TEMPO.CO, Bandung - Guru besar, dosen, mahasiswa, dan alumni dari Universitas Padjadjaran (Unpad) menyerukan agar masyarakat memilih calon presiden dan calon wakil presiden pada Pemilu 2024 berdasarkan kesadaran dan keyakinan, bukan atas dasar politik uang atau intimidasi. Hal tersebut merupakan salah satu poin dari 7 poin dalam Seruan Padjajaran “Penyelamatan Negara Hukum yang Demokratis, Beretika dan Bermartabat”.

"Mengajak kepada seluruh komponen masyarakat untuk turut serta berpartisipasi aktif dalam kontestasi Pemilu 2024 dengan memilih para calon berdasarkan kesadaran dan keyakinan yang sungguh, bukan atas dasar politik uang atau intimidasi," kata Ketua Senat Akademi Unpad, Ganjar Kurnia yang membacakan Seruan Padjajaran di kampus Unpad di Jalan Dipatiukur Bandung, Sabtu, 3 Februari 2024.

Sejumlah guru besar, dosen, mahasiswa, dan alumni menghadiri penyampaian seruan tersebut di depan gedung rektorat lama Unpad.

Selain itu, para akademisi tersebut mengajak seluruh masyarakat menjaga penyelenggaraan Pemilu 2024 agar kondusif, aman, dan bermartabat serta mengawal hasil penyelenggaraan Pemilu 2024 sampai terbentuknya pemerintahan baru sebagai perwujudan kedaulatan rakyat.

Ia juga mengingatkan Pemilu 2024 sebagai institusi demokrasi tidak boleh diolok-olok atau direduksi maknanya sekadar prosedur memilih pemimpin. "Demokrasi harus dikembalikan pada jati dirinya sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dengan menegakan aturan main yang adil dan transparan, membuka ruang partisipasi yang substantif bagi publik untuk memperoleh informasi yang dapat diandalkan dalam memberikan suara," ucapnya.

Pelaksanaan demokrasi, kata dia, harus menjunjung tinggi etika dan norma hukum yang bersandar pada Pancasila dan UUD 1945. "Hukum tidak hanya teks semata, melainkan juga nilai dan prinsip yang ada di dalamnya dan dijalankan secara konsisten," ucapnya.

Akademisi Unpad mendesak penegakan hukum untuk kasus-kasus pelanggaran yang terjadi selama penyelenggaraan Pemilu 2024 untuk segera ditindaklanjuti. "Demi terciptanya pemilu yang berintegritas dan pulihnya kepercayaan publik kepada pemerintah," katanya.

Ide Seruan Padjadjaran tersebut bermula dari keprihatinan atas indeks persepsi korupsi yang semakin memburuk, pelemahan KPK, penyusunan Omnibus Law yang tidak melibatkan partisipasi publik, nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan dalam syarat capres/cawapres pada pemilu oleh Mahkamah Konstitusi, cawe-cawe presiden dalam bentuk dukungan dan politisasi bantuan sosial. Seruan tersebut juga mengkritik pembangunan yang hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur fisik yang merusak tatanan yang dinilainya justru akan membuat mandek pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan meningkatnya ketimpangan.

“Praktik kuasa untuk melegitimasi kepentingan segelintir elit akan berdampak pada kegagalan pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa yang menjadi tujuan bernegara,” kata Ganjar.

Civitas akademica Unpad lewat seruan tersebut mengatakan, saat ini kekuasaan terfokus secara elitis yang menjadi penyebab kemakmuran belum dirasakan kebanyakan rakyat. “Pertumbuhan ekonomi positif ketika tingkat upah pekerja menurun adalah bukti nyata bahwa sebagian besar belum mendapatkan manfaat ekonomi dari pembangunan di masa pemerintahan Jokowi,” kata Ganjar.

Hukum juga menjadi sorotan karena dinilai hanya digunakan menjustifikasi dan melegitimasi kebijakan politik, ekonomi, sosial, dan kebijakan lainnya yang bermasalah karena adanya krisis kepemimpinan yang tidak beretika dan bermartabat.

“Kenyataannya hukum hanya ditempatkan sebagai rules tanpa jiwa dan morallitas,” kata Ganjar.

AHMAD FIKRI

Pilihan Editor: Ganjar Yakin Pembagian Bansos Jelang Pemilu 2024 Tak Pengaruhi Pilihan Rakyat