Muhaimin Iskandar Dorong Polisi Ungkap soal Aliran Dana Janggal Rp 195 Miliar ke Bendahara Parpol

Reporter

Antara

Editor

Febriyan

Jumat, 12 Januari 2024 07:56 WIB

Warga bersalaman dengan calon wakil presiden Indonesia, Muhaimin Iskandar saat berkampanye di kawasan Muara Angke, Jakarta Utara, Selasa, 2 Januari 2024. Dalam kampanye tersebut Muhaimin berjanji akan mengubah kondisi perekonomian yang sulit bagi para nelayan dan masyarakat pesisir melalui gagasan perubahan yang digaungkan bersama Capres RI Anies Baswedan. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mendorong aparat kepolisian untuk mengusut temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tentang aliran dana janggal senilai Rp 195 miliar yang masuk ke bendahara 21 partai politik. Dia pun menegaskan partainya siap diusut.

"Usut! PPATK membuktikan, polisi jangan diam," kata Muhaimin di sela kampanye di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Kamis, 11 Januari 2024.

Muhaimin menyatakan bahwa kepolisian harus mengusut temuan PPATK itu tanpa pandang bulu. Dia pun menyatakan PKB siap diusut.

"Kami siap diusut," kata pria yang akrab disapa Cak Imin itu.

PPATK sebut ada Rp 195 aliran dana janggal ke bendahara 21 parpol

PPATK menyampaikan temuan soal aliran dana janggal ke bendahara 21 partai politik itu pada Rabu lalu, 10 Januari 2024. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyatakan temuan itu berupa 9.164 transaksi sepanjang tahun 2022 hingga 2023 dengan nominal mencapai Rp 195 miliar. Ivan menyatakan pihaknya juga menemukan transaksi janggal 100 orang calon anggota legislatif senilai Rp 51,4 triliun.

“Laporan mencurigakan sendiri terhadap 100 DCT, ini kita ambil 100 terbesarnya ya terhadap 100 DCT itu nilainya Rp51.475.886.106.483. Dan penarikan kita lihat juga ada 100 DCT yang menarik uang Rp 34.016.767.980.872,” kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, pada agenda Refleksi Kerja PPATK Tahun 2023 di Jakarta Pusat, Rabu, 10 Januari 2023.

PPATK menyatakan aliran dana berasal dari berbagai aktivitas ilegal seperti tambang ilegal. Selain itu, ada juga penyalahgunaan fasilitas kredit di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di salah satu daerah di Jawa Tengah.

Aliran dana ke Koperasi Garudayaksa Nusantara

Advertising
Advertising

Menurut data yang Tempo miliki, BPR tersebut adalah BPR Jepara Artha. Bank itu mencairkan kredit yang diduga fiktif dan masuk ke rekening seorang simpatisan partai politik peserta pemilu berinisial MIA. Total dana yang masuk ke rekening MIA mencapai Rp 94 miliar.

Dari rekening MIA, dana-dana itu dipindahkan kembali ke beberapa perusahaan seperti PT BMG, PT PHN, PT BMG, PT NBM, beberapa individu, serta diduga ada yang mengalir ke Koperasi Garudayaksa Nusantara yang didirikan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Sekretaris Umum Koperasi Garudayaksa Nusantara, Sudaryono, menampik informasi tersebut. "Itu adalah fitnah yang sangat serius jika dikatakan Koperasi Garudayaksa Nusantara dan PT Boga Halal Nusantara serta PT Panganjaya Halal Nusantara menerima aliran dana dari BPR Jepara Artha," ujarnya.

Dia juga mengaku tak mengenal 27 debitur yang melakukan pinjaman di BPR Bank Jepara Artha. "Bahkan saya tidak tahu kantornya di mana. Jadi koperasi kami tidak menerima aliran dana dari BPR Jepara Artha," kata Sudaryono.

Prabowo Subianto adalah satu dari tiga calon presiden pada Pilpres 2024. Berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka, Prabowo akan bersiang dengan pasangan Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo - Mahfud Md.

