TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia meminta Menteri Sosial Tri Rismaharini alias Risma membuat panggung sendiri untuk membagikan bantuan sosial atau bansos jika tidak diajak presiden. Bahlil juga mengklaim tidak ada politisasi bansos pemerintah.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi gencar memberikan bansos di sela kunjungan kerjanya ke daerah belakangan ini salah satunya bansos Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Risma, yang saat ini merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), tidak pernah tampak dilibatkan dalam pembagian tersebut.

Bantuan pangan beras 2024 ini menandai dimulainya penggunaan data P3KE dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Bukan dari Kementerian Sosial.

“Ya kalau ga diajak, memang kita ini kan pembantu. Siap untuk diajak dan siap untuk tidak diajak,” kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, pada Jumat, 2 Februari 2024. “Ya buat panggung lagi lah. Buat aja. Kewenangan dia kok. Kenapa sih, rasanya kita kayak anak kecil aja.”

Pembagian bansos di tahun politik ditengarai berdampak pada suara calon presiden Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka, yang merupakan anak Jokowi. Kubu politik lawan dari Prabowo-Gibran hingga masyarakat sipil mengkritik berulang kali soal pembagian bansos di berbagai daerah saat kunjungan Jokowi.

Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional dalam keterangan terpisah sempat menyebut bansos yang diberikan kepada warga adalah berkat Jokowi. Airlangga menjabat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, sedangkan Zulkifli Hasan dipercaya sebagai Menteri Perdagangan di Kabinet Jokowi.

Bahlil membantah soal politisasi bansos. Menurutnya itu kebetulan saja dibagi menjelang pemilu.

“Masa mau pemilu ga dikasih makan orang?” katanya.

Presiden sudah menyangkal soal politisasi bantuan sosial yang dapat menguntungkan pasangan Calon Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Jokowi mengatakan pemberian bansos kepada masyarakat anggarannya juga sudah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, bukan semata keputusan eksekutif.

“Oh, sudah dari dulu kan. Dari September,” kata Jokowi saat ditemui di Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada Jumat, 2 Februari 2024. “Jangan dipikir keputusan kita sendiri, sudah seperti itu dalam mekanisme kenegaraan (melalui DPR).”

Jokowi mengatakan ada dua pertimbangan pemberian bansos. Pertama kenaikan harga beras di seluruh negara, bukan hanya di Indonesia. Yang kedua, pemerintah ingin memperkut daya beli rakyat yang di bawah.

Untuk tahun 2024 ada peningkatan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bansos Beras. Dari sebelumnya 21,3 juta KPM pada 2023 menjadi sebanyak 22 juta KPM.

Bantuan pangan beras 2024 ini menandai dimulainya penggunaan data P3KE dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Bukan dari Kementerian Sosial.

Selain bansos CBP, Jokowi juga sudah mengesahkan BLT Mitigasi Risiko Pangan, diumumkan pada Senin, 29 Januari 2024, oleh Airlangga Hartarto. Sebanyak 18,8 juta warga akan mendapat 600 ribu – 200 ribu per bulan mulai Februari. Ini menjadi program pengganti BLT El Nino akhir tahun lalu.

Pilihan Editor: Hasto Sebut Ada Bansos Disimpan di Kantor Golkar DIY, TKD Prabowo-Gibran: Maling Teriak Maling