Jokowi Perintahkan BRIN Jadi Orkestrator Riset Perguruan Tinggi

Editor

Amirullah

Senin, 15 Januari 2024 16:48 WIB

Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat mencoba mobil listrik produksi perusahaan otomotif Vietnam VinFast di Kota Hai Phong, Vietnam, Sabtu 13 Januari 2024. ANTARA/Andi Firdaus

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menjadi orkestrator penelitian yang dilakukan perguruan tinggi. Menurut Jokowi, hal tersebut untuk merancang penelitian sesuai kebutuhan riset yang dimiliki Indonesia.

Jokowi menyampaikan hal itu saat hadir dalam Forum Rektor Indonesia di Surabaya pada Senin, 15 Januari 2024. Awalnya, dia menyatakan perguruan tinggi memiliki tugas mulia untuk mengeluarkan hasil penelitian.

“Perguruan tinggi juga punya tugas mulia, yaitu menjadi lembaga riset karena memiliki dosen yang sangat banyak, baik S1, S2, S3,” kata Jokowi dalam acara tersebut seperti disiarkan Youtube Sekretariat Presiden, Senin, 15 Januari 2024.

Jokowi berujar perguruan tinggi punya tenaga peneliti serta puluhan ribu mahasiswa yang bisa dikerahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Tanah Air. Selain itu, dia juga menyatakan mereka memiliki tugas untuk berinovasi agar dapat memecahkan masalah-masalah bangsa.

Maka dari itu, Jokowi menyatakan perlu adanya orkestrasi penelitian dan riset yang dilakukan oleh BRIN bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). “Oleh karena itu, saya akan memerintahkan kepada BRIN untuk menjadi orkestrator penelitian bersama Bappenas untuk merancang kebutuhan riset kita, untuk menjawab tantangan yang akan kita hadapi itu apa dan untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada di depan kita,” ujar dia.

Advertising
Advertising

Namun, Jokowi menyatakan kunci penelitian akan tetap berada di tangan perguruan tinggi. Dia mengatakan bawha orkestrator penelitian nantinya boleh berasal dari BRIN, tetapi perguruan tinggi tetap berperan penting untuk memperkuat research and development (R&D).

“Dan yang paling penting, kuncinya ada di perguruan tinggi. Bukan di BRIN, tapi di perguruan tinggi, risetnya. Itu yang harus mulai kita geser,” kata mantan gubernur DKI Jakarta ini.

Jokowi pun meminta agar anggaran riset dan pengembangan untuk perguruan tinggi diperbesar. Dia pun meminta Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim untuk segera menambah anggaran riset dan pendidikan tinggi. “Artinya lagi, Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Enggak apa-apa, dimulai tahun ini,” ujar Jokowi.

Jokowi menyampaikan bahwa pembiayaan pendidikan dan riset tetap harus diupayakan seoptimal mungkin. Dia berujar pembiayaan itu bukan hanya dari APBN dan APBD, tetapi juga pemanfaatan dana abadi di bidang pendidikan. Selain itu, dia juga ingin agar dana bisa didapat dengan menghubungkan perguruan tinggi dengan industri lewat matching fund.

Pilihan Editor: Bawaslu dan Kejaksaan Tinggi Sumut Telusuri Video Dugaan Pejabat Batubara Dukung Prabowo-Gibran

Berita terkait

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

3 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

11 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

13 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

13 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

14 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

15 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Presiden Jokowi Didesak Pilih Panitia Seleksi Capim KPK Berintegritas

15 jam lalu

Presiden Jokowi Didesak Pilih Panitia Seleksi Capim KPK Berintegritas

Berbagai kalangan mendesak Presiden Jokowi agar memilih anggota panitia seleksi atau pansel calon pemimpin atau capim KPK yang berintegritas.

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

16 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

20 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

21 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya