Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Prabowo Ucapkan Goblok dan Tolol saat Singgung Anies, Timnas AMIN Belum Berencana Laporkan ke Bawaslu

image-gnews
Juru Bicara Timnas Amin, Billy David menanggapi dukungan Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)  dan dinamika politik terkini di Sekretariat Perubahan Timnas Amin, di Jalam Diponegoro,  Jakarta Pusat. Rabu, 27 Desember 2023. Tika Ayu/tempo
Juru Bicara Timnas Amin, Billy David menanggapi dukungan Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan dinamika politik terkini di Sekretariat Perubahan Timnas Amin, di Jalam Diponegoro, Jakarta Pusat. Rabu, 27 Desember 2023. Tika Ayu/tempo
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau Timnas Amin, Billy David Nerotumilena, mengatakan pihaknya belum ada rencana untuk melaporkan calon presiden nomor urut dua, Prabowo Subianto, ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Hal tersebut menyusul perkataan Prabowo yang menyebut kata “goblok” dan “tolol” saat menyinggung Anies Baswedan ketika berkampanye.

“Sampai siang ini Timnas Amin belum ada rencana untuk melaporkan perkataan Pak Prabowo dalam acara baik di Pekanbaru atau Palembang,” kata Billy David melalui pesan singkat pada Kamis, 11 Januari 2024.

Menyusul kejadian tersebut, Billy menyatakan pihak Amin ingin agar masyarakat bisa mengevaluasi sendiri karakter para calon pemimpin. “Kami ingin agar publik bisa menilai siapakah sebenarnya pemimpin yang santun, cerdas, dan berani menyampaikan kebenaran,” ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja berjanji pihaknya akan memeriksa kasus tersebut jika ada yang melaporkan. “Iya, (akan diperiksa) jika ada laporan kan," kata dia di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat pada Rabu, 10 Januari 2024.

Rahmat Bagja membenarkan penghinaan seperti yang dilakukan Prabowo bisa diduga sebagai pelanggaran terhadap Pasal 280 UU Pemilu. Beleid tersebut berisi larangan bagi peserta Pemilu untuk menghina orang atau peserta Pemilu lainnya.

Menurut Billy, kata-kata kasar yang dilontarkan Ketua Umum Partai Gerindra merupakan bahasa yang jauh dari kepatutan dan kepantasan. Apalagi, kata dia, yang bersangkutan merupakan seorang tokoh publik, ketua umum partai politik, dan bahkan calon presiden.

Billy pun menduga Prabowo bersikap demikian karena memiliki emosi yang terpendam usai debat calon presiden di Istora Senayan, Jakarta Pusat pada Ahad, 7 Januari 2024 lalu. “Saya menilai karena penampilan yang antiklimaks di debat, maka capres 02 menumpahkan semua emosi yang terpendam dalam forum-forum dengan pendukungnya tersebut,” kata Billy.

Dalam debat tersebut, Anies dan Prabowo memang beberapa kali terlibat saling serang. Di antaranya soal kepemilikan lahan 340 ribu hektare oleh Prabowo dan nilai 11 dari 100 dari Anies untuk Kementerian Pertahanan. Prabowo sendiri mengklaim Anies menyampaikan data yang salah dan tidak beretika.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Perdebatan itu dibahas kembali oleh Prabowo di hadapan pendukungnya sendiri beberapa hari kemudian. Prabowo, dalam pidatonya saat berkampanye di Pekanbaru, sempat mempertanyakan kecerdasan Anies yang mengeluarkan pernyataan soal lahan seluas 340 ribu hektare miliknya.

"Saudara-saudara ada pula yang nyinggung-nyinggung punya tanah berapa, punya tanah ini, dia pinter atau goblok sih?" kata Prabowo seperti yang dipantau Tempo melalui media sosial YouTube Selasa, 9 Januari 2024.

Selain itu, calon presiden yang berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka itu juga sempat mengucapkan kata tolol saat menyinggung Anies. Awalnya, Prabowo menjelaskan bahwa tanah yang dia kelola milik negara.

Daripada dikuasai orang asing, menurut dia, lebih baik tanah itu dia yang mengelolanya. "Anda hanya memperlihatkan ketololan Anda," ujarnya.

Kubu Prabowo Subianto justru lebih dulu melaporkan Anies Baswedan ke Bawaslu. Kelompok yang mengatasnamakan Pendekar Hukum Pemilu Bersih (PHPB) menilai pernyataan Anies soal lahan milik Prabowo sebagai fitnah. Mereka juga mempermasalahkan skor 11 dari 100 yang diberikan Anies kepada Prabowo sebagai Menteri Pertahanan.


