TEMPO.CO, Jakarta - Tanah milik calon presiden Prabowo Subianto menjadi topik hangat setelah debat capres Ahad malam 7 Januari 2024. Saat itu, kompetitor Prabowo, Anies Baswedan, menyinggungnya pernyataan Presiden Joko Widodo alias Jokowi dalam debat capres 2019.

Anies mengaku ironis karena Prabowo memiliki tanah seluas 340 ribu hektar, sedangkan lebih dari separuh prajurit TNI tidak punya rumah dinas.

"Di saat tentara kita lebih dari separuh tidak memiliki rumah dinas. Menurut Pak Jokowi, ada menteri punya lebih dari 320 hektare tanah di republik ini," kata Anies.

Anies kemudian meralat angka yang dia sebutkan menjadi 340 ribu hektare.

"Maaf Pak Prabowo angkanya terlalu kecil. Bukan 320 hektare, tapi 340 ribu hektare. Saya klarifikasi," ucap Anies.

Prabowo kemudian menyatakan data yang dimiliki Anies itu salah. "Itu pun salah. Itu pun salah. Mas Anies jangan...," ucap Prabowo.

Konteks Jokowi saat singgung lahan Prabowo

Topik soal luas tanah Prabowo itu pernah diungkap Jokowi dalam debat capres 2019. Saat itu, Jokowi yang bersaing dengan Prabowo saling adu gagasan dengan tema Energi, Pangan, Infrastruktur, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Momen itu terjadi saat Jokowi menjelaskan capaiannya selama menjadi Presiden Indonesia periode 2014-2019. Salah satu pencapaian Jokowi adalah memberikan konsesi melalui perhutanan sosial kepada masyarakat adat hingga petani dan nelayan seluas 2,6 juta hektare.

Tak hanya membagikan lahan, Jokowi juga mengklaim pemerintah telah mendampingi masyarakat yang menerima konsesi itu untuk menggunakan lahan tersebut secara produktif.

Dia juga menyatakan dalam dua tahun terakhir (2017 dan 2018) pemerintah telah membagikan sertifikat tanah kepada masyarakat.

“Dalam dua tahun ini kita juga telah membagikan sertifikat. 2017 kita telah membagikan 5 juta sertifikat kepada rakyat di bawah. 2018 telah kita bagikan lebih dari 7 juta sertifikat,” kata Jokowi.

Tujuan pemberian sertifikat itu, menurut Jokowi, agar masyarakat memiliki hak hukum yang jelas atas tanah yang mereka miliki yang pada ujungnya bisa dijadikan jaminan atau agunan untuk mengakses modal ke perbankan.

“Inilah pentingnya redistribusi aset reforma agrarian yang ini akan terus kita kerjakan,” ujarnya.

Selanjutnya, kritik Prabowo terhadap program bagi-bagi sertifikat Jokowi

<!--more-->

Menanggapi pernyataan Jokowi tersebut, Prabowo Subianto menilai langkah bagi-bagi sertifikat tanah yang kerap dilakukan Jokowi bukanlah hal yang tepat. Pasalnya, jumlah penduduk tiap tahunnya terus bertambah, sedangkan luas tanah tidak bertambah.

“Yang dilakukan bapak Joko Widodo dan pemerintahnya menarik dan populer untuk satu dua generasi. Tapi, tanah tidak tambah dan bangsa Indonesia (masyarakat) tambah tiap tahun kurang lebih 3,5 juta,” ucap Prabowo

“Jadi kalau bapak bangga bagi (sertifikat) dengan 12 juta, 20 juta, pada saatnya, kita tidak punya lagi lahan untuk kita bagi. Jadi bagaimana nanti masa depan anak cucu kita?” tambahnya.

Prabowo pun mengaku punya pandangan strategi yang berbeda. Menteri Pertahanan itu mengatakan strateginya adalah berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

“Jadi kami strateginya berbeda. Kami strateginya adalah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 bumi dan air dan semua kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai negara,” tegas Prabowo disambut keriuhan penonton.

Jokowi balas sindir Prabowo soal lahan 340 ribu hektare

Menjawab sindiran pembagian sertifikat tanah itu, Jokowi lantas menyatakan bahwa pemerintahannya tak membagikan lahan itu kepada para pengusaha kaya atau pun korporasi.

Jokowi pun langsung menyinggung Prabowo yang memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan dan Aceh. Tak tanggung-tanggung, Jokowi mengungkap bahwa Prabowo memiliki tanah seluas ratusan ribu hektar,.

“Saya tahu pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur sebesar 220 ribu hektar. Juga di Aceh tengah 120 ribu hektar. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa pembagian-pembagian seperti ini tidak dilakukan masa pemerintahan saya,” jawab Jokowi.

Di sesi pernyataan penutup Prabowo membenarkan dirinya memiliki lahan seperti yang disebut Jokowi. Namun tanah yang dimilikinya adalah berstatus Hak Guna Usaha atau HGU yang sewaktu-waktu bisa diambil negara.

“Kemudian saya juga minta izin, tadi disinggung tentang tanah yang katanya saya kuasai ratusan ribu di beberapa tempat. Itu benar. Tapi itu adalah HGU, itu adalah milik negara,” kata Prabowo.

Lebih lanjut, Prabowo Subianto mengaku siap untuk mengembalikan semua tanah yang dimilikinya demi negara.

“Jadi setiap saat negara bisa ambil kembali dan kalo untuk negara saya rela mengembalikan itu semua. Tapi daripada jatuh ke orang asing, lebih baik saya yang kelola karena saya nasionalis dan patriot,” ujarnya.

Sebagai informasi, Prabowo Subianto telah tiga kali mengikuti ajang Pemilihan Presiden (Pilpres). Pada Pilpres 2009 dia menjadi calon wakil presiden mendampingi Megawati Soekarnoputri. Pada Pilpres 2014, Prabowo berdampingan dengan Hatta Rajasa. Sementara pada Pilpres 2019, Prabowo berpasangan dengan Sandiaga Uno.

Pada Pilpres 2024, Prabowo Subianto berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putra sulung Presiden Jokowi. Pasangan ini bersaing dengan Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo - Mahfud Md.

RIZKI DEWI AYU