Kritik Bansos Jokowi, Ahok Bilang Bantuan Sosial Hanya Ada di Zaman Kerajaan

Reporter

Adil Al Hasan

Editor

Amirullah

Minggu, 4 Februari 2024 15:22 WIB

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok berpidato dalam acara deklarasi Ahokers untuk calon presiden dan calon wakil presiden Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Deklarasi itu dilaksanakan di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar-Mahfud TKRPP, Jl Diponegoro 72, Jakarta Pusat, pada Ahad, 4 Februari 2024. Tempo/ Adil Al Hasan

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus PDIP Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyindir praktik pemberian bantuan sosial atau bansos yang sedang dilakukan pemerintah Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Ahok menyebut bantuan sosial itu hanya di zaman kerajaan.

“Bantuan sosial itu hanya ada di zaman kerajaan, ketika rakyat meminta belas kasihan raja. Raja menentukan siapa yang ingin dibelaskasihani,” kata Ahok dalam pidato di deklarasi Ahokers untuk Ganjar-Mahfud di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar-Mahfud di Jakarta Pusat, Ahad, 4 Februari 2024.

Selain itu, Ahok juga menyebut negara Indonesia didirikan untuk menciptakan keadilan sosial, bukan memberi bantuan sosial. Ahok menyebut konsep itu berasal dari proklamator Indonesia, yaitu Sukarno.

“Negara ini didirikan jelas oleh proklamator untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan mewujudkan bantuan sosial,” kata dia.

Oleh karena itu, Ahok menyebut dirinya bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP untuk memperjuangkan cita-cita itu.

Advertising
Advertising

Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat ini gencar memberikan bansos di sela kunjungan kerjanya ke daerah. Ada dua program bansos berjalan yang diberikan Jokowi, bantuan cadangan beras pemerintah (CBP) dan bantuan langsung tunai mitigasi risiko pangan.

Pembagian bansos di tahun politik ditengarai berdampak pada suara calon presiden Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka, yang merupakan anak Jokowi. Kubu politik lawan dari Prabowo-Gibran hingga masyarakat sipil mengkritik berulang kali soal pembagian bansos di berbagai daerah saat kunjungan Jokowi.

Jokowi menyangkal soal politisasi bansos yang dapat menguntungkan pasangan Prabowo-Gibran. Jokowi mengatakan pemberian bansos kepada masyarakat anggarannya juga sudah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, bukan semata keputusan eksekutif.

ADIL AL HASAN | DANIEL A. FAJRI

Pilihan Editor: Megawati ke Pendukung Ganjar-Mahfud: Terima Bansosnya, tapi Nyoblosnya Jangan Goyang

Berita terkait

Hadiri World Water Forum Ke-10, Elon Musk Disambut Luhut Pandjaitan

1 jam lalu

Hadiri World Water Forum Ke-10, Elon Musk Disambut Luhut Pandjaitan

Presiden Joko Widodo bersama Elon Musk akan meluncurkan Starlink di salah satu Puskesmas di Denpasar, Bali.

Baca Selengkapnya

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional

2 jam lalu

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional

BPJS Kesehatan barus saja mengumumkan bahwa mereka akan memberlakukan sistem kelas tunggal, bagaimana kilas balik jaminan kesehatan nasional?

Baca Selengkapnya

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

3 jam lalu

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

BPJS Kesehatan akan memberlakukan kelas tunggal dan sistem baru dalam bentuk KRIS, bagaimana sistem dan ketentuan naik kelas rawat inap?

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

7 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

15 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

16 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

17 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

18 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

19 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

20 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya