Butet Kartaredjasa soal Pelaporan Relawan Jokowi ke Polda DIY: Kalau Polisi Memproses, Polisinya Nggak Netral

Minggu, 4 Februari 2024 08:20 WIB

Aktor Butet Kertaredjasa melakukan pertunjukan seni teater yang digabungkan dengan seni musik dan seni tari dengan lakon "Tamu Agung" di Ciputra Artpreneur Theater, Jakarta, Jumat, 18 Juni 2022. Dalam pertunjukan ke-36 yang ditulis serta disutradarai oleh Agus Noor ini, tampil para aktor dan aktris panggung Indonesia, di antaranya Butet Kartaredjasa, Cak Lontong, Marwoto, Akbar, Marsha Timothy, Endah Laras, Mucle, Yu Ningsih, Woro Mustiko, F. Nadira, Mia Ismi, Yolanda Nainggolan, Joned, Wisben, Joind Bayuwinanda. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Seniman Butet Kartaredjasa mengkritik balik orang yang melaporkannya ke Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dengan tuduhan penghinaan dalam kampanye Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

Butet dilaporkan oleh relawan Presiden Joko Widodo atau Jokowi setelah dirinya mengkritik Presiden. "Mereka orang bodoh. Kalau lapor ke Bawaslu," kata Butet kepada Tempo, saat menghadiri Konser Salam Metal Ganjar-Mahfud di Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Sabtu, 3 Februari 2024.

Butet menyatakan menunggu hasil laporan yang dilayangkan relawan Jokowi atas dirinya setelah berkampanye di Yogyakarta. "Kalau lapor ke polisi kami tunggu, polisinya netral tidak. Kalau polisi memproses, ya, polisinya enggak netral," tutur Butet, sembari duduk di tribun GBK menyaksikan jalannya Konser Salam Metal yang diisi berbagai musisi.

Butet, seniman monolog asal Yogyakarta, dilaporkan oleh relawan Pro Jokowi (Projo) DIY, Sedulur Jokowi, dan Jokowi Arus Bawah, pada Selasa, 30 Januari 2024. Laporan itu disodorkan setelah Butet membacakan pantun saat kampanye Ganjar-Mahfud bertajuk Hajatan Rakyat di Kulon Progo, Ahad 28 Januari 2024.

Sebelumnya Butet menyatakan tak mempermasalahkan pelaporan atas dirinya itu. Karena relawan Jokowi seperti Projo sedang pansos alias panjat sosial dari pantun yang dibacakan di atas panggung.

Advertising
Advertising

Seniman Butet dilaporkan karena dianggap melontarkan pantun yang dianggap sebagai ujaran kebencian saat kampanye Ganjar-Mahfud itu. Para pelapor menilai ucapan Butet tak elok dilontarkan seorang budayawan. Mereka mengatakan Butet seharusnya memberikan contoh baik kepada generasi muda.

Butet mengatakan apa yang disampaikan di panggung bukan atas dasar penghinaan kepada Presiden Jokowi. Apa yang disampaikan itu merupakan kebebasan menyampaikan pendapat. "Karena ini masalah kebebasan berekspresi," tutur dia.

Pada 28 Januari 2024, Butet menyampaikan di atas panggung bahwa kunjungan Ganjar dalam masa kampanye seolah terus diikuti. Butet mengatakan saat itu bahwa Ganjar akan datang menemui pendukungnya hari itu. Menurut dia, sebelumnya sudah ada yang mengikuti Ganjar.

"Padahal si tukang ngintil kui opo jenenge (mengikuti itu apa namanya)? Wedus (kambing)" kata Butet. "Wedus kui isane kudune mung ditongseng, wedus kok mendukung paslon (kambing itu bisanya ditongseng, kambing kok mendukung pasangan calon)," ucap Butet dari atas panggung di Kulon Progo.


Pilihan Editor: Pidato di Kampanye Akbar Ganjar-Mahfud, Megawati: Jangan Intimidasi Rakyatku

Berita terkait

Respons Maruarar Sirait soal Tawaran Kursi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

2 jam lalu

Respons Maruarar Sirait soal Tawaran Kursi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Maruarar Sirait menyatakan mendukung Jokowi dan Prabowo bukan karena menteri, tapi percaya mereka orang yang baik dan benar.

Baca Selengkapnya

Datangkan Alat dari Luar Negeri, Ini 3 Fungsi Utama Indonesia Digital Test House yang Diresmikan Jokowi

2 jam lalu

Datangkan Alat dari Luar Negeri, Ini 3 Fungsi Utama Indonesia Digital Test House yang Diresmikan Jokowi

Peringkat laboratorium Indonesia Digital Test House disebutkan hampir sama dengan Rumah Sakit Tipe A di bidang layanan kesehatan.

Baca Selengkapnya

Didorong Jadi Sekjen PBB, Pernahkah Presiden Jokowi Hadir dalam Sidang Umum PBB?

3 jam lalu

Didorong Jadi Sekjen PBB, Pernahkah Presiden Jokowi Hadir dalam Sidang Umum PBB?

Hingga tahun terakhir menjabat, Presiden Jokowi tidak pernah hadir secara langsung dalam Sidang Umum PBB.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Ingin Ada Forum yang Satukan Prabowo, Jokowi, Mega, dan SBY

3 jam lalu

Bamsoet Ingin Ada Forum yang Satukan Prabowo, Jokowi, Mega, dan SBY

Bamsoet menilai pertemuan presiden dan mantan presiden penting dilakukan untuk menunjukkan keharmonisan antara pemimpin-pemimpin Indonesia.

Baca Selengkapnya

Bamsoet dan Maruarar Gagas Rekonsiliasi Nasional, Akan Pertemukan Anies, Prabowo dan Ganjar

3 jam lalu

Bamsoet dan Maruarar Gagas Rekonsiliasi Nasional, Akan Pertemukan Anies, Prabowo dan Ganjar

Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet menyebut akan membuat acara rekonsiliasi nasional untuk mempertemukan para calon presiden pada pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

TKD Prabowo-Gibran Aceh Syukuran Kemenangan: Tidak Terlalu KO Kita

5 jam lalu

TKD Prabowo-Gibran Aceh Syukuran Kemenangan: Tidak Terlalu KO Kita

Pasangan Prabowo-Gibran mendapatkan 27 persen suara di Aceh, pada Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Hadiri World Water Forum Ke-10, Elon Musk Disambut Luhut Pandjaitan

6 jam lalu

Hadiri World Water Forum Ke-10, Elon Musk Disambut Luhut Pandjaitan

Presiden Joko Widodo bersama Elon Musk akan meluncurkan Starlink di salah satu Puskesmas di Denpasar, Bali.

Baca Selengkapnya

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional

7 jam lalu

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional

BPJS Kesehatan barus saja mengumumkan bahwa mereka akan memberlakukan sistem kelas tunggal, bagaimana kilas balik jaminan kesehatan nasional?

Baca Selengkapnya

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

8 jam lalu

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

BPJS Kesehatan akan memberlakukan kelas tunggal dan sistem baru dalam bentuk KRIS, bagaimana sistem dan ketentuan naik kelas rawat inap?

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

12 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya