Giliran Rektor Unissula Semarang Didatangi 'Utusan' Istana Minta Jangan Kritik Jokowi

Editor

Devy Ernis

Rabu, 7 Februari 2024 19:56 WIB

Rektor Universitas Islam Sultan Agung Kota Semarang, Gunarto. Foto: Istimewa

TEMPO.CO, Semarang - Rektor Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Kota Semarang, Gunarto, mengungkapkan didatangi orang yang mengaku 'utusan' Istana pada Rabu, 7 Februari 2024. Tamunya tersebut meminta Gunarto jangan mengkritik pemerintahan Joko Widodo.

"Dia ditugasi Istana. Unissula yang belum mengeluarkan pernyataan supaya jangan menjelek-jelekkan 'Pak Lurah'," ungkap dia kepada Tempo pada Rabu, 7 Februari 2024. " 'Pak Lurah' itu banyak prestasinya. Pak Lurah itu presiden jangan dijelek-jelekkan."

Gunarto lantas menolak permintaan tersebut. Dia mengaku sebenarnya sudah menyusun teks pernyataan sikap menanggapi perkembangan demokrasi terkini. Namun, belum sempat disuarakan lantaran kesibukannya.

Menurutnya, dia berencana akan menyampaikan seruan tersebut pada Kamis besok, 8 Februari 2024. "Saya minta maaf, kami kan kampus perjuangan. Kami senantiasa melakukan gerakan moral bersama perguruan tinggi yang lain," katanya kepada tamunya tersebut.

Kemudian, aspirasi mahasiswa Unissula, kata dia, juga sejalan dengan seruan yang akan mereka sampaikan. "Berjuang menghapus nepotisme dalam pemilihan presiden 2024."

Advertising
Advertising

Gunarto mengatakan orang yang mengaku 'utusan' Istana tersebut merupakan mantan rektor perguruan tinggi di Solo. Dia menyambangi kantor Gunarto dan sempat berbincang selama satu jam.

Sebelumnya, Rektor Universitas Katolik Soegijapranata, Ferdinandus Hindarto, bercerita diminta orang yang mengaku anggota kepolisian membuat rekaman video pernyataan tentang pemilihan umum dan kinerja pemerintahan Joko Widodo. Beberapa hari terakhir muncul video serupa dari sejumlah pimpinan perguruan tinggi.

Dia mengaku dihubungi anggota polisi tersebut pada Jumat siang, 2 Februari 2024. "Saya dapat pesan Whatsapp dari seseorang yang mengaku dari Polrestabes Semarang instruksi dari Polda," kata Ferdinandus, Senin, 5 Februari 2024.

Melalui aplikasi perpesanan tersebut, dia diminta membuat video testimoni tentang pemilihan umum dan pemerintahan Joko Widodo. "Meminta supaya membuat rekaman video yang poin-poinnya disampaikan," ujar dia.

Ferdinandus tak menanggapi permintaan tersebut. Polisi itu lantas mencoba meneleponnya. Namun, dia tidak menjawab. Dia juga dikirimi sejumlah contoh rekaman video dari beberapa pimpinan perguruan tinggi lain yang telah membuat.

Kepolisian Daerah Jawa Tengah menanggapi aksi sejumlah polisi yang meminta para pimpinan perguruan tinggi membuat pernyataan tentang pemilihan umum dan kinerja pemerintahan Presiden Joko widodo. Pernyataan itu beredar dalam bentuk video di media sosial Tiktok.

"Dalam rangka cooling system," ujar Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jawa Tengah Komisaris Besar Satake Bayu Setianto pada Selasa, 6 Februari 2024.

Menurut dia, langkah kepolisian meminta pernyataan dari para pimpinan perguruan tinggi tersebut untuk mencegah perpecahan jelang pemilihan umum. "Agar pemilu damai," sebut dia.

Satake menyebut, upaya meminta testimoni juga dilakukan dari kelompok tokoh masyarakat lainnya. "Kami juga meminta dari tokoh agama, tokoh adat, dan lainnya," ujarnya.

Ketika dikonfirmasi mengenai 'utusan' Istana itu, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana tak merespons pertanyaan Tempo. Pesan yang dikirim pada Rabu, 7 Februari 2024 belum berbalas.

Jamal Abdun Nashr | Daniel A. Fajri

Pilihan Editor: Daftar Petinggi Kampus yang Diminta Puji Kinerja Jokowi, ada Rektor UMP hingga Unsoed

Berita terkait

Hadiri World Water Forum Ke-10, Elon Musk Disambut Luhut Pandjaitan

1 jam lalu

Hadiri World Water Forum Ke-10, Elon Musk Disambut Luhut Pandjaitan

Presiden Joko Widodo bersama Elon Musk akan meluncurkan Starlink di salah satu Puskesmas di Denpasar, Bali.

Baca Selengkapnya

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional

2 jam lalu

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional

BPJS Kesehatan barus saja mengumumkan bahwa mereka akan memberlakukan sistem kelas tunggal, bagaimana kilas balik jaminan kesehatan nasional?

Baca Selengkapnya

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

3 jam lalu

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

BPJS Kesehatan akan memberlakukan kelas tunggal dan sistem baru dalam bentuk KRIS, bagaimana sistem dan ketentuan naik kelas rawat inap?

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

7 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

15 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

16 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

17 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

18 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

19 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

20 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya