.Jokowi luput pada pasal pemilu membatasi dukungan dari seorang presiden dan pejabat-pejabat negara lainnya untuk mendukung atau membuat kebijakan-kebijakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon, seperti pasal 282 undang-undang yang sama.

Mahfud Md sampaikan catatan usai kampanye 75 hari

Calon wakil presiden Mahfud Md. membacakan maklumat ketika memungkasi kampanye di Lapangan Pancasila Simpang Lima, Semarang, pada Sabtu, 10 Februari 2024. Maklumat itu berisi catatan dan janji pasangan calon presiden Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

Mahfud menyebut selama kampanye sejak November 2023 hingga 10 Februari 2024, dia bersama Ganjar telah mengunjungi 450 titik di Indonesia. Mahfud menyebut ada banyak pelajaran yang ia dapatkan dari kegiatan itu.

“Ada dua masalah utama yang kami lihat yang menjadi kegelisahan orang banyak di Indonesia, yaitu tabir gelar demorkasi dan hilangnya keadilan ekonomi,” kata Mahfud di Hajatan Rakyat Semarang, pada Sabtu, 10 Februari 2024.

Selain itu, Mahfud menjelaskan bahwa Indonesia mengalami krisis demokrasi sekaligus eksistensinya terancam. Dia mengatakan suara rakyat tidak terdengar oleh elite kekuasaan.

“Suara rakyat sebagai ruh demorakasi tidak terdengar elit penguasa. Seolah elite berdiam dalam tembok peredam dari suara-suara rakyat,” kata Mahfud.

Kemudian, Mahfud menambahkan, “Sungguh demokrasi Indonesia mengarah atau menuju arah kegelapan karena korupsi semakin marak terjadi hukum disalahgunakan dan terakhir konstitusi dipermainkan.”

Menurut Mahfud, kondisi itu berdampak pada ekonomi masyarakat. Mahfud juga menyinggung ihwal kartel ekonomi.

“Kehidupan wong cilik sulit, ironisnnya kartel ekonomi makin menggurita,” kata Mahfud.

Tak hanya itu, bekas Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mengaku kerap mendapat cerita soal masalah masyarakat, seperti akses kesehatan, lapangan kerja sulit, akses pendidikan, dan harga bahan pokok. “Pertanyaannya mau sampai kapan kita begini, jawabannya tegas semua yang tidak beres itu harus dihentikan mulai sekarang. Ya, sekarang. Kita tabrak, kita seruduk. Kita tabrak dan seruduk yang menyebabkan kegelapan demokrasi dan ketidakadilan ekonomi di Indonesia,” kata Mahfud.

Untuk itu, kata Mahfud, niscaya negara harus hadir karena mandat konstitusi. Mahfud juga menyampaikan janjinya bersama Ganjar atas masalah tersebut. “Mas Ganjar dan saya punya tiga solusi dasar sebagai janji,” kata Mahfud.

DANIEL A. FAJRI

Pilihan Editor: Tutup Kampanye di Semarang, Mahfud Md Bacakan Maklumat dan 3 Janji jika Menang Pilpres 2024 bersama Ganjar

Berita terkait

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

55 menit lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

1 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

2 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

3 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

4 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

8 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

9 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

10 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

10 jam lalu

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

Presiden Jokowi memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Permendag 36/2023tentang larangan pembatasan barang impor.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

15 jam lalu

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

Djarot mengatakan Jokowi dan Ma'ruf tidak diundang ke Rakernas PDIP lantaran keduanya sedang sibuk dan menyibukkan diri.

Baca Selengkapnya