Soal Gelombang Protes Kampus, SBY: Mengabaikan Suara di Luar yang Khawatir Pilpres Curang Tidak Bijak

Reporter

Adi Warsono

Editor

Juli Hantoro

Kamis, 8 Februari 2024 06:00 WIB

Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY (tiga dari kiri) dan putranya Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY (empat dari kiri) hadir dalam kampanye akbar Partai Demokrat di Alun-Alun Karanganyar, Jawa Tengah, Senin, 22 Januari 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY mengomentari sejumlah sivitas akademika berbagai universitas di Indonesia yang mengkhawatirkan Pemilu 2024 berjalan tidak adil.

"Menuduh apalagi memastikan bahwa pilpres ini pasti curang dan karenanya hasilnya pasti akan ditolak, tentulah berlebihan. Namun, di sisi lain, mengabaikan suara-suara di luar yang khawatir pilpresnya bakal curang, tentu juga tidak bijak," kata SBY saat menyampaikan pidato politik di Hotel Avenzel, Kota Bekasi, Rabu malam, 7 Februari 2024.

SBY pun berharap hasil Pilpres 2024 nanti dapat diterima oleh rakyat sehingga pemimpin baru yang terpilih bisa memiliki legitimasi kuat. Menurut SBY, politik sejatinya cerita tentang kekuasaan.

Politisi, lanjut SBY, yang memiliki kekuasaan bakal diuji apakah kekuasaan akan disalahgunakan atau tidak. Presiden RI ke-6 itu pun mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga reputasi Indonesia sebagai negara demokrasi.

"Negara beserta segala perangkat dan sumber daya yang dimilikinya mesti netral. Saya pikir ruang untuk itu tersedia. Negara, utamanya para penyelenggara pemilu, tentu bertanggung jawab penuh untuk memastikan berlangsungnya pemilu yang jujur dan adil itu," ujar SBY.

Advertising
Advertising

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi ramai-ramai dikritik sejumlah sivitas akademika dan guru besar dari berbagai universitas di Indonesia menjelang Pemilu 2024. Kritik itu datang antara lain dari kalangan akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Islam Indonesia (UII), hingga Dewan Guru Besar Universitas Indonesia (UI).

Kritik dari kalangan akademisi untuk Jokowi bermula oleh sivitas akademika UGM pada Rabu, 31 Januari 2024 lalu.

Lewat Petisi Bulaksumur, sivitas akademika UGM meminta dan menuntut Jokowi, aparat penegak hukum, semua pejabat negara, dan aktor politik yang berada di belakang presiden untuk segera kembali pada koridor demokrasi serta mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial. Mereka juga mendesak DPR dan MPR mengambil sikap dan langkah nyata menyikapi gejolak politik dalam Pemilu 2024.

Pilihan Editor: Kampanye Akbar di Lumajang, SBY dan AHY Ajak Masyarakat Menangkan Prabowo-Gibran

Berita terkait

DPR AS Loloskan RUU yang Mendorong Biden Kirim Senjata ke Israel

58 menit lalu

DPR AS Loloskan RUU yang Mendorong Biden Kirim Senjata ke Israel

RUU tersebut diperkirakan tidak akan menjadi undang-undang, tetapi lolosnya beleid itu di DPR AS menunjukkan kesenjangan pada tahun pemilu soal Israel

Baca Selengkapnya

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

5 jam lalu

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

Partai Demokrat menolak usulan agae politik uang atau money politics dilegalkan pada Pemilihan Kepala Daerah alias Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Posisi Joe Biden Melemah dalam Jajak Pendapat, Apa Sebabnya?

17 jam lalu

Posisi Joe Biden Melemah dalam Jajak Pendapat, Apa Sebabnya?

Cara Biden menangani isu Gaza menjadi penentu penting untuk suara pemilu nanti.

Baca Selengkapnya

Biden dan Trump Sepakati Dua Sesi Debat Calon Presiden AS

1 hari lalu

Biden dan Trump Sepakati Dua Sesi Debat Calon Presiden AS

Biden dan mantan presiden Donald Trump sepakat untuk menggelar dua debat kampanye pada Juni dan September dalam pemilihan presiden AS tahun ini

Baca Selengkapnya

Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

1 hari lalu

Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

DKPP memutuskan menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepada ketua dan jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas gugatan DPT yang diduga bocor.

Baca Selengkapnya

4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

1 hari lalu

4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

KPU menyatakan siap memberikan masukan perihal revisi Undang-Undang Pemilu.

Baca Selengkapnya

82 Tahun Jusuf Kalla, Salah Satu Ikon Pengusaha Menjadi Politisi

1 hari lalu

82 Tahun Jusuf Kalla, Salah Satu Ikon Pengusaha Menjadi Politisi

Jusuf Kalla dikenal sebagai pengusaha keturunan Bugis yang memiliki bendera usaha Kalla Group, sebelum menjadi politisi, dua kali sebagai wapres.

Baca Selengkapnya

Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

1 hari lalu

Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua, meminta KPU melegalkan praktik money politics saat pemilu lewat PKPU.

Baca Selengkapnya

82 Tahun Jusuf Kalla, Melihat Kembali Jejak Politik JK Wakil Presiden di 2 Pemerintahan

1 hari lalu

82 Tahun Jusuf Kalla, Melihat Kembali Jejak Politik JK Wakil Presiden di 2 Pemerintahan

Rabu, 15 Mei 2024, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Jusuf Kalla genap berusia 82 tahun. Ini perjalanan politik JK.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

1 hari lalu

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

Bawaslu menyatakan PKPU tentang pencalonan diperlukan untuk menghindari sengketa pada proses Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya