TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Dosen Universitas Mulawarman menyatakan sikap menuntut pemerintah menghentikan tindakan-tundakan yang mencederai demokrasi. Pernyataan sikap itu menyusul kritik terhadap demokrasi oleh para akademisi dari sejumlah kampus, seperti UGM, UII, dan UI.

Dalam rilis sikap mereka, Koalisi Dosen Unmul menyatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak boleh memihak dalam Pemilu. Mereka menuntut Presiden menghentikan langkah politik yang ditujukan untuk kepentingan pribadinya. "Jokowi adalah presiden seluruh rakyat Indonesia, bukan presiden untuk anak dan keluarganya," tulis Koalisi Dosen Unmul, Jumat, 2 Februari 2024.

Koalisi Dosen Unmul juga meminta kepada seluruh aparat negara agar bersikap netral dan tidak memihak di Pilpres 2024. Menurut Koalisi Dosen Unmul, aparat negara dibayar dari pajak-pajak rakyat sehingga harus mengabdi untuk kepentingan rakyat banyak. "Bukan kepada elit politik, golongan dan kelompok tertentu," tulis mereka.

Tak berhenti di situ, Koalisi Dosen Unmul juga menyatakan pemerintah tidak boleh menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan kelompok tertentu. "Termasuk mempolitisasi bantuan sosial atau bantuan pangan untuk memenangkan calon tertentu," tulis mereka.

Koalisi Dosen Unmul juga menyerukan kepada seluruh akademisi dan kelompok intelektual lainnya untuk terlibat secara luas dan masif dalam menjaga demokrasi dari ancaman tiran kekuasaan.

Menurut Koalisi Dosen Unmul, demokrasi sedang dalam ancaman bahaya. Mereka mencatat kondisi itu disebabkan putusan cacat etik Mahkamah Konstitusi atau MK yang memberi jalan politik dinasti, keterlibatan aparat negara dalam Pemilu, pengangkatan penjabat kepala daerah yang tidak transparan, hingga keberpihakan dan cawe-cawe presiden dalam Pemilu Presiden atau Pilpres.

"Lembaga negara yang lahir dari rahim reformasi seperti KPK dan MK, dikontrol sedemikian rupa hanya untuk memuaskan syahwat politik kekuasaan," tulis mereka.

Koalisi Dosen Unmul terdiri dari dosen lintas fakultas. Mereka adalah Sholihin Bone, Alfian, Orin Gusta Andini, Herdiansyah Hamzah, Warkhatun Najidah, Sri Murlianti, Haris Retno Susmiyati, Purwadi, Donny Dhonanto, Esti Handayani Hardi, Harry Setya Nugraha, Wiwik Harjanti, Grizelda, Ivan Zairani Lisi, Agus Junaidi, Irma Suryani, Erwiantono, Penny Pujowati, Safarni Husain, Setiyo Utomo, Encik Akhmad Syaifudin, Kalen Sanata, Insan Tajali Nur, Aji Ratna Kusuma, Islamudin Ahmad, Heru Susilo, Masrur Yahya, dan Saipul.

Pilihan Editor: Presiden Jokowi Tepis Isu Ketidaknyamanan dalam Kabinet: Biasa Saja