TEMPO.CO, Jakarta - Pada 1987, Megawati Soekarnoputri memulai karier politiknya dengan terpilih sebagai anggota DPR dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Karier politiknya meroket, dan pada 22 Januari 1993, ia terpilih sebagai Ketua Umum PDI, menggantikan Soerjadi.

PDI merupakan salah satu dari tiga partai politik yang aktif selama masa pemerintahan Presiden Soeharto (1966-1998), bersama dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Golongan Karya (Golkar). Meskipun saat itu Golkar enggan disebut sebagai partai politik.

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, secara resmi diakui kembali sebagai Ketua Umum PDIP untuk periode 2019-2024. Pengukuhan Megawati berlangsung dengan tertutup di Agung Room, Grand Inna Bali Beach, Denpasar, pada Kamis malam, 8 Agustus 2019.

Pada sidang paripurna yang dihadiri oleh 34 Dewan Pimpinan Daerah dan 514 Dewan Pimpinan Cabang, seluruhnya secara aklamasi menyatakan dukungannya agar Megawati kembali memimpin partai. Pimpinan sidang paripurna, yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PDIP Kepulauan Riau, Suryo Respationo, menyampaikan, "Dari pandangan umum para anggota dewan, dalam sidang paripurna tadi, kesemuanya sepakat secara bulat memohon kepada Ibu Megawati agar kembali menjabat sebagai ketua umum."

Sejak Kapan Megawati Menjadi Ketua Umum PDIP?

Pada 1993, Megawati terpilih sebagai Ketua Umum PDI melalui Kongres di Surabaya. PDI, yang telah dibentuk sejak 10 Januari 1973, sering mengalami konflik internal, yang semakin memburuk ketika pemerintahan Orde Baru ikut campur.

Perselisihan di dalam PDI mencapai puncaknya saat Megawati Soekarnoputri diusulkan sebagai Ketua Umum dalam Kongres Luar Biasa (KLB) PDI di Asrama Haji Sukolilo pada 2-6 Desember 1993. Pemerintahan Orde Baru kemudian melarang dukungan terhadap pencalonan Megawati. Meskipun demikian, anggota PDI yang hadir pada saat itu mengabaikan larangan pemerintah dan secara de facto menetapkan Megawati sebagai Ketua Umum DPP PDI periode 1993-1998.

Pada Musyawarah Nasional (Munas) PDI, yang diselenggarakan pada 22-23 Desember 1993 di Jakarta, Megawati resmi dikukuhkan sebagai Ketua Umum DPP PDI secara de jure. Namun, dukungan internal PDI tidak sepenuhnya bulat untuk Megawati.

Selama kepemimpinannya di PDI, Megawati Soekarnoputri menarik perhatian dengan tindakan-tindakan yang mendapat penolakan dari penguasa. Hal ini mengakibatkan penggulingannya dari jabatan Ketua Umum karena kisruh internal pada tahun 1996. Mantan Ketua Umum PDI, Soerjadi, kemudian mengambil alih kepemimpinan PDI pada 27 Juli 1996.

Antara 20 Oktober 1999 dan 23 Juli 2001, Megawati menjabat sebagai Wakil Presiden bersama Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Pada 23 Juli 2001, Megawati resmi menjadi Presiden Republik Indonesia, menggantikan Gus Dur yang diberhentikan melalui Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Dengan demikian, Megawati tidak hanya menjadi perempuan pertama yang memimpin partai politik, tetapi juga perempuan pertama yang menjabat sebagai Presiden RI. Masa jabatannya sebagai presiden berlangsung hingga 20 Oktober 2004, dengan politisi dari Partai Persatuan Pembangunan, Hamzah Haz, sebagai wakil presiden.

Sejak dideklarasikan pada 14 Februari 1999 di Istora Senayan, Jakarta nama itu yang digunakan hingga saat ini. Sejauh ini PDIP telah melakukan lima kali Kongres. Kongres I PDIP digelar pada 27 Maret-1 April 2000 di Hotel Patra Jasa, Semarang, Jawa Tengah. Menghasilkan keputusan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketum DPP PDIP periode 2000-2005.

Kongres IV PDIP digelar di Bali pada 8-12 April 2015, Megawati kembali dikukuhkan sebagai Ketua Umum PDIP periode 2015-2020. Lalu Kongres V PDIP di Bali dengan keputusan serupa, Megawati jadi Ketum hingga 2024. Ibunda Puan Maharani itu menjadi ketua umum partai politik dengan jabatan terlama sejauh ini.

ANGELINA TIARA PUSPITALOVA I HENDRIK KHOIRUL MUHID I BUDIARTI UTAMI PUTRI I DEWI NURITA

Pilihan Editor: Pokok Pidato Megawati di HUT PDIP ke-51, Partai Besar Bukan karena Presiden