Sandiaga Uno Sebut Tidak Akan Mundur sampai Kabinet Jokowi Berakhir

Reporter

Antara

Rabu, 7 Februari 2024 21:06 WIB

(Dari kiri) Dito Ariotedjo, Menteri Pemuda dan Olahraga, Luhut Binsar Panjaitan, Menko Maritim dan Investasi, Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dalam Konferensi Pers F1 Powerboat (F1H20) di Kemenko Marves, Jakarta Pusat pada Rabu, 7 Februari 2024. TEMPO/Adinda Jasmine

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyatakan tidak akan mundur dari Kabinet Indonesia Maju hingga periode pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi berakhir.

“Kalau dari kami, menteri PPP, Partai Pendukung Pemerintah, jadi kami akan teruskan mendukung pemerintah sampai dengan akhir tugas kami,” ujar Sandiaga Uno sembari berkelakar di Gedung Kemenko Marves, Jakarta Pusat, Rabu 7 Februari 2024.

Sandiaga juga mengatakan bahwa saat ini Kabinet Indonesia Maju masih solid untuk bekerja sama. Sisi solid tersebut, kata Sandiaga, dibuktikan dengan Konferensi Pers F1 Powerboat Danau Toba yang digelar di Gedung Kemenko Marves, Jakarta Pusat, Rabu.

Selain Sandiaga Uno, terdapat sejumlah menteri yang hadir dalam konferensi pers tersebut, seperti Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo, dan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmojo (Tiko).

“Kami berhasil memisahkan antara tugas politik kami. Pak Dito dan saya kan berbeda pilihan, tetapi tadi kami tampil bareng,” kata Sandiaga.

Advertising
Advertising

Pernyataan tersebut ia sampaikan usai ditanya perihal isu sejumlah menteri yang akan mengundurkan diri dari Kabinet Indonesia Maju setelah mundurnya Mahfud Md. dari jabatan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan HAM.

Ketika disinggung mengenai apakah ada sudah ada calon menteri yang akan menggantikan Mahfud Md, Sandiaga mengaku ia belum mendengar pembicaraan mengenai hal tersebut.

“Saya belum dapat informasi itu,” ucap dia.

Adapun informasi yang menyebutkan adanya rencana 15 menteri yang bakal mundur dari KIM awalnya bermula dari pernyataan Ekonom senior Faisal Basri dalam sebuah acara diskusi di Jakarta baru-baru.

Salah satu menteri yang disebutnya berencana mundur dari KIM ialah Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ia menyebut Sri Mulyani menteri yang secara moral paling siap untuk mundur dari kabinet.

Menurut Faisal, menteri dari kalangan teknokrat seperti Sri Mulyani siap mundur karena isu dukungan Presiden dalam pilpres.

Selain Sri Mulyani, Faisal juga menyebut beberapa nama lain seperti Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

Pilihan Editor: Ada Rektor Diminta Testimoni Apresiasi Kinerja Jokowi, Mahfud MD: Ada Operasi Menekan Rektor-Rektor

Berita terkait

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

5 jam lalu

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

5 jam lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Yusril Sebut Adanya Kader di Eksekutif Bisa Bantu Dongkrak Suara di Pemilu Berikutnya

9 jam lalu

Yusril Sebut Adanya Kader di Eksekutif Bisa Bantu Dongkrak Suara di Pemilu Berikutnya

Yusril mengatakan perlu strategi yang jitu untuk menempatkan kadernya sebagai kepala daerah dan kabinet untuk dongkrak suara di pemilu berikutnya

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Andika Perkasa Cocok Berduet dengan Sandiaga Uno di Pilkada Jakarta

17 jam lalu

Pengamat Sebut Andika Perkasa Cocok Berduet dengan Sandiaga Uno di Pilkada Jakarta

Andika Perkasa masuk dalam enam nama potensial bakal calon Gubernur Jakarta yang berencana diusung PDIP.

Baca Selengkapnya

Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran Bebani Anggaran

1 hari lalu

Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran Bebani Anggaran

Penambahan jumlah kementerian di kabinet Prabowo-Gibran harus mempertimbangkan kemampuan fiskal karena bakal membebani anggaran.

Baca Selengkapnya

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

1 hari lalu

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

Pengesahan RUU MK di tahap I menimbulkan polemik. Sebab, selain dianggap dibahas diam-diam, bisa melemahkan independensi MK. Apa kata Ketua MKMK?

Baca Selengkapnya

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

1 hari lalu

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

Partai Demokrat menolak usulan agae politik uang atau money politics dilegalkan pada Pemilihan Kepala Daerah alias Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Kementerian Negara, Baleg DPR Singgung Soal Efektivitas Pemerintahan

2 hari lalu

Revisi UU Kementerian Negara, Baleg DPR Singgung Soal Efektivitas Pemerintahan

Fraksi PDIP mengusulkan agar diksi efisien dijabarkan dalam perubahan UU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

2 hari lalu

Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

DKPP memutuskan menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepada ketua dan jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas gugatan DPT yang diduga bocor.

Baca Selengkapnya

Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

2 hari lalu

Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua, meminta KPU melegalkan praktik money politics saat pemilu lewat PKPU.

Baca Selengkapnya