TEMPO.CO, Jakarta - Kubu pasangan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md menuding Menteri Perdagangan atau Mendag Zulkifli Hasan memolitisasi program pemerintah. Zulhas, sapaan Zulkifli Hasan, menyebut bantuan sosial atau bansos adalah dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Gara-gara itu, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud sempat mengusulkan penundaan bansos hingga Pemilu 2024 digelar. Usulan tersebut lalu dikritik kubu capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. Belakangan TPN Ganjar-Mahfud membantah usulan itu.

Lantas seperti apa fakta Zulkifli Hasan sebut bansos dari Jokowi dan tanggapan kubu Ganjar-Mahfud?

1. Zulhas sebut bansos dari Jokowi

Polemik bansos disebut berasal dari Jokowi ini bermula dari sebuah video yang beredar di media sosial X, dulu Twitter. Potongan video tersebut memperlihatkan Zulhas tengah berorasi di depan warga sebagai Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN. Pidato itu dilakukan Zulhas di Kendal, Jawa Tengah pada 26 Desember 2023 lalu.

Dalam video tersebut Zulhas menyebut bansos hingga bantuan langsung tunai atau BLT adalah diberikan oleh Jokowi, bukan dari negara. Atas dasar itu, Zulhas meminta masyarakat untuk mendukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. Pasalnya, Gibran adalah putra Jokowi. Ucapan Zulhas tersebut lantas menjadi polemik di tengah masyarakat.

“Yang kasih bansos dan BLT siapa? Yang suka sama Pak Jokowi angkat tangan. Pak Jokowi itu PAN, dan PAN itu Pak Jokowi, makanya kita dukung Gibran, cocok? Gibran itu siapa sih? Anaknya Pak Jokowi,” kata Zulhas.

2. Tanggapan kubu Ganjar-Mahfud

Pernyataan Zulhas lalu ditanggapi oleh kubu Ganjar-Mahfud. Politikus PDIP Guntur Romli, menilai adanya politisasi terhadap program bansos oleh kubu Prabowo-Gibran. Menurut dia, narasi bansos dari Jokowi telah dilakukan berulang kali oleh Zulhas. Padahal, kata dia, bansos merupakan hak rakyat dan menggunakan uang negara.

“Bansos adalah bantuan negara, bantuan pemerintah yang diserahkan kepada mereka yang berhak. Uangnya juga adalah uang negara,” kata juru bicara TPN Ganjar-Mahfud ini saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, pada Selasa, 2 Januari 2024.

3. TPN Ganjar-Mahfud usul pembagian bansos ditunda hingga Pilpres 2024

Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis mengatakan pejabat pemerintah sangat rentan dicurigai saat membagikan bansos. Menurut Todung, hal itu menguntungkan Paslon tertentu. Karenanya, pihaknya mengusulkan pembagian bansos ditunda hingga Pilpres 2024. Meski pendapatnya tak populer dan mungkin banyak dikritik, kata dia, hal ini demi keadilan dalam Pemilu.

“Nah sebaiknya, ini usul saya, pejabat pemerintah itu menunda pembagian bansos sampai selesai Pilpres, agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka,” kata Todung di kawasan Menteng, pada Jumat petang, 29 Desember 2023.

4. TKN Prabowo-Gibran kritik usulan penundaan bansos

Usulan tersebut kemudian dikritik Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Rakabuming. Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Grace Natalie mengatakan, usulan menunda pembagian bansos hingga Pemilu 2024 berdampak besar kepada masyarakat miskin. Apalagi bagi rakyat yang amat bergantung kepada bansos.

“Kasihan kalau menunda. Mungkin temen-temen yang ngomong itu tidak merasakan membutuhkan bansos dan menggantungkan hidupnya untuk bansos. Tetapi kalau yang menggantungkan dan ditunda berasa banget efeknya. Janganlah kasihan masyarakat,” kata Grace saat ditemui di Jakarta, Ahad, 31 Desember 2023.

5. TPN Ganjar-Mahfud bantah usulan hentikan bansos

Setelah mendapatkan kritikan tersebut, Todung Mulya Lubis membantah bahwa pihaknya mengusulkan penghentian pemberian bansos sampai Pilpres 2024 selesai. Pihaknya menegaskan TPN Ganjar-Mahfud sangat setuju bahwa bansos harus diteruskan karena rakyat membutuhkan.

“Saya ingin menegaskan bahwa TPN Ganjar-Mahfud tidak menunda pemberian Bansos, TPN setuju bansos diteruskan bahwa rakyat membutuhkan,” kata Todung dalam konferensi pers di Gedung High End, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu, 3 Januari 2024.

Sementara itu, dia tak menampik adanya peluang program bansos dipolitisasi untuk menguntungkan paslon tertentu. Padahal, kata dia, bansos merupakan program yang dananya berasal dari uang masyarakat dan penyalurannya disetujui pemerintah dan DPR RI. “Marilah kita bersikap jujur dalam penyaluran dana bansos ini,” kata Todung.

HENDRIK KHOIRUL MUHID | ADIL AL HASAN | YUNI ROHMAWATI | ANTARA

Pilihan Editor: Zulhas Sebut Banasos dari Jokowi, Begini Respons Anies Baswedan, Ganjar, dan Moeldoko