Pilihan Editor: Prabowo Singgung Soal Skor Rendah dari Anies Baswedan Saat Kampanye di Bengkulu

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

58 menit lalu

Politikus Rian Ernest (kanan) menerima baju dari Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar saat diperkanalkan menjadi kader Partai Golkar di Kantor DPD Golkar, Jakarta, Selasa, 31 Januari 2023. Mantan politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Rian Ernest bergabung dengan Partai Golkar menjadi Kepala Biro Pemuda DPD Partai Golkar DKI Jakarta. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

Wantim Golkar mengakui popularitas Ahmed Zaki Iskandar tak setinggi kandidat lain seperti Ridwan Kamil.


Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

4 jam lalu

Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Prof. Yusril Ihza Mahendra memberikan sambutan saat acara pembukaan Musyawarah Dewan Partai (MDP) Partai Bulan Bintang di Kantor DPP PBB di Jakarta, Sabtu 18 mei 2024. ANTARA/Genta Tenri Mawangi.
Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran


Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

4 jam lalu

Desain rumah dinas menteri di IKN (Dok.PUPR)
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.


3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

4 jam lalu

Sejumlah wartawan melakukan teatrikal menggunakan miniatur televisi saat aksi unjuk rasa tolak Rancangan Undang-undang (RUU) Penyiaran di Depan Gedung DPRD Kota Malang, Malang, Jawa Timur, Jumat 17 Mei 2024. Wartawan yang tergabung dalam organisasi Pewarta Foto Indonesia (PFI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di daerah tersebut menggelar aksi untuk menolak pasal-pasal dalam RUU penyiaran yang dinilai berpotensi mengalangi tugas jurnalistik dan kebebasan pers. ANTARA FOTO/Irfan Sumanjaya
3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?


Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

5 jam lalu

Mantan capres nomor urut 01 di pilpres 2024 Anies Baswedan usai halal bihalal dan pembubaran Timnas AMIN di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Selasa, 30 April 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

Co-Founder Paramadina Public Policy Institute, Wijayanto Samirin, menyebut Anies Baswedan menyetujui ide soal koalisi gagasan.


Soal Isu Kementerian Bertambah Jadi 40, Yusril: Saya Belum Dengar Resmi dari Prabowo

7 jam lalu

Kehadirian Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra di tempat kediaman calon presiden Prabowo Subianto di Jl Kertanegara, Jakarta. Kehadiran para ketua umum partai politik, koalisi Indonesia Maju (KIM) datang ke tempat kediaman Prabowo Subianto sebelum memulai deklarasi di Arena Indonesia. TEMPO/Magang/Joseph.
Soal Isu Kementerian Bertambah Jadi 40, Yusril: Saya Belum Dengar Resmi dari Prabowo

Yusril Ihza Mahendra menyebut belum ada pembicaraan resmi soal wacana jumlah kementerian bertambah dalam Koalisi Indonesia Maju


Yusril Sebut Adanya Kader di Eksekutif Bisa Bantu Dongkrak Suara di Pemilu Berikutnya

8 jam lalu

Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Prof. Yusril Ihza Mahendra memberikan sambutan saat acara pembukaan Musyawarah Dewan Partai (MDP) Partai Bulan Bintang di Kantor DPP PBB di Jakarta, Sabtu 18 mei 2024. ANTARA/Genta Tenri Mawangi.
Yusril Sebut Adanya Kader di Eksekutif Bisa Bantu Dongkrak Suara di Pemilu Berikutnya

Yusril mengatakan perlu strategi yang jitu untuk menempatkan kadernya sebagai kepala daerah dan kabinet untuk dongkrak suara di pemilu berikutnya


Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

1 hari lalu

Ekonom Faisal Basri dalam diskusi Ngobrol @Tempo bertajuk
Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

Ekonom Faisal Basri mempertanyakan alasan pemerintahan Prabowo-Gibran berencana menambah sejumlah kementerian baru dalam kabinetnya mendatang.


Bamsoet Siap Dorong Pemerintahan Prabowo - Gibran Lakukan Legislatif Review

1 hari lalu

Bamsoet Siap Dorong Pemerintahan Prabowo - Gibran Lakukan Legislatif Review

Bambang Soesatyo menegaskan PADIH UNPAD siap membantu pemerintahan Prabowo - Gibran dalam pembangunan hukum di Indonesia.


Santer Isu Prabowo Tambah Kementerian, Rumah Dinas Menteri di IKN Bakal Ditambah?

1 hari lalu

Pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, 26 Februari 2024. ANTARA/HO-Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR
Santer Isu Prabowo Tambah Kementerian, Rumah Dinas Menteri di IKN Bakal Ditambah?

Bagaimana pembangunan rumah tapak jabatan menteri di IKN di tengah bergulirnya isu penambahan kementerian di kabinet Prabowo?