Bahlil Bantah Suasana Kabinet Tak Nyaman, Klaim Bisa Bedakan Pekerjaan Pemerintah dan Politik

Editor

Amirullah

Kamis, 1 Februari 2024 17:34 WIB

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia saat ditemui usai memberikan pidato dalam Trimegah Political and Economic Outlook 2024 di kawasan Sudirman, Jakarta pada Rabu, 31 Januari 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, Bahlil Lahadalia, membantah suasana kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak nyaman. Dia justru merasa suasana kabinet nyaman-nyaman saja dan berjalan seperti biasa.

"Mungkin Bu Risma kali yang enggak nyaman, saya enggak tahu. Kami nyaman-nyaman aja," kata Bahlil saat ditemui di The Ritz Carlton Pacific Place, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 31 Januari 2024.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengaku mendapatkan info ketidaknyamanan itu dari Menteri Sosial Tri Rismaharini yang merupakan kader PDI Perjuangan. Kepada Hasto, Risma bercerita bahwa rapat di kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo sudah tidak nyaman. Hasto mengatakan ketika mau rapat, bekas Wali Kota Surabaya itu juga diperiksa dulu. Meski demikian, Hasto tidak menjelaskan pemeriksaan itu dalam bentuk seperti apa.

Menurut Bahlil, para menteri terus mengadakan rapat terbatas dengan Jokowi. Dia juga mengatakan pihaknya berkomunikasi secara baik dengan semua menteri.

Perihal keterlibatan politik, Bahlil berujar semua menteri Jokowi bekerja untuk menuntaskan tugas sampai periode berakhir. "Bahwa sekarang ada tahun politik, kami bisa membedakan mana jam bekerja untuk pemerintah, mana jam bekerja untuk politik," kata Bahlil.

Advertising
Advertising

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menepis isu para menteri kabinet di bawah pemerintahan tidak kompak menjelang Pemilu 2024. Istana menuding ada upaya dari beberapa pihak yang sengaja mengorkestrasi narasi politik berlebihan dan tendensius terkait jajaran kabinet yang kecewa dengan Jokowi.

Komposisi di kabinet Jokowi memang bermacam partai politik yang saat ini berbeda kepentingan. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), partai utama pendukung pemerintah pendukung Jokowi selama dua periode saat ini mengusung Ganjar Pranowo dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md di Pilpres 2024.

Sementara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berpasangan dengan Putra Jokowi Gibran Rakabuming Raka. Keduanya dicalonkan oleh Koalisi Indonesia Maju yang partai politik pendukungnya masih berada di kabinet seperti Partai Gerindra, Partai Amanat Golkar, dan Partai Amanat Nasional. Sedangkan Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa yang mencalonkan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar juga beberapa menterinya masih ada di kabinet.

Pilihan Editor: Analisis Drone Emprit di TikTok: Anies-Cak Imin Unggul Jumlah Post, Prabowo-Gibran di Engagement

Berita terkait

Momen Prabowo Kenalkan Gibran ke Presiden UEA dan Direspons He's So Young oleh PM Qatar

6 jam lalu

Momen Prabowo Kenalkan Gibran ke Presiden UEA dan Direspons He's So Young oleh PM Qatar

Prabowo menemui PM Qatar dan Presiden UEA, sekaligus memperkenalkan Gibran. Berikut rekaman momen peristiwanya.

Baca Selengkapnya

Greenpeace Kritik Rencana Bahlil Bagi-bagi Izin Tambang ke Ormas

1 hari lalu

Greenpeace Kritik Rencana Bahlil Bagi-bagi Izin Tambang ke Ormas

Greenpeace Indonesia mengkritik rencana Menteri Bahlil Lahadilia bagi-bagi izin tambang ke Ormas keagamaan.

Baca Selengkapnya

Menteri ESDM: Revisi PP Minerba Sudah Siap, Tinggal dari Istana

1 hari lalu

Menteri ESDM: Revisi PP Minerba Sudah Siap, Tinggal dari Istana

Revisi PP Minerba No. 96 Tahun 2021 ini memungkinkan Pemerintah Indonesia bisa menjadi pemilik saham terbesar perusahaan tambang PT Freeport Indonesia yakni sebesar 61 persen. Pemerintah juga merancang pembagian izin usaha pertambangan (IUP) bagi ormas keagamaan melalui ini.

Baca Selengkapnya

GP Ansor Nilai Rencana Bahlil Beri IUP untuk Ormas Ide yang Bagus

1 hari lalu

GP Ansor Nilai Rencana Bahlil Beri IUP untuk Ormas Ide yang Bagus

GP ANsor menilai pemberian IUP ini ide yang bagus terhadap kontribusi dan peran ormas sebagai salah satu komponen bangsa

Baca Selengkapnya

Bahlil akan Bagi Izin Tambang untuk Ormas, Bagaimana Sikap Muhammadiyah?

1 hari lalu

Bahlil akan Bagi Izin Tambang untuk Ormas, Bagaimana Sikap Muhammadiyah?

Menteri Bahlil berencana akan bagi-bagi izin usaha pertambangan (IUP) untuk Ormas. Bagaimana sikap Muhammadiyah?

Baca Selengkapnya

GP Ansor Puji Ide Menteri Bahlil Bagi-bagi Izin Tambang untuk Ormas

1 hari lalu

GP Ansor Puji Ide Menteri Bahlil Bagi-bagi Izin Tambang untuk Ormas

Bahlil mengatakan pemberian IUP untuk ormas keagamaan tidak akan menjadi masalah selama dilakukan dengan baik.

Baca Selengkapnya

Pertemuan Prabowo-Gibran dan Presiden UEA: Dari Perkenalan hingga Diberi Medali

3 hari lalu

Pertemuan Prabowo-Gibran dan Presiden UEA: Dari Perkenalan hingga Diberi Medali

Prabowo dan Gibran menemui Presiden UEA MBZ di Istana Al Shati, Abu Dhabi, pada Senin, 13 Mei, 2024. Berikut hal-hal terkait pertemuan tersebut.

Baca Selengkapnya

Jatam Kritik Bagi-bagi Izin Tambang untuk Ormas Ala Bahlil: Menambah Masalah Kerusakan Lingkungan

3 hari lalu

Jatam Kritik Bagi-bagi Izin Tambang untuk Ormas Ala Bahlil: Menambah Masalah Kerusakan Lingkungan

Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mengkritik rencana Menteri Bahlil Lahadalia untuk bagi-bagi izin usaha tambang pada Ormas. Dianggap menambah masalah

Baca Selengkapnya

Izin Usaha pertambangan untuk Ormas, Tanggapan Walhi hingga Rentan Kerusakan Lingkungan

3 hari lalu

Izin Usaha pertambangan untuk Ormas, Tanggapan Walhi hingga Rentan Kerusakan Lingkungan

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan pemberian izin usaha pertambangan untuk ormas keagamaan tidak akan menjadi masalah

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Jokowi Berlakukan Kelas Standar BPJS Kesehatan, Muhammadiyah Tanggapi Bagi-bagi Izin Tambang Ala Bahlil

3 hari lalu

Terpopuler: Jokowi Berlakukan Kelas Standar BPJS Kesehatan, Muhammadiyah Tanggapi Bagi-bagi Izin Tambang Ala Bahlil

Terpopuler: Jokowi memberlakukan kelas standar untuk rawat inap pasien BPJS Kesehatan, Muhammadiyah tanggapi bagi-bagi izin tambang untuk Orman.

Baca Selengkapnya