Ganjar Pranowo Siap Jika Konflik Wadas Dibahas di Debat Cawapres
Reporter
Antara
Editor
Juli Hantoro
Minggu, 21 Januari 2024 13:50 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyatakan pihaknya siap jika konflik Wadas bakal dibahas dalam debat cawapres yang digelar di Balai Sidang Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta Pusat , Ahad, 21 Januari 2024.
"Sebaiknya dibahas. Ini akan jadi ajang klarifikasi," kata Ganjar dalam keterangannya di Jakarta, Ahad.
Ganjar Pranowo yang menjabat Gubernur Jawa Tengah periode 2013-2023 kerap dikaitkan dengan konflik pembangunan Bendungan Bener di Purworejo. Dia pun mengaku sering menjadi kambing hitam dalam kasus ini.
Padahal, Ganjar mengklaim pembangunan Bendungan Bener yang memerlukan pasokan material dari penambangan batu andesit di Wadas bukan program pemerintah provinsi Jawa Tengah.
"Proyek yang menjadi akar persoalan merupakan Proyek Strategis Nasional yang diperintahkan oleh Presiden Joko Widodo," kata dia.
Bendungan Bener merupakan satu dari 48 proyek bendungan dalam daftar 201 PSN berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020.
Ganjar memastikan konflik terkait penambangan batu andesit di Wadas untuk keperluan pembangunan Bendungan Bener di Purworejo sudah tuntas.
"Saya selesaikan meskipun itu bukan program Pemprov. Karena kami dilatih bertanggung jawab. Dan selesai. Insya Allah selesai," ujar Ganjar.
Selanjutnya Ganjar kedepankan dialog...
<!--more-->
Menurut Ganjar, penuntasan kasus Wadas mengedepankan dialog dengan warga.
"Dialog, menurut saya, menjadi sesuatu yang penting agar seluruh kekuatan yang ada di sana, agar seluruh kelompok yang ada di sana bisa duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan," tuturnya.
Saat ini warga yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas atau Gempadewa sedang fokus menggugat pemerintah atas dugaan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Sleman Yogyakarta.
Perwakilan warga Wadas, Siswanto menyebut, warga tak terlibat dalam politik praktis menjelang pemilihan umum tahun depan. "Sehingga tidak ada waktu untuk dukung mendukung capres dalam pemilu kali ini," sebutnya.
Sebelumnya calon wakil presiden pendamping Ganjar, Mahfud Md menegaskan tidak ada pelanggaran HAM dalam penanganan konflik Wadas.
“Laporan Komnas HAM yang resmi, tertulis, dan diumumkan ke publik dengan tegas menyebutkan Wadas itu tidak ada pelanggaran HAM,” kata Mahfud.
Menurutnya, Komnas HAM telah menyatakan bahwa semua prosedur terkait proyek di Wadas telah dilakukan sesuai aturan yang berlaku.
“Kalau tidak percaya, tanya saja ke Komnas HAM,” ujar dia.
Saat kasus tersebut mencuat, Mahfud sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) mengaku langsung mendorong penyelidikan lebih lanjut dilakukan, termasuk meminta Komnas HAM melakukan penyelidikan juga.
“Silakan saja kalau mau dibahas dalam debat nanti. Memang kenapa kalau mau ditanya? Bagus juga,” kata Mahfud.
Selain konflik Wadas, Ganjar memperkirakan topik lain yang mungkin muncul dalam debat keempat Pilpres 2024 adalah proyek pembangunan pabrik semen di Rembang yang juga PSN. Persoalan ini pun menurut Ganjar sudah tuntas.
Ganjar mengaku bersyukur bahwa persoalan terkait dua PSN itu tuntas selama masa jabatannya sebagai gubernur yang adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah.
Dia pun mengingatkan bahwa ada sejumlah kebijakan yang dibuat dalam dua periode kepemimpinannya di Jawa Tengah yang pro-lingkungan, sekalipun jarang sekali diekspose.
Sebagai contoh keputusan pro-lingkungan yang dia maksud itu, Ganjar menyebutkan proyek pembangunan pabrik semen di Kebumen dan tambang emas di Wonogiri yang bukan PSN.
“Ditolak karena tidak memenuhi persyaratan lingkungan,” ujar Ganjar.
Hari ini KPU akan menggelar debat cawapres di JCC Senayan, Jakarta. Adapun tema yang akan diperbedatkan adalah soal energi, sumber daya alam, pangan, pajak karbon, lingkungan hidup, agraria, dan masyarakat adat.
Tiga calon wakil presiden yaitu Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud Md akan beradu gagasan dalam tema yang telah ditetapkan tersebut.
Pilihan Editor: TKN Prabowo-Gibran Bilang Perusahaan Perusak Lingkungan Harus Dihukum Seberat-beratnya