Singgung Kemeriahan Baliho Caleg, Puan Maharani Sebut Ada yang Dipaku di Pohon hingga Pagarnya Roboh

Reporter

Adil Al Hasan

Editor

Juli Hantoro

Selasa, 6 Februari 2024 11:55 WIB

Ketua DPR RI Puan Maharani saat menyampaikan pidato dalam Rapat Paripurna ke-11 Masa Persidangan III tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 16 Januari 2024. Rapat paripurna tersebut beragendakan pidato Ketua DPR RI pada pada Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2023 - 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPR Puan Maharani menyinggung soal kemeriahan pemilihan umum atau Pemilu 2024. Puan menyebut sejak awal kampanye pada 28 November 2023 ada banyak bentuk kemeriahan yang dilakukan oleh calon legislatif atau caleg.

“Hingga hari ini kita menyaksikan kemeriahan calon dalam pemilu 2024, baliho, spanduk, umbul-umbul terpasang di setiap tempat. Ada yang dipaku pada pohon-pohon, bergantungan pada pagar-pagar jalan, bahkan ada yang sampai pagarnya roboh,” kata Puan dalam Pidato Sidang Paripurna Penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2023-2024, di Kompleks Senayan, Jakarta, pada Selasa, 6 Februari 2024.

Selain itu, Puan juga menyinggung soal kreativitas para calon legislatif itu dalam menggaet pemilih pada Pemilu 2024. Puan menyinggung gaya caleg yang kreatif memasang aneka foto saat kampanye.

“Ada yang gambar kartun, gambar animasi, foto diri masih muda, dan berbagai citra diri zaman now,” kata dia.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP itu menyebut fenomena itulah yang menjadi kemeriahan kampanye pada Pemilu 2024. Dia menyebut segala cara telah dilakukan, tinggal menunggu garis tangan atau keberuntungan.

Advertising
Advertising

“Segala upaya campur tangan dan buah tangan sudah dilakukan, tinggal garis tangan. Semoga kita semua terpilih kembali, Amin,” kata Puan sembari diikuti anggota rapat.

Dalam pidatonya, Puan juga menegaskan bahwa DPR memberikan perhatian besar terhadap penyelenggaraan Pemilu agar sesuai dengan amanah konstitusi. Menurut dia, hak rakyat dalam menentukan pilihan mesti dijamin.

“Inti dari pemilu adalah rakyat menggunakan haknya, menjalankan kedaulatannya untuk memilih pemimpin dan wakil-wakilnya. Hak rakyat untuk memilih secara bebas. Negara tidak boleh mengurangi haknya dalam menjalankan kekadulantannya, harus diberikan kebebasan seluas luasnya bagi rakyat untuk memilih sesuai hati nuraninya,” kata Puan.

Menurut Puan, politik dalam demokrasi juga bisa menampilkan banyak wajah. Dia menyebut politik bisa membebaskan, mendominasi, membenarkan segala cara, dan politik perdamaian.

“DPR RI berkomitmen untuk menegakkan praktik demokrasi yang tetap menjaga persatuan bangsa, menjaga konstitusi, membangun cara berpolitik dan berdemokrasi yang semakin berkeadaban yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan,” kata Puan.

Pilihan Editor: Koalisi Masyarakat Sipil Desak KPU Transparan atas Informasi Publik

Berita terkait

Ahok Masuk Bursa untuk Pilgub Jakarta dan Sumut dari PDIP, Bagaimana Peluangnya?

4 jam lalu

Ahok Masuk Bursa untuk Pilgub Jakarta dan Sumut dari PDIP, Bagaimana Peluangnya?

PDIP menyatakan bisa saja terjadi kejutan dalam bursa bakal calon Pilgub Jakarta.

Baca Selengkapnya

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

4 jam lalu

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

Partai Demokrat menolak usulan agae politik uang atau money politics dilegalkan pada Pemilihan Kepala Daerah alias Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

PDIP Siapkan 8 Nama di Pilkada Jakarta Ada Risma hingga Ahok: Berpeluang Muncul Kejutan

6 jam lalu

PDIP Siapkan 8 Nama di Pilkada Jakarta Ada Risma hingga Ahok: Berpeluang Muncul Kejutan

PDIP menyebutkan ada 8 nama seperti Tri Rismaharini hingga Basuki Tjhaja Purnama atau Ahok masuk ke dalam Pilkada Jakarta 2024.

Baca Selengkapnya

Ahok Masuk Radar PDIP untuk Pilkada Sumut 2024, Lawan Bobby Nasution?

7 jam lalu

Ahok Masuk Radar PDIP untuk Pilkada Sumut 2024, Lawan Bobby Nasution?

PDIP mengatakan Ahok masuk radar untuk Pilkada Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Djarot PDIP Sebut RUU MK Sisi Gelap Kekuasaan

15 jam lalu

Djarot PDIP Sebut RUU MK Sisi Gelap Kekuasaan

Politikus PDIP Djarot Saiful Hidayat mengungkapkan kekhawatirannya soal RUU MK yang telah disahkan di tingkat 1 dan selangkah lagi disahkan jadi UU.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Kementerian Negara, Baleg DPR Singgung Soal Efektivitas Pemerintahan

15 jam lalu

Revisi UU Kementerian Negara, Baleg DPR Singgung Soal Efektivitas Pemerintahan

Fraksi PDIP mengusulkan agar diksi efisien dijabarkan dalam perubahan UU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

Soroti Revisi UU Kementerian Negara, PDIP Contohkan Empire Building Syndrome

16 jam lalu

Soroti Revisi UU Kementerian Negara, PDIP Contohkan Empire Building Syndrome

PDIP telah memberikan warning atau peringatan, supaya Revisi Undang-undang Kementerian Negara tidak digunakan untuk kepentingan politik.

Baca Selengkapnya

Gerindra Jaring Tiga Tokoh Perempuan untuk Pilkada Semarang 2024, Begini Mekanismenya

17 jam lalu

Gerindra Jaring Tiga Tokoh Perempuan untuk Pilkada Semarang 2024, Begini Mekanismenya

Partai Gerindra akan berkomunikasi dengan semua parpol untuk Pilkada Semarang 2024.

Baca Selengkapnya

Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

18 jam lalu

Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

PDIP menyoroti pernyataan terbaru KPU tentang caleg terpilih yang ingin maju pilkada harus mundur.

Baca Selengkapnya

PDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas

19 jam lalu

PDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas

PDIP tidak mengundang Presiden Jokowi dalam acara Rakernas IV. Djarot Saiful Hidayat mengungkap alasannya.

Baca Selengkapnya