TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden Ganjar Pranowo menyinggung soal adanya upaya penghalang-halangan massa yang ingin menghadiri kampanye akbar pada pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Ganjar menyebut tidak boleh ada pihak yang dengan sengaja menghalangi kehendak rakyat, seperti sabotase bus pada hari terakhir kampanye akbar pasangan Ganjar-Mahfud pada 10 Februari 2024.

"Cara-cara begini kami sudah paham, sudahlah. Maka saya sampaikan lawan saja, seperti yang ada di Wonosari itu, lawan saja. Karena sebenarnya kita berkampanye, kita mengerahkan massa ini perintah undang-undang. Karena massanya massa kampanye, kecuali tidak," kata Ganjar di Tuban pada Jumat, 2 Februari 2024, seperti dikutip dalam keterangan tertulis.

Ganjar pun menyinggung sikap sejumlah kampus besar yang mengeluarkan petisi hingga deklarasi kebangsaan mengecam kondisi demokrasi dan penyimpangan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat ini, mulai dari Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI), dan Universitas Andalas (Unand).

"Dimulai dari UGM, terus kemudian UII, UI dan hari ini saya mendapatkan banyak sekali saya dengar dari Andalas, nanti UMY juga akan menyampaikan itu bahkan mereka sudah nadanya cukup-cukup keras begitu ya," ujar Ganjar.

Menurut Ganjar, demokrasi Indonesia yang telah lama dipupuk harus terus dijaga, khususnya pada kontestasi politik lima tahunan. Dia menyebut boleh ada intimidasi dan ketakutan bagi rakyat untuk menyuarakan hak berdemokrasi dan hak pilihnya.

Bekas Gubernur Jawa Tengah itu menilai hak pilih rakyat dalam pemilu harus dijalankan secara aman dan damai serta berlangsung jujur dan adil.

Sebelumnya, Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Andi Gani Nena Wea, mengaku pihaknya saat ini mengalami kesulitan menyewa ribuan bus sebagai sarana transportasi menuju Kampanye Akbar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Sabtu, 3 Februari 2024. Andi menyebut jika akses bus sulit, ribuan buruh akan tetap datang sekaligus konvoi sepeda motor yang berpotensi sulit dicegah petugas keamanan untuk sampai ke lokasi.

“Kami kesulitan mendapatkan alat transportasi bus menuju GBK, khususnya untuk mengangkut rekan-rekan buruh dari Tangerang, Bekasi, dan Bogor. Ini persis seperti dialami kawan-kawan pendukung paslon nomor urut 01 yang kesulitan mendapatkan bus untuk kampanye akbar mereka 10 Februari di JIS,” kata Andi Gani dalam konferensi pers di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Menteng Jakarta Pusat, pada Selasa, 30 Januari 2024.

Pilihan Editor: Presiden Jokowi Tepis Isu Ketidaknyamanan dalam Kabinet: Biasa Saja