JK Sebut Pemimpin Harus Sabar, Nusron Klaim Prabowo Tidak Emosi, justru Diam saat Dipojokkan

Reporter

Antara

Kamis, 11 Januari 2024 19:28 WIB

Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, Nusron Wahid (tengah) bersama Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Juri Ardiantoro (kiri), dan Wakil Komandan Alpha (Teritorial) Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Fritz Edward Siregar (kanan) saat memberikan keterangan pers bergabungnya Khofifah Indar Parawansa sebagai Dewan Pengarah sekaligus Jurkamnas di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta, Kamis, 11 Januari 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid, mengklaim calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto tidak emosi, terlebih saat debat capres pada Ahad 7 Januari 2024. Hal itu disampaikan Nusron merespons pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Muhammad Jusuf Kalla yang menyatakan bahwa seorang pemimpin harus mengedepankan sikap sabar daripada memperlihatkan sisi emosional.

"Mengenai Pak JK, sebetulnya tidak ada yang emosi di Pak Prabowo itu. Tidak ada emosi, Pak Prabowo justru diam dengan kesabarannya, dipojokkan, dicaci maki, kemudian disudutkan," kata Nusron saat konferensi pers di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta Selatan, Kamis 11 Januari 2024.

Menurut ia, Prabowo bahkan dengan sabar tidak terpancing ketika diminta untuk membuka data sistem pertahanan nasional oleh kedua rivalnya. Ia menyebut apabila data tersebut dibuka maka pihak asing akan tahu.

"Menjadi, wow kalau gitu Indonesia enggak kuat-kuat amat, dong," katanya.

Nusron juga mengatakan tidak ada sidang di Komisi I DPR RI dengan agenda bersama Kementerian Pertahanan yang dilakukan secara terbuka untuk umum. Menurutnya, hal itu adalah bagian dari upaya membentuk efek gentar atau deterrent effect.

Advertising
Advertising

"Tidak pernah ada sidang di DPR, Komisi I, dengan Kemenhan itu terbuka secara umum, pasti tertutup, dan yang meminta tertutup itu anggota DPR sendiri. Cek jejak digitalnya itu dan termasuk partai pendukung Pak Ganjar dan Pak Anies yang minta itu tertutup," ujarnya.

Sebelumnya, JK menyatakan seorang pemimpin harus mengedepankan sikap sabar daripada memperlihatkan sisi emosional saat menghadapi suatu persoalan. Hal itu disampaikan oleh JK di dalam forum bertajuk "Dialog Kebangsaan dan Kewirausahaan" di Surabaya, Jawa Timur, Rabu 10 Januari 2024.

"Bagaimana kira-kira negara dipimpin oleh orang yang suka marah? Bagaimana kira-kira kalau dia berdebat dengan kepala negara lain?" ucap JK.

Menurut JK, jika pemimpin maupun pejabat negara tidak bisa mengontrol emosinya, maka dampak besar bisa diterima oleh rakyat. Oleh karena itu, ia menyebut seorang pemimpin maupun pejabat negara harus bisa punya sikap tenang dan mengedepankan "pemikiran dingin" saat menanggapi maupun menyelesaikan persoalan.

"Pemimpin harus tenang, memiliki gagasan, jangan emosional, karena persoalan bangsa ini banyak, kalau tidak tenang pemimpin kami, tentu tidak baik. Pemimpin jangan emosional," katanya.

Pilihan Editor: Bantah Klaim Prabowo, JK Sebut Data Anggaran Alutsista Bukan Rahasia Negara

Berita terkait

Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

1 jam lalu

Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

Wantim Golkar mengakui popularitas Ahmed Zaki Iskandar tak setinggi kandidat lain seperti Ridwan Kamil.

Baca Selengkapnya

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

5 jam lalu

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

5 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

5 jam lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

5 jam lalu

Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

Co-Founder Paramadina Public Policy Institute, Wijayanto Samirin, menyebut Anies Baswedan menyetujui ide soal koalisi gagasan.

Baca Selengkapnya

Soal Isu Kementerian Bertambah Jadi 40, Yusril: Saya Belum Dengar Resmi dari Prabowo

7 jam lalu

Soal Isu Kementerian Bertambah Jadi 40, Yusril: Saya Belum Dengar Resmi dari Prabowo

Yusril Ihza Mahendra menyebut belum ada pembicaraan resmi soal wacana jumlah kementerian bertambah dalam Koalisi Indonesia Maju

Baca Selengkapnya

Yusril Sebut Adanya Kader di Eksekutif Bisa Bantu Dongkrak Suara di Pemilu Berikutnya

8 jam lalu

Yusril Sebut Adanya Kader di Eksekutif Bisa Bantu Dongkrak Suara di Pemilu Berikutnya

Yusril mengatakan perlu strategi yang jitu untuk menempatkan kadernya sebagai kepala daerah dan kabinet untuk dongkrak suara di pemilu berikutnya

Baca Selengkapnya

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

1 hari lalu

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

Ekonom Faisal Basri mempertanyakan alasan pemerintahan Prabowo-Gibran berencana menambah sejumlah kementerian baru dalam kabinetnya mendatang.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Siap Dorong Pemerintahan Prabowo - Gibran Lakukan Legislatif Review

1 hari lalu

Bamsoet Siap Dorong Pemerintahan Prabowo - Gibran Lakukan Legislatif Review

Bambang Soesatyo menegaskan PADIH UNPAD siap membantu pemerintahan Prabowo - Gibran dalam pembangunan hukum di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Jusuf Kalla Jadi Saksi Meringankan Kasus Eks Dirut Pertamina, Ketahui Pula Soal Saksi Memberatkan Berdasar KUHAP

1 hari lalu

Jusuf Kalla Jadi Saksi Meringankan Kasus Eks Dirut Pertamina, Ketahui Pula Soal Saksi Memberatkan Berdasar KUHAP

Jusuf Kalla alias JK menjadi saksi meringankan dalam sidang eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan. Ketahui pula soal saksi memberatkan dar KUHAP?

Baca Selengkapnya