TEMPO.CO, Jakarta - Calon wakil presiden Mahfud Md. menyebut program prioritas yang diusung oleh dirinya dan calon presiden Ganjar Pranowo adalah penegakan hukum dan keadilan. Menurut Mahfud, masalah ekonomi, pendidikan, kesejahteraan, muaranya adalah penegakan hukum.

"Hukum yang tegak adalah sarana membangun kesejahteraan rakyat," kata Mahfud di saat bertemu dengan Tokoh Masyarakat, Agama, Ibu-Ibu Pengajian, dan Guru-guru Sekolah se-Kabupaten Langkat, di Pangkalan Berandan, Langkat, Sumatera Utara, pada Senin, 15 Januari 2024, seperti dikutip dalam keterangan tertulis.

Mahfud menyebut pihaknya akan melakukan dua cara dalam menegakkan hukum, yaitu offensive atau menyerang dan defensive atau bertahan.

Cara menyerang akan Mahfud lakukan kepada pejabat, oligarki, pengusaha yang korup dan kolutif. Sedangkan cara bertahan dipakai untuk memberikan perlindungan kepada rakyat kecil.

"Nggak boleh lagi tanah rakyat dan adat dirampas. Intinya, yang di atas kami sikat dengan keras. Yang di bawah, kaum rentan, kami lindungi," kata Mahfud.

Dalam kunjungannya itu, Mahfud didampingi oleh politikus PDIP Trimedya Pandjaitan serta sejumlah politisi partai pengusung seperti PPP, Hanura, dan Partai Perindo. Mengawali sambutannya, Mahfud juga mengucapkan hari ulang tahun ke-274 Kabupaten Langkat.

Dalam forum itu, Mahfud kembali mengungkapkan janji dan program yang diusung Ganjar-Mahfud, yaitu gaji bagi guru ngaji, marbot, ustaz, pendeta, dan sebagainya. Menurut dia, Ganjar-Mahfud akan mengelola dana yang ada, untuk kesejahteraan guru-guru di pelosok.

“Ada alokasi anggaran negara. Ini apresiasi karena mereka telah mendidik dengan akhlak sehingga menghasilkan tokoh bangsa. Meskipun mereka sukarela, tapi pengabdian mereka harus diganjar dengan sepadan," ujarnya.

Keluhan Guru, Petani, dan Nelayan

Selain itu, Mahfud juga mendapat keluhan dari guru honorer dari Tanjungpura yang telah mengajar 15 hingga 18 tahun, tapi belum diangkat menjadi pegawai tetap. Tak hanya itu, petani juga mengeluhkan soal mendapatkan pupuk subsidi, banjir. Sementara itu, Nelayan juga mengeluh karena banyak kecelakaan, tapi tidak punya asuransi.

Mendengar itu, Mahfud mengapresiasi dan mendukung guru honorer yang tak lelah berjuang. Namun, Mahfud menyebut dirinya mesti mencari tahu kasus tersebut secara detail.

"Nanti akan kami check. Nanti akan saya komunikasikan dengan Pemerintah, Menpan RB. Nggak usah menunggu Pemilu. Persyaratannya terpenuhi atau tidak. Nanti kami akan pelajari bersama dan selesaikan," kata Mahfud.

Bagi petani, kata Mahfud, bendungan yang membawa bencana banjir, studi kelayakannya akan dibenahi dan akan segera berkoordinasi dengan pihak terkait.

"Pupuk subsidi mudah, itu program unggulan kami untuk petani. Untuk nelayan, kita akan perkuat peralatan patroli laut agar bisa melindungi nelayan yang melaut di perbatasan," kata Mahfud.

Waktu yang terbatas membuat membuat Mahfud pamit dan tak bisa berdiakusi panjang. Namun, Mahfud menitip pesan kepada keluarga dan saudara para petani, guru, dan nelayan untuk ke TPS pada 14 Februari 2024.

"Saya amat suka berdiskusi, tapi mohon maaf harus segera pergi. Tapi, percayalah saudara, hati saya, saya tinggalkan untuk bapak ibu sekalian di Kabupaten Langkat. Mari kita berjumpa kembali di kotak TPS. Pilih wakil dan calon pemimpin yang paling tepat dengan nurani saudara sekalian," kata dia.

Pilihan Editor: Begini Tanggapan Pimpinan DPR hingga Gibran soal Usulan Pemakzulan Jokowi