Tanggapi Temuan Bawaslu Ihwal Surat Suara Rusak, KPU: Informasi Itu Akurat Tidak?

Kamis, 11 Januari 2024 15:24 WIB

Ketua KPU Hasyim Asy'ari (tengah) bersama Anggota KPU Idham Holik (kiri) dan Mochammad Afifuddin (kanan) saat mengumumkan penetapan pasangan Capres dan Cawapres di Kantor KPU, Jakarta, Senin, 13 November 2023. KPU menetapkan tiga pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yaitu; Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, serta Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming untuk Pemilu serentak 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Ditemukan surat suara yang didistribusikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam keadaan rusak. Misalnya di daerah Subang, Jawa Barat, ditemukan sekitar 800 surat suara tersobek.

Idham mengklaim selama ini KPU melakukan monitoring dan memastikan keakuratan kabar kerusakan surat suara. "Apakah memang informasi surat suara rusak itu akurat atau tidak. Rusaknya seperti apa," kata dia, di gedung KPU, Kamis, 11 Januari 2024.

Dalam kasus di Subang, Jawa Barat, terdapat kerusakan surat suara. Kerusakan itu diketahui saat Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat melakukan penyortiran surat suara di gudang penyimpanan logistik tersebut. Sebanyak 800 surat suara rusak itu merupakan surat suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Kerusakan logistik Pemilu 2024 ini sempat diungkap Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu. Bawaslu menemukan sejumlah permasalahan dalam pengadaan dan pendistribusian logistik pemilu.

Problem distribusi logistik meliputi tahap pertama yang berlangsung pada 13 September-11 November 2023 maupun tahap kedua pada 15 November 2023-14 Januari 2024 mendatang. Anggota Bawaslu Herwyn J. H. Malonda, menjelaskan hasil pengawasan distribusi logistik pada tahap pertama di 514 kabupaten-kota.

Advertising
Advertising

Menurut dia, pendistribusian kotak suara sudah tersebar sebanyak 478 kabupaten-kota dan terdapat kotak suara rusak di 177 kabupaten-kota. Pendistribusian bilik suara 497 kabupaten-kota dan terdapat bilik suara rusak di 61 kabupaten-kota.

Adapun pendistribusian tinta dan kabel ties sudah tersebar di 494 kabupaten-kota. Dan terdapat tinta rusak di 124 kabupaten-kota dan distribusi segel tersebar di 484 kabupaten-kota dan ditemukan segel rusak di 30 kabupaten-kota. Dia menyatakan dari hasil pengawasan ditemukan sejumlah kendala distribusi logistik tahap pertama.

Kendala itu meliputi koordinasi, akses, dan informasi. Selain itu, kendaraan, cuaca, geografis, keamanan, dan jarak tempuh. "Masih ada KPU Kabupaten-kota tidak memberikan informasi jadwal distribusi logistik ke Bawaslu," kata dia dalam konferensi pers di Media Center Bawaslu, Senin 8 Januari 2024.

Anggota Bawaslu Puadi mengungkapkan hasil pengawasan distribusi logistik tahap kedua. Dia menyatakan, dari hasil pengawasan terdapat surat suara rusak di 127 kabupaten-kota dan 61 kabupaten kota surat suara yang belum sesuai jumlah seharusnya.

"Ada masalah pada distribusi logistik tahap dua, misalnya Bawaslu Provinsi Jambi yang dihalang-halangi dalam pengawasan langsung," kata dia dalam keterangan pers.

Pilihan Editor: Tak Hanya Goblok, Prabowo Subianto Juga Ucapkan Tolol Saat Singgung Anies Baswedan

Berita terkait

MK Putus 155 Perkara Sengketa Pileg Hari Ini

37 menit lalu

MK Putus 155 Perkara Sengketa Pileg Hari Ini

Sidang dismissal sengketa pileg ini akan dibacakan di Gedung MK 1, Jakarta Pusat mulai pukul 08.00 WIB.

Baca Selengkapnya

Ketua MPR Ungkap Pelantikan Presiden Belum Sesuai Amanat UUD 1945

3 jam lalu

Ketua MPR Ungkap Pelantikan Presiden Belum Sesuai Amanat UUD 1945

Bamsoet, mengatakan MPR belum sepenuhnya menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dalam pelantikan presiden dan wakil presiden.

Baca Selengkapnya

Jelang Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih Pilkada 2024, Bawaslu Lakukan Ini

11 jam lalu

Jelang Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih Pilkada 2024, Bawaslu Lakukan Ini

Bawaslu meminta pengawas pemilu berkoordinasi di setiap tingkatan kepada KPU serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Baca Selengkapnya

Supply Chain Indonesia Dorong Pemakaian AI untuk Rantai Pasok Logistik, Berikut Alasannya

15 jam lalu

Supply Chain Indonesia Dorong Pemakaian AI untuk Rantai Pasok Logistik, Berikut Alasannya

Para penyedia jasa logistik mendorong pemakaian teknologi AI untuk melancarkan rantai pasok logistik. Sistem manual sudah ditinggalkan.

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum KPU Disebut Jadi Ahli Anwar Usman di PTUN, Perludem Sebut Ada Potensi Konflik Kepentingan

16 jam lalu

Kuasa Hukum KPU Disebut Jadi Ahli Anwar Usman di PTUN, Perludem Sebut Ada Potensi Konflik Kepentingan

Perludem menyebut ada potensi konflik kepentingan karena kuasa hukum KPU disebut menjadi ahli yang dihadirkan eks Ketua MK Anwar Usman di PTUN.

Baca Selengkapnya

KPU Bahas Aturan Pencalonan, Pastikan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju di Pilkada 2024

22 jam lalu

KPU Bahas Aturan Pencalonan, Pastikan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju di Pilkada 2024

Komisi II DPR telah menyetujui dua Rancangan PKPU tentang penyelenggaraan Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Nasdem dan Gerindra Berkoalisi Usung Petahana Aep Syaepuloh di Pilkada Karawang

1 hari lalu

Nasdem dan Gerindra Berkoalisi Usung Petahana Aep Syaepuloh di Pilkada Karawang

Bakal calon bupati pendamping Aep Syaepuloh di Pilkada Karawang akan ditentukan oleh Gerindra.

Baca Selengkapnya

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

3 hari lalu

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua usulkan politik uang atau money politics dilegalkan. Apa sebab politik uang eksis di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

3 hari lalu

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?

Baca Selengkapnya

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

3 hari lalu

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

Pakar hukum tata negara Feri Amsari merespons gaya hidup pejabat KPU yang sempat disindir DPR, yakni menyewa private jet hingga bermain wanita.

Baca Selengkapnya