4 Fakta Anies Dilaporkan ke Bawaslu

Kamis, 11 Januari 2024 17:00 WIB

Capres nomor urut satu Anies Baswedan (kanan), Capres nomor urut dua Prabowo Subianto (tengah) dan Capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo (kiri) dalam debat perdana Capres dan Cawapres 2024 di Gedung KPU, Jakarta, 12 Desember 2023. TEMPO/ Febri Angga Palguna

TEMPO.CO, Jakarta - Pendekar Hukum Pemilu Bersih melaporkan calon presiden atau capres nomor urut 1, Anies Baswedan ke Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu .

Anies dituduh menyebarkan fitnah dengan menyebut lahan milik Prabowo Subianto sebesar 340.000 hektare di debat calon presiden atau Debat Capres ketiga yang digelar Minggu malam, 7 Januari 2024.

4 Fakta Anies dilaporkan ke Bawaslu

Anies singgung tanah 340 ribu hektare milik prabowo di debat capres ketiga

Dalam pemaparan visi-misinya, Anies sempat berbicara soal lebih dari separuh tentara tak memiliki rumah dinas, sementara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto justru memiliki punya lebih 340 hektare tanah.

Anies kemudian bermaksud mengklarifikasi ucapan itu saat menjawab pertanyaan moderator tentang pertahanan siber. Dia mengatakan angka yang dia sebut terlalu kecil. "Maaf Pak Prabowo angkanya terlalu kecil. Bukan 320 hektare, tapi 340 ribu hektare. Saya klarifikasi," ucapnya.

Advertising
Advertising

Mendengar klarifikasi itu, Prabowo sontak memotong. Dia menyatakan data yang Anies sampaikan salah. "Itu pun salah. Itu pun salah. Mas Anies jangan..." ucap Prabowo. Namun sebelum Prabowo sempat melanjutkan interupsinya, moderator segera mengingatkan Prabowo untuk bicara pada waktunya.

Timnas Amin tanggapi santai

Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau Timnas Amin, Usamah Abdul Aziz, menanggapi santai soal pelaporan Anies oleh Pendekar Hukum Pemilu Bersih kepada Bawaslu.

Usamah mengatakan data kepemilikan lahan Prabowo sebesar 340 ribu hektare itu bersumber dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Jokowi pernah menyinggung data dengan jumlah serupa saat menjadi lawan debat Prabowo dalam Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019. "Silakan saja (dilaporkan). Data soal lahan bersumber dari Pak Jokowi," ucap Usamah saat dihubungi, Selasa, 9 Januari 2024.

Tanggapan Jusuf Kalla

Mantan Wakil Presiden ke-10 dan-12 Jusuf Kalla menanggapi pelaporan calon presiden nomor urut satu Anies Baswedan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). "Bagus itu kalau dibawa, kalau diperiksa gampang Anies, minta kesaksian dari Pak Jokowi. Kan yang pertama ngomong Pak Jokowi," kata Jusuf Kalla ditemui di kediamannya, Jalan Brawijaya Raya No 6, Jakarta Selatan, Rabu, 10 Januari 2024.

Jusuf Kalla mengatakan paling bagus jika laporan tersebut dilanjutkan. Sebab nanti, kata dia, ketika ditanya dari mana sumber datanya maka Anies bisa mengatakan dari RI-1.

"Kalau diperiksa, Anies kalau ditanya dari mana datanya? Dari Pak Jokowi. Panggil Pak Jokowi, ah baru ramai negeri ini," kata Jusuf Kalla sambil tertawa di hadapan pers.

Prabowo singgung pernyataan Anies soal lahan 340.000 hektare

Saat berkampanye di Pekanbaru pada Selasa, 9 Januari 2024, kembali membahas pernyataan Anies soal lahan 340 ribu hektare. Prabowo mengatakan ada pihak yang menyinggung kepemilikan tanah. Ia pun mempertanyakan kapasitas kepintaran yang dimiliki pihak yang menyinggung masalah tersebut.

"Ada pula yang nyinggung-nyinggung punya tanah berapa, punya tanah ini. Dia pintar atau goblok sih? Dia mengerti enggak ada HGU, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, itu tanah negara saudara," kata Prabowo Subianto saat berorasi.


KAKAK INDRA PURNAMA | TIKA AYU | PRIBADI WICAKSONO | KUKUH S. WIBOWO | HAN REVANDA PUTRA

Pilihan editor: Siapa Sponsor Spanduk dan Baliho AMIN di Kampung Susun Akuarium? Warga: Itu Full dari Kita-kita

Berita terkait

Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

1 jam lalu

Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

Wantim Golkar mengakui popularitas Ahmed Zaki Iskandar tak setinggi kandidat lain seperti Ridwan Kamil.

Baca Selengkapnya

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

4 jam lalu

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

5 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

5 jam lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

5 jam lalu

Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

Co-Founder Paramadina Public Policy Institute, Wijayanto Samirin, menyebut Anies Baswedan menyetujui ide soal koalisi gagasan.

Baca Selengkapnya

Soal Isu Kementerian Bertambah Jadi 40, Yusril: Saya Belum Dengar Resmi dari Prabowo

7 jam lalu

Soal Isu Kementerian Bertambah Jadi 40, Yusril: Saya Belum Dengar Resmi dari Prabowo

Yusril Ihza Mahendra menyebut belum ada pembicaraan resmi soal wacana jumlah kementerian bertambah dalam Koalisi Indonesia Maju

Baca Selengkapnya

Yusril Sebut Adanya Kader di Eksekutif Bisa Bantu Dongkrak Suara di Pemilu Berikutnya

8 jam lalu

Yusril Sebut Adanya Kader di Eksekutif Bisa Bantu Dongkrak Suara di Pemilu Berikutnya

Yusril mengatakan perlu strategi yang jitu untuk menempatkan kadernya sebagai kepala daerah dan kabinet untuk dongkrak suara di pemilu berikutnya

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Revisi UU Kementerian Negara Mengonfirmasi Kabinet Gemoy Prabowo-Gibran

11 jam lalu

Pengamat Sebut Revisi UU Kementerian Negara Mengonfirmasi Kabinet Gemoy Prabowo-Gibran

Susunan kabinet Prabowo-Gibran tengah menjadi perbincangan karena disebut ingin menambah jumlah kementerian lewat revisi UU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

1 hari lalu

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

Ekonom Faisal Basri mempertanyakan alasan pemerintahan Prabowo-Gibran berencana menambah sejumlah kementerian baru dalam kabinetnya mendatang.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Siap Dorong Pemerintahan Prabowo - Gibran Lakukan Legislatif Review

1 hari lalu

Bamsoet Siap Dorong Pemerintahan Prabowo - Gibran Lakukan Legislatif Review

Bambang Soesatyo menegaskan PADIH UNPAD siap membantu pemerintahan Prabowo - Gibran dalam pembangunan hukum di Indonesia.

Baca Selengkapnya