Bawaslu Akan Panggil Gus Miftah karena Dugaan Politik Uang, Begini Awal Mulanya

Jumat, 5 Januari 2024 07:17 WIB

Momen Gus Miftah membagikan uang. Foto: Istimewa

TEMPO.CO, Jakarta - Video Miftah Maulana Habiburrahman alias Gus Miftah bagi-bagi uang di Pamekasan Madura, berdurasi 1 menit 29 detik marak beredar di media sosial.

Video ini berisi cuplikan Gus Miftah membagi-bagikan uang kepada masyarakat yang mengantre di sebuah ruangan. Sontak, video tersebut menjadi viral. Pasalnya, pimpinan Pondok Pesantren Ora Aji, Kabupaten Sleman, Yogyakarta tersebut dikenal sebagai pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 untuk Pemilu 2024.

Dalam video tersebut juga terlihat seseorang di belakang Miftah yang menunjukkan kaos bergambar capres Prabowo Subianto. Menanggapi video viral tersebut, Bawaslu Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur mengadakan sidang pleno bersama Tim Gakkumdu, yakni kepolisian dan kejaksaan, pada Kamis, 4 Januari 2024.

Dengan nomor registrasi 001/REG/TM/PP/KAB/16.28/I/1/2024, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Pamekasan, Suryadi menyampaikan adanya dugaan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 523 terkait pemberian materi kepada peserta kampanye pemilu.

“Tiga-tiganya (Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan) sepakat bahwa video yang viral sebagaimana kita ketahui semua itu patut diduga melanggar ketentuan Pasal 523,” kata dia.

Advertising
Advertising

Selanjutnya, Suryadi menyatakan bahwa akan mengundang beberapa pihak untuk dimintai keterangan atau klarifikasi di Bawaslu. “Pemilik tempat menjadi bagian dari daftar yang akan kita undang, termasuk juga orang yang membagikan uang itu,” katanya.

Sebelumnya, Miftah sempat menyangkal bahwa dirinya terlibat dalam money politics atau politik uang. Ia berdalih bahwa dirinya diundang oleh Haji Her di Pamekasan, Madura, Jawa Timur. “Itu adalah acara saya di Pamekasan atas undangan Haji Her, pengusaha tembakau top di Pamekasan,” ujarnya pada, Jumat, 29 Desember 2023, dikutip dari Antaranews.

Gus Miftah pun mengklaim bahwa aksinya membagi-bagikan uang tersebut tidak berhubungan dengan pasangan calon nomor urut 2, Prabowo-Gibran. "Kebetulan saya dapat undangan bertepatan dengan jadwal bagi-bagi duit. Saya diminta ikut bagi duit, masa saya tolak, kan minimal saya dapat pahalanya, ikut bagi-bagi," kata dia, lagi.

Menanggapi itu, Peneliti Pusat Studi Antikorupsi Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah menyebut bahwa pembenaran dari Miftah tidak rasional dan hanya sebagai alasan yang muncul dalam kondisi panik. "Ujar-ujar orang tua dulu masih berlaku, tidak ada pencuri yang mau mengakui dirinya pencuri," katanya kepada Tempo, pada 2 Januari 2023.

Herdi mengatakan Gus Miftah jelas pendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Apa pun tindakannya, menurutnya, mestinya merepresentasikan preferensi politik itu. "Mustahil dia melakukannya dengan sukarela, pasti ada intensi atau niat yang terencana sebelumnya," ujarnya.

MICHELLE GABRIELA | HAN REVANDA | KHUMAR MAHENDRA | MUH. SYAIFULLAH | EKO ARI WIBOWO

Pilihan Editor: Profil Gus Miftah, Pendakwah yang Disebut-sebut Bagi-bagi Uang di Pamekasan Madura

Berita terkait

Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

5 jam lalu

Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

Wantim Golkar mengakui popularitas Ahmed Zaki Iskandar tak setinggi kandidat lain seperti Ridwan Kamil.

Baca Selengkapnya

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

9 jam lalu

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

9 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

9 jam lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

9 jam lalu

Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

Co-Founder Paramadina Public Policy Institute, Wijayanto Samirin, menyebut Anies Baswedan menyetujui ide soal koalisi gagasan.

Baca Selengkapnya

Soal Isu Kementerian Bertambah Jadi 40, Yusril: Saya Belum Dengar Resmi dari Prabowo

11 jam lalu

Soal Isu Kementerian Bertambah Jadi 40, Yusril: Saya Belum Dengar Resmi dari Prabowo

Yusril Ihza Mahendra menyebut belum ada pembicaraan resmi soal wacana jumlah kementerian bertambah dalam Koalisi Indonesia Maju

Baca Selengkapnya

Yusril Sebut Adanya Kader di Eksekutif Bisa Bantu Dongkrak Suara di Pemilu Berikutnya

12 jam lalu

Yusril Sebut Adanya Kader di Eksekutif Bisa Bantu Dongkrak Suara di Pemilu Berikutnya

Yusril mengatakan perlu strategi yang jitu untuk menempatkan kadernya sebagai kepala daerah dan kabinet untuk dongkrak suara di pemilu berikutnya

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Revisi UU Kementerian Negara Mengonfirmasi Kabinet Gemoy Prabowo-Gibran

15 jam lalu

Pengamat Sebut Revisi UU Kementerian Negara Mengonfirmasi Kabinet Gemoy Prabowo-Gibran

Susunan kabinet Prabowo-Gibran tengah menjadi perbincangan karena disebut ingin menambah jumlah kementerian lewat revisi UU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

1 hari lalu

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

Ekonom Faisal Basri mempertanyakan alasan pemerintahan Prabowo-Gibran berencana menambah sejumlah kementerian baru dalam kabinetnya mendatang.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Siap Dorong Pemerintahan Prabowo - Gibran Lakukan Legislatif Review

1 hari lalu

Bamsoet Siap Dorong Pemerintahan Prabowo - Gibran Lakukan Legislatif Review

Bambang Soesatyo menegaskan PADIH UNPAD siap membantu pemerintahan Prabowo - Gibran dalam pembangunan hukum di Indonesia.

Baca Selengkapnya