Soal Petisi ke Jokowi, Hasto PDIP: Nurani Perguruan Tinggi Terpanggil Suarakan Demokrasi

Reporter

Ikhsan Reliubun

Editor

Juli Hantoro

Sabtu, 3 Februari 2024 20:55 WIB

Sekretaris Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Hasto Kristiyanto menemui awak media usai di kediaman Megawati Soekarnoputri, Menteng, Jakarta Pusat, pada Selasa Sore, 23 Januari 2024. Hasto memberikan keterangam usai menghadiri Hari Ulang Tahun ke-77 Ketua Umum PDIP yang juga Presiden ke-5 RI itu. Tempo/ Adil Al Hasan

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia atau Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menanggapi petisi dari berbagai perguruan tinggi, mahasiswa, dan dosen, yang dilayangkan kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

"Sekarang semua bergerak karena tuntutan dan nurani," tutur Hasto, seusai menghadiri Konser Salam Metal Ganjar-Mahfud di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu, 3 Februari 2024.

Sebelumnya, sekelompok guru besar, dosen, mahasiswa, hingga alumnus berkumpul di Balairung Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk melayangkan Petisi Bulaksumur, Rabu, 31 Januari lalu. Mereka menilai semasa pemerintahan Jokowi, terjadi banyak tindakan menyimpang.

Menurut Hasto, gerakan menyerukan petisi kepada Jokowi itu karena perguruan tinggi masih memiliki hati nurani. Sehingga pernyataan protes itu dilayangkan karena keterpanggilan. "Hati nurani perguruan tinggi terpanggil menyuarakan demokrasi untuk rakyat," ujar dia.

Pesan protes ini semakin banyak dilayangkan perguruan tinggi maupun organisasi setelah Mahfud Md mundur dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Hasto mengatakan Mahfud mundur karena tak ingin menyimpang dari jabatan menteri saat ia dicalonkan sebagai wakil presiden Ganjar Pranowo.

Advertising
Advertising

"Prof. Mahfud mengundurkan diri dari pemerintahan karena tak ingin menyalahgunakan jabatan," ujar Hasto. Dia sebelumnya mengungkit posisi capres Prabowo Subianto, yang kini masih memegang jabatan Menteri Pertahanan saat mendaftarkan diri sebagai capres di Pilpres 2024.

Politikus PDIP itu juga menjelaskan soal penyalahgunaan kekuasaan di masa pemerintahan Jokowi. Terutama menjelang pemilihan umum. Menurut Hasto, sangat kentara bagaimana Tentara Nasional Indonesia dan kepolisian dikerahkan memenangkan pemilu.

Dia menjelaskan, jangan menggunakan segala cara hanya untuk memenangkan kontestasi pemilu. Kontestasi pemilu tak boleh dimenangkan dengan mengarahkan aparatur negara. "Tapi pemilu untuk memenangkan hati rakyat, dan berlomba-lomba merancang masa depan," tutur dia.

Pilihan Editor: 4 Fakta Petisi Bulaksumur yang Dilayangkan Sivitas Akademika UGM untuk Presiden Jokowi

Berita terkait

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

5 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

6 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

7 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

8 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

8 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

10 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya

Teguh Prakosa Resmi Daftar ke PDIP untuk Maju Pilkada Solo 2024

11 jam lalu

Teguh Prakosa Resmi Daftar ke PDIP untuk Maju Pilkada Solo 2024

Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa secara resmi menyerahkan formulir pendaftaran untuk mengikuti penjaringan bakal calon wali kota Solo di kantor PDIP

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

14 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

Alasan Bupati Jember Hendy Siswanto Kembali Daftar ke PPP untuk Maju di Pilkada 2024

14 jam lalu

Alasan Bupati Jember Hendy Siswanto Kembali Daftar ke PPP untuk Maju di Pilkada 2024

Hendy Siswanto sebelumnya telah mendaftar ke PDIP untuk maju di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

15 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya