INFO NASIONAL - Satu Dekade penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia mengalami kemajuan pesat. Terlihat dari paparan kinerja BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan dalam kegiatan Kaleidoskop Sistem Jaminan Sosial Nasional: “Refleksi 1 Dekade Penyelenggaraan Jaminan Sosial di Indonesia” di gedung Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada Kamis, 11 Januari 2024.

Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi BPJS Ketenagakerjaan, Pramudya Iriawan Buntoro, dalam paparannya mengatakan, kinerja BPJS Ketenagakerjaan hingga penutup tahun 2023 sesuai peta jalan yang disusun hingga 2026.

“Sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, kami optimis jika melihat perjalanan jaminan sosial ketenagakerjaan yang telah memasuki 1 dekade ini, bahwa jaminan sosial ketenagakerjaan ini merupakan kebutuhan dasar yang harus dimiliki oleh seluruh pekerja Indonesia, target kami di tahun 2026 adalah melindungi sebanyak 70 juta pekerja Indonesia apa pun profesinya,” ucap Pramudya.

Ia menambahkan, seiring berjalannya waktu, tantangan yang dihadapi pihaknya saat ini berbeda dengan 10 tahun yang lalu. Dahulu target utama untuk mendapatkan perlindungan adalah pekerja dari segmen pekerja penerima upah (PU) atau pekerja formal, namun saat ini fokus itu berubah kepada pekerja bukan penerima upah (BPU) atau pekerja informal.

Dalam paparannya itu, tercatat rata-rata penambahan tenaga kerja aktif yang terlindungi BPJS Ketenagakerjaan sejak 2014 hingga 31 Desember 2023 sebesar 2,75 juta pekerja. Adapun pencapaian tahun lalu sebesar 5,70 juta tenaga kerja aktif. Jumlah ini merupakan penambahan tertinggi sejak 2014.

Demikian pula, Pramudya melanjutkan, sisi pencapaian penerimaan iuran juga meningkat. Pada 2023 sebesar Rp 8,63 triliun, melebihi rata-rata kenaikan dalam 10 tahun terakhir atau 7,58 triliun. Sedangkan dari total pembayaran manfaat yang telah ditunaikan oleh BPJS Ketenagakeraan sejak 2014-2023 sebesar Rp 311,15 triliun.

Berkat kinerja ini, BPJS Ketenagakerjaan meraih berbagai penghargaan dari dalam negeri maupun internasional. Antara lain mendapat lima penghargaan di ajang World Social Security Forum (WSSF). Deretan penghargaan yang diberikan terdiri dari The ISSA Guidelines on Service Quality, The ISSA Guidelines on Communication by Social Security Administrations, The ISSA Guidelines on Good Governance, The ISSA Guidelines on Information and Communication Technology (ICT) serta The ISSA Guidelines on Return to Work and Reintegration.

Selanjutnya, laporan terintegrasi (integrated report) yang disusun BPJS Ketenagakerjaan juga mendapat predikat Gold Rank dalam kompetisi Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2022 serta predikat Bronze pada Australasian Reporting Awards (ARA).

Dalam bidang pengelolaan dana di ajang Asian Local Currency Bond Award, BPJS Ketenagakerjaan terpilih sebagai satu-satunya Highly Commended "Top Investment House" untuk kategori "Sovereign Wealth/Pension Funds" di Indonesia.

Pramudya kembali menegaskan, semua upaya dan hasil yang diraih semata untuk menggenapi tujuan BPJS Ketenagakerjaan, yakni universal coverage. Hal ini diwujudkan melalui kampanye komunikasi “Kerja Keras Bebas Cemas”.

“Kami menargetkan seluruh pekerja khususnya BPU untuk segera mengalami peningkatan pemahaman atau awareness, sehingga pekerja paham akan pentingnya program dan manfaat BPJS Ketenagakerjaan,” ucapnya.

Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan konsisten mengembangkan pelayanan melalui digitalisasi karena bermanfaat ganda. Di satu sisi, peserta dapat mengakses kapan pun dan dari mana pun. Di sisi berbeda, digitalisasi membantu efisiensi pelayanan secara internal. “Sehingga dapat fokus kepada percepatan perlindungan pekerja dan pemberian layanan yang optimal,” kata Pramudya.

Senada, Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Agus Suprapto yang hadir di acara tersebut mengatakan, penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia telah mengalami kemajuan sangat pesat selama 1 dekade terakhir. Hal itu ditandai dengan meningkatnya cakupan kepesertaan, kualitas layanan, dan manfaat yang diberikan dua BPJS, yakni BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

“Kita berharap jaminan sosial terus berlangsung di Indonesia dan memberikan manfaat bagi Indonesia untuk mendorong generasi emas ke depan, semoga tantangan-tantangan yang akan terjadi dapat diatasi melalui kerja sama dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan,” pungkas Agus. (*)