TEMPO.CO, Jakarta - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut tiga, Mahfud MD mengingatkan pentingnya pemahaman terhadap rekam jejak para calon pemimpin. Saat menghadiri silaturahmi dan halaqoh kebangsaan di Pondok Pesantren Abu Syamsuddin di Surabaya pada Kamis, 8 Februari 2024, dia mengatakan pemeriksaan terhadap rekam jejak juga penting, agar masyarakat tidak hanya memperhatikan visi misi dan janji. Apalagi program politik biasanya dibuatkan oleh tim ahli, bukan oleh calon yang bersangkutan.

"Janjinya bagus, tapi terkadang nggak ngerti. Makannya, harus disesuaikan dengan rekam jejaknya," tutur Mahfud, dikutip melalui keterangan resmi acara tersebut.

Dalam orasi kebangsaannya, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) itu menjelaskan bahwa rekam jejak, baik dalam hidup maupun karir, mencerminkan kesesuaian calon pemimpin dengan janji dan visi misi yang disampaikannya. Sebagai contoh, janji untuk menjalani gaya hidup sederhana tidak akan kredibel jika calon tersebut memiliki aset yang besar.

Mahfud juga menyoroti soal pentingnya penyesuaian janji politik dengan tindakan nyata calon pemimpin. Dia mencontohkan soal visi misi perlindungan terhadap HAM."Janji kalau jadi mau melindungi HAM, gimana? wong bermasalah. Mau menegakkan hukum, tapi sering melanggar hukum. Lihat latar belakangnya, hidupnya bagaimana, pernah melakukan apa saja," ujarnya.

Mantan hakim mahkamah konstitusi itu mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilih pada 14 Februari 2024. Baginya, pemberian suara merupakan bentuk kepedulian terhadap masa depan negara. Dia mengingatkan bahwa pemilihan harus dilakukan atas dasar nurani, bukan karena tekanan atau ancaman.

Dari informasi Komisi Pemilihan Umum (KPU), masa tenang Pilpres 2024 akan berlangsung pada 11-13 Februari mendatang. Adapun pemungutan dan penghitungan suara dijadwalkan pada 14-15 Februari 2024. Setelahnya ada rekapitulasi hasil perhitungan suara hingga 20 Maret 2024.