TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Kehormatan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP), Komarudin Watubun, mengatakan akan mengerahkan satuan tugas (satgas) Cakra Buana untuk mengawasi pemberian bantuan sosial (bansos).

Ia menegaskan dalam waktu dekat akan melangsungkan apel besar satgas Cakra Buana. Satgas ini, kata Watubun, tidak mewakili kepartaian tapi bergerak independen.

"Jadi ya sudah sekarang gunakan hp (handphone), mata, kepala, dan telinga semua dipakai. Demokrasi harus diselamatkan, kalau enggak ya sudah kita kembali nol lagi," kata Watubun ditemui di Kompleks DPR RI, Jumat, 26 Januari 2024.

Hal ini diungkapkan Watubun merespons adanya dugaan politisasi bansos menjelang pemilihan umum (pemilu) 2024.

Ia pun meyakini kalau kekuatan besar rakyat tidak dapat dilawan. Watubun mengatakan harapan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ini pun harus diperjuangkan, jangan sampai justru menjadi perusak reformasi.

"Saya sudah ingatkan juga Bawaslu, KPU, DKPP, termasuk MK itu lembaga yang lahir karena reformasi yang mestinya mereka harus tahu itu," katanya.

Dalam kesempatan itu, Watubun juga mengomentari peran Menteri Sosial Tri Rismaharini atau Risma sebagai pihak terkait dalam pemberian bansos justru tidak terlihat.

Watubun mengakui jika Risma tak dilibatkan dalam program pembagian bansos, yang dilakukan Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada akhir-akhir ini. "Itu seluruh rakyat Indonesia sudah tahu, tak perlu saya jelaskan," katanya.

Watubun mengatakan, semua informasi saat ini sangat terbuka, sehingga dia mengibaratkan jika jarum yang jatuh di istana pun dapat diketahui seluruh masyarakat. "Jarum jatuh di istana. Jangan dipikir kita tidak tahu," katanya.

Sementara Mensos Risma sendiri enggan berkomentar terkait fenomena tersebut ketika ditanya awak media saat mengikuti acara penyerahan secara simbolis akta kelahiran dan kartu identitas anak (KIA) kepada 122 anak panti asuhan di Batam.

"Maaf ya, saya nggak mau jawab itu," kata Risma, di Kantor Kejaksaan Negeri Batam, Rabu, 24 Januari 2024.

Menukil Majalah Tempo edisi 14 Januari 2024, disebutkan bansos diduga menjadi bagian dari upaya memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu. Pembagian bansos ini pun disinyalir menggunakan Anggaran Pendapatan Negara (APBN).

Dari berbagai sumber Tempo, penyusunan program bansos ini dikabarkan untuk menarik simpati pemilih menjelang hari pencoblosan pada 14 Februari 2024.

Namun anehnya program bansos tak melihat Mensos Risma yang paling bertanggung jawab dalam penyaluran bansos.

Selanjutnya: Dua narasumber Tempo…

<!--more-->

Dua narasumber Tempo, salah satunya seorang pejabat teras Kemensos, menyebutkan Risma tak diundang dalam rapat yang membahas bansos. Pemerintah pun dikabarkan tak menggunakan data versi Kemensos dalam menyalurkan bansos.

Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, mengatakan pejabat pemerintah sangat rentan dicurigai saat membagikan bansos. Menurut Todung, hal itu menguntungkan pasangan calon tertentu.

"Nah sebaiknya, ini usul saya, pejabat pemerintah itu menunda pembagian bansos sampai selesai Pilpres, agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka," ujar Todung di kawasan Menteng, pada Jumat petang, 29 Desember 2023.

Kantor Staf Presiden Moeldoko memastikan bansos akan jalan terus walaupun dikritik sejumlah pihak jelang pemilihan presiden atau Pilpres 2024.

Eks Panglima TNI ini menjelaskan program untuk memberikan bantuan beras kepada masyarakat miskin itu jauh sebelum putera sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi cawapres.

"Jadi kalau ada hubungan dengan pemilu, mungkin setelah Februari berhenti. Buktinya berjalan terus," kata Moeldoko saat ditemui di Kompleks Istana, Jakarta, pada Rabu, 3 Januari 2024.

Warta terbaru, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) sekaligus Ketua Umum Partai Golar Airlangga Hartarto turut berkampanye bersama capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Lapangan Simpang Lima, Semarang, Jawa Tengah, Ahad kemarin, 28 Januari 2024.

Dalam orasinya, Airlangga mengajak peserta kampanye untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS) dan memilih Prabowo-Gibran pada 14 Februari 2024.

Airlangga dalam orasinya menyinggung program bantuan yang diberikan pemerintahan Presiden Jokowi.

"Program pemerintah Pak Jokowi hari ini ada pembagian kartu sembako. Sudah terima belum?" ucap Airlangga, dipantau Tempo melalui siaran langsung di kanal YouTube Gibran Rakabuming, Ahad, 28 Januari 2024. "Pemerintah akan memberikan bantuan beras 10 kg sampai bulan Juni. Mau terima?”

Janji pemberian beras bantuan sosial itu disampaikan Airlangga di tengah ramai tudingan kubu 02 mempolitisasi beras bansos, beras program pemerintah untuk kepentingan elektoral mereka.

Namun dalam orasi itu Airlangga tidak mengatakan dengan pasti, apakah beras bansos 10 kilogram sampai Juni 2024 hanya akan disalurkan jika Prabowo-Gibran menang, dan dibatalkan jika pasangan itu kalah.

Sebelumnya, Airlangga mengklaim bahwa Prabowo-Gibran tidak memanfaatkan bansos Bulog untuk kampanye.

"Tidak ada program salah satu paslon pun yang menggunakan bansos pemerintah, tidak ada," kata Airlangga seusai menghadiri acara tadarus Al-Qur'an di Kota Bekasi, Kamis malam, 25 Januari 2024.

TIKA AYU | YOGI EKA SAHPUTRA | RIRI RAHAYU

Pilihan Editor: Kabar Risma Tak Dilibatkan dalam Pemberian Bansos, Politikus PDIP: Itu Seluruh Rakyat Sudah Tahu