Hasto PDIP Bilang Penggunaan Kekuasaan untuk Kepentingan Keluarga Tak Akan Langgeng

Reporter

Adil Al Hasan

Senin, 15 Januari 2024 20:14 WIB

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyapa masyarakat di kawasan Rumah Susun Tanah Tinggi, Senen, Jakarta, Minggu, 14 Januari 2024. ANTARA/Narda Margaretha Sinambela

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan tekanan kekuasaan untuk kepentingan jangka pendek tidak akan langgeng. Hasto menyebut salah satu contohnya adalah untuk kepentingan keluarga.

“Ingin membuktikan bahwa tekanan-tekanan kekuasaan selama itu kekuasaan hanya untuk kepentingan jangka pendek untuk kepentingan keluarga, maka tidak akan langgeng. Sementara kekuasaan yang berakar dari akar rumput itu yang akan langgeng,” kata Hasto saat ditemui di Bentara Budaya Jakarta, Jakarta Pusat, pada Senin petang, 15 Januari 2024.

Selain itu, Hasto mengklaim kekuatan akar rumput akan selalu menampilkan harapan terhadap pemimpin seperti Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Selain itu, Hasto mengatakan mereka akan bisa bersikap terhadap bentuk praktik politik kekuasaan yang tidak demokratis.

Singgung orde baru

“Kekuatan seperkasa Orde Baru pun bisa rontok meskipun muncul fenomena neo Orde Baru itu kembali hadir. Karena di balik intimidasi memunculkan harapan dan itu telah terbukti secara empiris dalam kajian kajian ilmiah. Karena kita bangsa spiritual, bangsa yang punya nilai nilai moral keagamaan dan kemudian membangun harapan sehingga berbagai intimidasi justru kami yakini menjadi energi juang,” kata Hasto.

Selain itu, Hasto kembali menyinggung soal intimidasi yang dialami pendukung calon presiden dan calon wakil presiden Ganjar Pranowo-Mahfud Md., di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Advertising
Advertising

“Yang berdasarkan laporan tim hukum kami, terjadi banyak praktik-praktik pengerahan dari instrumen kekuasaan untuk memenangkan dan berhadapan dengan Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud,” kata Hasto.

Hasto respons soal isu pemakzulan Jokowi

Hasto Kristiyanto juga merespons pernyataan bekas Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie soal isu pemakzulan presiden Joko Widodo atau Jokowi karena ada pendukung yang takut kalah. Menurut Hasto isu pemakzulan itu muncul dari masyarakat.

“Ya sebenarnya kita turun ke bawah saja. Itu adalah suatu instrumen yang muncul untuk dipahami oleh seorang pemimpin,” kata Hasto di Bentara Budaya Jakarta, Jakarta Pusat, pada Senin, 15 Januari 2024.

Menurut Hasto, gerakan pemakzulan itu muncul karena adanya praktik-praktik manipulasi hukum di Indonesia. Dia menilai, fenomena ini merupakan aksi dan reaksi.

“Ini sebagai antitesa atas berbagai intimidasi dan juga praktik-praktik manipulasi hukum melalui Mahkamah Konstitusi. Jadi terjadi aksi dan reaksi, maka sebaiknya bagi penguasa ini dijadikan instrumen atau kritik saja,” kata Hasto.

Pilihan Editor: Maruarar Sirait Putuskan Pamit dari PDIP

Berita terkait

Alasan Teguh Prakosa Singgung Soal Stunting Saat Daftar ke PDIP untuk Pilkada Solo

1 jam lalu

Alasan Teguh Prakosa Singgung Soal Stunting Saat Daftar ke PDIP untuk Pilkada Solo

Teguh Prakosa mengakui mendapat dukungan penuh dari akar rumput PDIP untuk maju dalam Pilkada Solo 2024.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

3 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

12 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

13 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

13 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

15 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

15 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

17 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya

Teguh Prakosa Resmi Daftar ke PDIP untuk Maju Pilkada Solo 2024

17 jam lalu

Teguh Prakosa Resmi Daftar ke PDIP untuk Maju Pilkada Solo 2024

Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa secara resmi menyerahkan formulir pendaftaran untuk mengikuti penjaringan bakal calon wali kota Solo di kantor PDIP

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

20 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya