TEMPO.CO, Jakarta - Pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi soal presiden dan menteri boleh berkampanye dan memihak dalam Pemilu ramai menuai respons dari berbagai kalangan, termasuk dari calon presiden (capres) nomor urut satu Anies Baswedan dan capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo.

Dilansir dari Tempo, Anies berujar hal tersebut berbeda dengan yang dia dengar sebelumnya. "Karena sebelumnya yang kami dengar adalah netral, mengayomi semua, memfasilitasi semua," kata Anies saat ditemui di Kepatihan Yogyakarta pada Rabu, 24 Januari 2024.

Anies pun menyampaikan agar masyarakat bisa mencerna dan menimbang sendiri makna pandangan Jokowi itu. Pasalnya, sikap tersebut dia anggap tidak konsisten.

"Jadi kami serahkan saja kepada masyarakat Indonesia untuk mencerna dan menilai," ucap mantan Gubernur DKI Jakarta.

Diketahui, Jokowi bersama tiga calon presiden peserta Pilpres 2024 pernah membahas persoalan netralitas dalam jamuan makan siang di Istana Negara, Jakarta pada 30 Oktober 2023 lalu.

Saat itu Anies bercerita bahwa dia menyampaikan kepada Jokowi agar bisa menjaga netralitas sebagai presiden selama berlangsungnya Pemilu 2024. Jokowi, kata Anies, menyambut pesan tersebut dengan positif ketika itu.

Anies pun berujar bisa berdiskusi dengan lancar bersama Jokowi. "Beliau merespons positif dan baik sehingga diskusi kita tadi lancar," ucapnya.

Menurut Anies, para pakar hukum tata negara bisa memberi penjelasan soal bagaimana hukum yang berlaku sehubungan dengan hal itu.

"Monggo para ahli hukum tata negara menyampaikan penjelasan, apakah yang disampaikan oleh Bapak Presiden sesuai dengan ketentuan hukum kita atau tidak?" kata Anies saat ditemui di Kepatihan Yogyakarta pada Rabu, 24 Januari 2024.

Menurut Anies, para pakar hukum tata negara perlu memberikan penjelasan itu karena proses bernegara tetap terjaga baik. Dia mengatakan setiap orang tidak boleh merujuk kepada selera atau kepentingan yang mungkin menempel pada diri dan kelompoknya dalam bernegara.

Anies lalu menyatakan pihaknya ingin menjaga supaya Indonesia tetap menjadi negara hukum. Menurutnya, dalam negara hukum semua harus menjalankan kewenangan merujuk kepada aturan hukum.

Reaksi Ganjar

Sementara Ganjar enggan menanggapi pernyataan Jokowi yang menyatakan presiden bisa memihak dan ikut berkampanye dalam Pemilu 2024.

"Halah, nonton (teater) iki wae, kok (tanya soal) presiden, enggak (komentar), nonton ini saja," kata Ganjar usai menonton pementasan teater lakon Musuh Bebuyutan di Taman Budaya Yogyakarta, Kota Yogyakarta, Rabu, 24 Januari 2024.

Ganjar yang datang bersama cawapres Mahfud Md dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto malam itu justru membicarakan soal pentas teater yang digawangi seniman monolog Butet Kartaradjasa itu.

"Pertunjukkan (teater) ini kan dulu pernah hampir tidak berjalan namun akhirnya bisa, menurut saya inilah ekspresi para seniman memberikan catatan kritik sosial," kata dia. "Jadi kalau ada yang mendengarkan (soal kritik dari teater) ini jangan baper (bawa perasaan)."

"Nikmati saja, kita merasakan rasanya masyarakat," ujar Ganjar lagi.

Selanjutnya: PDIP sudah lama prediksi

<!--more-->

PDIP sudah lama prediksi

Adapun Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menuturkan soal sikap Presiden Jokowi yang menyatakan bisa memihak itu sudah lama diprediksi internal partainya.

"(Keberpihakan Presiden Jokowi dalam Pemilu itu) itu hal yang sudah diprediksi lama," kata Hasto.

PDIP mengaku tak kaget dengan pernyataan Jokowi yang akhirnya diungkap secara terang-terangan itu.

"Tidak (kaget), hanya sebelumnya kami di PDIP berdoa, berharap, beliau (presiden) masih dapat menjalankan legacy-nya sebagai pemimpin," kata dia.

PDIP pun telah mengamati di tataran masyarakat umum, muncul banyak sentimen negatif atas pernyataan Jokowi tersebut.

"Kami melihat reaksi dari kelompok-kelompok pro demokrasi dari kalangan akademisi, kalangan mahasiswa, dari kalangan yang mendambakan agar pemilu bisa berjalan dengan fair ternyata menimbulkan suatu sentimen yang kurang positif di dalam tradisi kepemimpinan untuk demokrasi kita," kata Hasto.

Sebab, kata Hasto, sesuai dengan konstitusi, Jokowi selaku kepala negara seharusnya bisa melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

"Harusnya memastikan kedaulatan rakyat betul-betul dikedepankan, dengan memilih pemimpin yang memiliki gagasan komitmen kerakyatan dan mampu bertanggungjawab pada lebih 270 juta rakyat Indonesia," kata dia. "Bukan kekuasaan yang dikedepankan, tetapi ide gagasan dan track record dari pemimpin yang seharusnya dapat diangkat oleh pemimpin nasional kita."

Hasto menuturkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memilih mendengarkan suara masyarakat.

"Ibu Mega tetap memilih berkontemplasi, mendengarkan suara rakyat dan memberikan direction (arahan) kepada seluruh tim pemenangan Pak Ganjar Pak Mahfud," ujarnya.

Mega, kata Hasto, tetap menginstruksikan kepada para kader untuk tetap berada di dalam koridor kerakyatan bergerak turun ke bawah mendekati masyarakat. "Suara itu kan dari rakyat bukan dari elite," kata dia.

Sebelumnya, Jokowi menyatakan presiden dapat memihak dan berkampanye dalam pemilu. Yang paling penting menurut Jokowi adalah tidak ada penyalahgunaan fasilitas negara.

"Presiden itu boleh kampanye. Boleh memihak. Kita ini kan pejabat publik, sekaligus pejabat politik. Masa ini enggak boleh," kata Jokowi usai menyerahkan pesawat tempur ke TNI bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada Rabu, 24 Januari 2024.

Jokowi tidak pernah terang-terangan mendukung salah satu pasangan calon di Pilpres 2024, yang diikuti oleh putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka, pasangan capres dari Koalisi Indonesia Maju Prabowo. Netralitas presiden dalam pemilu sudah berulangkali disuarakan kubu rival.

Ketika ditanya apakah dirinya berpihak dalam pemilu 2024, Jokowi di Halim bertanya balik kepada wartawan. "Saya tanya, memihak nggak?" katanya disusul senyuman. Ia kemudian mengingatkan, yang penting tidak menggunakan fasilitas negara.

SULTAN ABDURRAHMAN | PRIBADI WICAKSONO

Pilihan Editor: Alasan Ganjar Minta Mahfud Md Mundur dari Kabinet, Singgung Akun Kemhan Bertagar Prabowo-Gibran 2024