Berita terkait

Airlangga Soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen: Semoga Geopolitik Berubah

1 hari lalu

Airlangga Soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen: Semoga Geopolitik Berubah

Untuk jadi negara maju Airlangga sebut pemerintah memproyeksikan ekonomi harus di atas 5 persen

Baca Selengkapnya

Bara Reformasi Terus Dihidupkan: Aksi Kamisan Demi Keadilan Mereka Korban Penculikan

1 hari lalu

Bara Reformasi Terus Dihidupkan: Aksi Kamisan Demi Keadilan Mereka Korban Penculikan

Bulan Mei dikenang sebagai penanda lahirnya Reformasi. Namun, bagi sebagian masyarakat, bulan ini dikenang dengan duka mendalam dari kasus penculikan.

Baca Selengkapnya

Prabowo Bantah Disebut Bakal Turunkan Kualitas Demokrasi Indonesia

1 hari lalu

Prabowo Bantah Disebut Bakal Turunkan Kualitas Demokrasi Indonesia

Prabowo menyebut, dirinya sudah mengikuti empat kali kontestasi Pemilu, namun baru kali ini dia menang.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Kementerian Negara, DPR Berencana Hapus Pasal tentang Jumlah Kementerian

1 hari lalu

Revisi UU Kementerian Negara, DPR Berencana Hapus Pasal tentang Jumlah Kementerian

Baleg DPR RI berencana menghapus Pasal 15 UU Kementerian Negara mengatur bahwa jumlah kementerian yang ada adalah 34.

Baca Selengkapnya

Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Bisa Tembus 8 Persen

1 hari lalu

Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Bisa Tembus 8 Persen

Prabowo mengatakan Indonesia bisa dengan mudah mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen dalam 2-3 tahun mendatang.

Baca Selengkapnya

Relawan Ambil Formulir Cawalkot Bekasi untuk Kaesang, Grace Natalie Respons Begini

1 hari lalu

Relawan Ambil Formulir Cawalkot Bekasi untuk Kaesang, Grace Natalie Respons Begini

Ketum PSI Kaesang Pangarep didorong relawan untuk maju di Pilkada Kota Bekasi. Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie bilang begini.

Baca Selengkapnya

Pilkada DKI, Deretan Nama-Nama Baru hingga Peluang Ridwan Kamil

2 hari lalu

Pilkada DKI, Deretan Nama-Nama Baru hingga Peluang Ridwan Kamil

Belakangan tersorot nama-nama baru, ada Dharma Pongrekun dan Haris Azhar

Baca Selengkapnya

PKB Beri Rekomendasi ke Eks Ketua Timses Amin Jatim untuk Maju di Pilkada Lumajang

2 hari lalu

PKB Beri Rekomendasi ke Eks Ketua Timses Amin Jatim untuk Maju di Pilkada Lumajang

Eks Ketua Timses Anies-Muhaimin Jawa Timur Thoriqul Haq telah mendapat rekomendasi dari PKB untuk maju di Pilkada Kabupaten Lumajang.

Baca Selengkapnya

Kaesang Tak Kembalikan Formulir Pendaftaran Calon Wali Kota Bekasi ke PKB

2 hari lalu

Kaesang Tak Kembalikan Formulir Pendaftaran Calon Wali Kota Bekasi ke PKB

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaesang Pangarep, dipastikan batal maju dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Bekasi 2024. Hal itu lantaran hingga kini Kaesang tak kunjung mengembalikan formulir pendaftaran penjaringan bakal calon wali kota Bekasi ke PKB.

Baca Selengkapnya

TKN Prabowo-Gibran Siapkan Strategi Kerek Rasio Pajak, Perlu Evaluasi Rencana Kenaikan PPN 12 Persen

2 hari lalu

TKN Prabowo-Gibran Siapkan Strategi Kerek Rasio Pajak, Perlu Evaluasi Rencana Kenaikan PPN 12 Persen

TKN Prabowo-Gibran tengah kaji kenaikan PPN menjadi 12 persen, apakah memberi manfaat atau kerugian netto terhadap perekonomian?

Baca Selengkapnya