TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Wakil Presiden Indonesia ke 10 dan 12, Jusuf Kalla atau JK mengatakan data anggaran Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia (Alutsista) bukan termasuk rahasia negara. Hal tersebut mengomentari pernyataan debat capres pekan lalu.

"Rahasia apa sih pertahanan kita, bagian apa yang perlu dirahasiakan kalau hanya alutsista. Kan alutsista kan? Apanya yang musti dirahasiakan," kata dia saat ditemui di kediamannya Jalan. Brawijaya Raya No 6, Jakarta Selatan, Rabu, 10 Januari 2024.

Jusuf Kalla menduga bahwa narasi rahasia yang digaungkan merespon pertanyaan soal pertahanan sebagai upaya menutupi harga yang tidak wajar dalam pengadaan alutsista. "Selalu begitu," kata dia.

"Bahwa kita punya sekian Sukoi, sekian F16 semua orang tahu. Tidak ada itu ya (rahasia), di dunia ini apa yang rahasia," katanya.

Laki-laki kelahiran Makassar itu mengatakan sah saja jika terkait Alutsista ini disampaikan di forum debat. Ia pun menyinggung saat operayaaan HUT TNI, TNI memamerkan Alutsista ke publik.

"Tiap 5 Oktober kan dipamerkan kita punya alutsista semuanya. Tidak rahasia. Tidak ada disimpan di tempat nanti kita keluarkan," katanya.

JK menyampaikan memang ada beberapa hal yang mesti dirahasiakan, jika Alutsistas Indonesia seperti Nuklir atau senjata rahasia hebat lainnya.

"Kita kan tidak punya nuklir yang harus dirahasiakan dimana tempatnya, terkecuali ada senjata-senjata rahasia yang hebat biasanya itu dirahasiakan," katanya.

Dalih kubu Prabowo

Wakil ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Calon Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Meutya Hafid menyebut Prabowo tidak membuka data pertahanan di debat capres karena kepentingan negara. Meutya mengklaim Prabowo membuka data pertahanan berisiko pada data pertahanan.

Dalam rilis tertulis Meutya, ia mengatakan Prabowo telah bersikap negarawan karena tak membeberkan data pertahanan. Ia mengatakan bahwa data pertahanan menyangkut kepentingan negara.

“Menurut saya ini bentuk kenegarawanan, mementingkan negara di atas politik. Meski sudah dicecar sebegitu rupa,” kata Meutya yang juga Ketua Komisi I DPR RI yang membawahi bidang pertahanan, dalam keterangan tertulis yang diterima pada Senin, 8 Januari 2024.

Saat debat, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan kompak mengkritik Kementerian Pertahanan yang dipimpin Prabowo Subianto. Kritik tersebut adalah soal perencanaan pertahanan hingga masalah kesejahteraan prajurit TNI.

Prabowo yang sempat sedikit emosi menjawab, data yang disampaikan kedua pesaingnya itu keliru. Ia pun mengajak Anies dan Ganjar untuk bertemu di luar sesi debat.

"Sekarang waktunya enggak ada. Jadi, saya mengundang kami bicara, terbuka. Masa kami mau buka semua kekurangan kita di depan umum? Apakah itu pantas? Di negara yang baik, negara maju, masalah rahasia ada," ujar Prabowo dalam Debat Capres di Istora Senayan, Jakarta Pusat pada Ahad, 7 Januari 2024.

Pilihan Editor: JK soal Netralitas Presiden di Pemilu: Kalau Tidak Adil, Melanggar Sumpah Lebih Tinggi dari UUD