Enggan Komentari Presiden Boleh Kampanye, Sultan HB X: Istri dan Anak Pun Tidak Saya Arahkan

Rabu, 24 Januari 2024 12:17 WIB

Pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka bertemu Gubernur DIY Sri Sultan HB X di Kantor Gubernur DIY Senin (22/1). Tempo/Pribadi Wicaksono.

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X enggan berkomentar terkait sikap Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang menyatakan bahwa Presiden dapat memihak dan berkampanye dalam pemilu.

Raja Keraton Yogyakarta itu menyatakan lebih baik ia mengomentari dirinya sendiri.

"Saya tidak punya komentar soal itu (presiden boleh berkampanye), saya hanya bisa berkomentar untuk diri saya sendiri," kata Sultan HB X usai menerima kunjungan Capres Anies Baswedan di Yogyakarta Rabu 24 Januari 2024.

Dalam kesempatan itu, dihadapan Anies, Sultan pun menyinggung bagaimana sikapnya di dalam kalangan internal keluarga Keraton Yogyakarta. Terutama ketika menyongsong perhelatan pemilu.

"Saya ini, sama istri, sama anak pun tidak pernah saya mengarahkan (memilih calon tertentu) kok," kata Sultan.

Sultan berpendapat, meskipun dalam satu keluarga, namun ia menghargai pilihan politik anggota keluarganya yang bisa jadi berbeda beda satu sama lain.

Advertising
Advertising

"Karena tiap orang kan punya hak sendiri, secara hak asasi mereka bisa menentukan pilihannya. Jadi bagi saya, terserah saja (anggota keluarga Sultan) mau mencoblos apa, silakan, itu urusan dia," kata dia.

Menurut Sultan, bahkan istrinya pun tak pernah mengetahui apa yang dicoblosnya saat Pemilu. "Saya pilih nomor berapa tidak tahu, memang (pilihan politik) kan hak individu," kata Sultan.

Presiden Jokowi menyatakan presiden boleh berkampanye dan memihak dalam pemilu ini usai menyerahkan pesawat tempur ke TNI bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada Rabu, 24 Januari 2024.

Yang paling penting menurut Jokowi adalah tidak ada penyalahgunaan fasilitas negara.

"Presiden itu boleh kampanye. Boleh memihak. Kita ini kan pejabat publik, sekaligus pejabat politik. Masa ini enggak boleh," kata Jokowi.

Jokowi tidak pernah terang-terangan mendukung salah satu pasangan calon di pilpres 2024, yang diikuti oleh putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka, pasangan Capres dari Koalisi Indonesia Maju Prabowo. Padahal netralitas presiden dalam pemilu sudah berulangkali disuarakan kubu rival.

Pilihan Editor: Anies Sambangi Sultan Hamengku Buwono X di Gedung Kepatihan Yogyakarta

PRIBADI WICAKSONO | DANIEL

Berita terkait

Datangkan Alat dari Luar Negeri, Ini 3 Fungsi Utama Indonesia Digital Test House yang Diresmikan Jokowi

44 menit lalu

Datangkan Alat dari Luar Negeri, Ini 3 Fungsi Utama Indonesia Digital Test House yang Diresmikan Jokowi

Peringkat laboratorium Indonesia Digital Test House disebutkan hampir sama dengan Rumah Sakit Tipe A di bidang layanan kesehatan.

Baca Selengkapnya

Didorong Jadi Sekjen PBB, Pernahkah Presiden Jokowi Hadir dalam Sidang Umum PBB?

1 jam lalu

Didorong Jadi Sekjen PBB, Pernahkah Presiden Jokowi Hadir dalam Sidang Umum PBB?

Hingga tahun terakhir menjabat, Presiden Jokowi tidak pernah hadir secara langsung dalam Sidang Umum PBB.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Ingin Ada Forum yang Satukan Prabowo, Jokowi, Mega, dan SBY

1 jam lalu

Bamsoet Ingin Ada Forum yang Satukan Prabowo, Jokowi, Mega, dan SBY

Bamsoet menilai pertemuan presiden dan mantan presiden penting dilakukan untuk menunjukkan keharmonisan antara pemimpin-pemimpin Indonesia.

Baca Selengkapnya

Hadiri World Water Forum Ke-10, Elon Musk Disambut Luhut Pandjaitan

4 jam lalu

Hadiri World Water Forum Ke-10, Elon Musk Disambut Luhut Pandjaitan

Presiden Joko Widodo bersama Elon Musk akan meluncurkan Starlink di salah satu Puskesmas di Denpasar, Bali.

Baca Selengkapnya

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional

5 jam lalu

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional

BPJS Kesehatan barus saja mengumumkan bahwa mereka akan memberlakukan sistem kelas tunggal, bagaimana kilas balik jaminan kesehatan nasional?

Baca Selengkapnya

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

6 jam lalu

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

BPJS Kesehatan akan memberlakukan kelas tunggal dan sistem baru dalam bentuk KRIS, bagaimana sistem dan ketentuan naik kelas rawat inap?

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

10 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

18 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

19 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

20 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya