TEMPO.CO, Jakarta - Pendiri Nalar Institute Yanuar Nugroho, menjelaskan soal bantuan sosial atau bansos di tengah tahun politik. Di tahun politik, bansos sebagai program pemerintah mengatasi kemiskinan, baik di tingkat daerah maupun nasional, sering disalahgunakan.

Menurut dia, penyalahgunaan bansos itu biasanya dilakukan oleh inkumben atau yang didukung oleh inkumben. "Dengan mengakui ini program saya," kata Yanuar, memberikan contoh penyalahgunaan bansos di tahun politik, di gedung Tempo, Jakarta Selatan, Sabtu, 27 Januari 2024.

Dia menyatakan, salah satunya yaitu informasi yang muncul sekarang bahwa bansos adalah program Presiden Joko Widodo atau Jokowi. "Kalau kamu tidak memilih dan mendukung Jokowi bansos dihentikan, itu salah," kata dia, seusai diskusi bertajuk "Outlook Perlindungan Sosial 2024".

Dia mengatakan, sekarang ini berkembang informasi tentang bansos yang membohongi publik. Narasi kebohongan itu seperti tidak mendukung pasangan calon tertentu atau calon yang didukung oleh inkumben maupun presiden, bansos tidak diteruskan. "Itu kan pembodohan dan pembohongan. Karena bansos adalah program pemerintah," ujar dia.

Menurut Yanuar, pembohongan dalam narasi bansos milik paslon tertentu harus dihentikan. Dia mengatakan, menteri yang terlibat membagi-bagi bansos penting untuk diprotes. Namun yang lebih penting adalah narasi yang dibawakan seolah-olah bansos milik paslon tertentu itu perlu dihentikan.

Menurut dia pengalokasian bansos itu diberikan kepada masyarakat atau penduduk miskin. Salah satu persoalan dalam bansos adalah akurasi data penerima. Misalnya, bansos itu diterima oleh warga yang membutuhkan atau tidak. Ada pun bansos disalurkan kepada orang yang tidak berhak menerima.

"Harusnya menerima, tapi mereka enggak menerima. Mereka menerima, tapi seharusnya tidak. Misalnya, orangnya enggak miskin, tapi mereka menerima. Atau orang yang berhak menerima malah tidak menerima, itu sumber (masalahnya) data, itu alamiah," kata dia.

Pilihan Editor: Kabar Risma Tak Dilibatkan dalam Pemberian Bansos, Politikus PDIP: Itu Seluruh Rakyat Sudah Tahu