Bawaslu Sarankan TKN Prabowo-Gibran Laporkan Temuan Rencana Perusakan Surat Suara

Reporter

Ikhsan Reliubun

Editor

Amirullah

Senin, 29 Januari 2024 23:16 WIB

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Rahmat Bagja (tengah) serta dua anggotanya Lolly Suhenty dan Puadi seusai menjelaskan surat suara yang dikirimkan Panitia Pemilihan Luar Negeri Taipei kepada pemilih sebelum jadwal pengiriman tidak termasuk kategori rusak, di kantornya, Menteng, Jakarta Pusat, pada Kamis, 28 Desember 2023. TEMPO/Ihsan Reliubun

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyarankan Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka melaporkan temuan perihal rencana perusakan surat suara pasangan nomor urut 2 di Jawa Tengah.

"Dan kami inginkan dibuka, dilaporkan saja kepada kami jika ada indikasi (pelanggaran)," kata Rahmat merespons isu yang diungkap TKN Prabowo-Gibran, di kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jakarta Selatan, Senin, 29 Januari 2024.

Selain melaporkan temuan itu kepada Bawaslu, Rahmat mengatakan, TKN Prabowo-Gibran boleh melaporkan temuan mereka ke DKKP. Rahmat menuturkan, isu perusakan surat suara yang diumumkan tim nomor urut dua itu belum dilaporkan kepada Bawaslu. "Siapa dan bagaimana belum dijelaskan mereka atau teman-teman kampanye," tutur Rahmat.

Sebelumnya, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran Habiburokhman mengatakan menemukan indikasi rencana pelanggaran pemilu yang dilakukan dengan cara merusak surat suara di Jawa Tengah.

Menurut Habiburokhman, rencana itu diatur salah satu petinggi partai di Jawa Tengah bersama penyelenggara pemilu di sebuah hotel pada pekan ketiga Januari 2024.

Advertising
Advertising

"Mereka akan melakukan kecurangan dengan cara merusak surat suara pemilih Prabowo-Gibran, DPR RI Nasdem, Gerindra dan PKS," kata dia, tanpa menyebut kelompok mana yang berencana melakukan aksi itu, Ahad, 28 Januari 2024. "Ini saya sampaikan apa adanya apa yang berkembang saat itu."

Rahmat mengatakan, jika ada rencana perusakan surat suara, itu akan menjadi bencana pada proses demokrasi di Indonesia. Dia mengatakan jangan ada yang menggunakan penyelenggaraan pemilu untuk hal di luar tujuan terselenggara pemilu.

"Semoga tidak, kemungkinan terjadi atau enggak, kami enggak tahu," kata Rahmat, menanggapi kemungkinan perusakan surat suara di Jawa Tengah terjadi, seperti diembuskan tim pasangan Prabowo-Gibran.

Pilihan Editor: Yenny Wahid Ajak Warga Pilih Capres Sesuai Hati Nurani Bukan karena Diberi Bansos

Berita terkait

Prabowo akan Anggarkan Rp 16 Triliun per Tahun untuk IKN, Kementerian PUPR: Sisanya dari Investor

1 jam lalu

Prabowo akan Anggarkan Rp 16 Triliun per Tahun untuk IKN, Kementerian PUPR: Sisanya dari Investor

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tanggapi rencana Prabowo Subianto alokasikan Rp 16 triliun per tahun untuk IKN.

Baca Selengkapnya

Tak Undang Jokowi, PDIP Bakal Tentukan Sikap Politiknya di Rakernas V

2 jam lalu

Tak Undang Jokowi, PDIP Bakal Tentukan Sikap Politiknya di Rakernas V

PDIP tidak mengundang Jokowi dalam acara Rakernas V di Jakarta. Djarot Saiful Hidayat mengungkapkan PDIP juga bakal menentukan sikap politiknya.

Baca Selengkapnya

Rakernas PDIP Digelar 24-26 Mei 2024, Utut Adianto: Fokus Tentukan Sikap Politik ke Depan

2 jam lalu

Rakernas PDIP Digelar 24-26 Mei 2024, Utut Adianto: Fokus Tentukan Sikap Politik ke Depan

PDIP akan lakukan Rakernas V di kawasan Ancol, Jakarta pada 24-26 Mei 2024. Apa persiapan dan yang akan dibahas dalam Rakernas PDIP itu?

Baca Selengkapnya

Di Qatar Economic Forum, Prabowo Sebut Biaya Pembangunan IKN Tembus Rp 16 Triliun per Tahun

2 jam lalu

Di Qatar Economic Forum, Prabowo Sebut Biaya Pembangunan IKN Tembus Rp 16 Triliun per Tahun

Presiden terpilih Prabowo Subianto membeberkan strategi Pemerintah untuk membiayai pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Revisi UU Kementerian Negara untuk Mengakomodasi Kebutuhan Pemenang Pilpres

3 jam lalu

Pengamat Sebut Revisi UU Kementerian Negara untuk Mengakomodasi Kebutuhan Pemenang Pilpres

Adi Prayitno menyoroti RUU Kementerian Negara yang tak lagi menyebut jumlah kementerian. Postur kabinet nantinya bergantung kebutuhan politik.

Baca Selengkapnya

Hari Pertama Menjabat, PM Singapura Lawrence Wong Rapat Kabinet Hingga Telepon Prabowo

6 jam lalu

Hari Pertama Menjabat, PM Singapura Lawrence Wong Rapat Kabinet Hingga Telepon Prabowo

PM Lawrence Wong pada Kamis mulai bekerja, sehari setelah dilantik sebagai perdana menteri keempat Singapura.

Baca Selengkapnya

Momen Prabowo Kenalkan Gibran ke Presiden UEA dan Direspons He's So Young oleh PM Qatar

7 jam lalu

Momen Prabowo Kenalkan Gibran ke Presiden UEA dan Direspons He's So Young oleh PM Qatar

Prabowo menemui PM Qatar dan Presiden UEA, sekaligus memperkenalkan Gibran. Berikut rekaman momen peristiwanya.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Kementerian Negara, Baleg DPR Singgung Soal Efektivitas Pemerintahan

19 jam lalu

Revisi UU Kementerian Negara, Baleg DPR Singgung Soal Efektivitas Pemerintahan

Fraksi PDIP mengusulkan agar diksi efisien dijabarkan dalam perubahan UU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

Faisal Basri Bocorkan Kandidat Menteri Keuangan Kabinet Prabowo-Gibran, Siapa Paling Kuat?

21 jam lalu

Faisal Basri Bocorkan Kandidat Menteri Keuangan Kabinet Prabowo-Gibran, Siapa Paling Kuat?

Sejumlah nama besar masuk dalam bursa calon menteri keuangan untuk kabinet Prabowo-Gibran. Dua sosok dinilai cukup kuat

Baca Selengkapnya

Terkini: Ini Peserta BPJS Kesehatan yang Tak Bisa Naik Kelas Rawat Inap, Airlangga soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

22 jam lalu

Terkini: Ini Peserta BPJS Kesehatan yang Tak Bisa Naik Kelas Rawat Inap, Airlangga soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan mulai tahun depan menjadi sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).

Baca Selengkapnya