TEMPO.CO, Jakarta - Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo-Mahfud Md atau TPN Ganjar-Mahfud mendesak Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) supaya menginvestigasi kasus simulasi Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 yang hanya berisi dua kolom.

TPN calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 juga meminta Bawaslu menindak pihak yang melakukan simulasi tersebut. "Kami menemukan ini tidak hanya di Solo, tapi juga Banten dan beberapa daerah lain," kata kata juru bicara TPN Ganjar-Mahfud, Chico Hakim saat dihubungi melalui pesan WhatsApp pada Kamis, 4 Januari 2024.

Sebelumnya, simulasi Pilpres 2024 yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Solo mendapat protes keras dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Pasalnya, dalam simulasi itu KPU Kota Solo menggunakan surat suara yang hanya memiliki dua kolom saja.

Ketua KPU Kota Solo Bambang Christanto menjelaskan soal desain surat suara simulasi Pilpres 2024 formatnya langsung diturunkan oleh KPU RI. KPU Kota Solo menyatakan hanya mengunduh desainnya dari tautan yang disediakan oleh KPU.

”Jadi kami hanya melaksanakan apa yang sudah menjadi arahan dari pusat, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Kami hanya menjalankan instruksi sesuai edaran dari KPU,” kata Bambang.

TPN Ganjar-Mahfud menyatakan merasa dirugikan dengan adanya simulasi pemilihan presiden dengan dua kolom di surat suara. "Tentu dirugikan karena ini seperti ingin menanamkan memori kepada pemilih bahwa opsi pilihan nanti hanya pasangan nomor 1 dan 2," ujar dia.

Chico menyatakan, kasus tersebut dalam persiapan pelaporan ke Bawaslu. Dia mengatakan simulasi itu merupakan bentuk ketidaknetralan penyelenggara pemilu. "Kami dalam proses melaporkan ini ke Bawaslu," tutur Chico.

Dugaan ketidaknetralan penyelenggara pemilihan ini diduga terjadi di daerah Banten. Chico mengakui ditemukan kasus serupa di kota itu. "Bawaslu Banten sendiri justru sudah proaktif dan sedang mempertanyakan KPU setempat terkait ini," ujar dia.

Pada kasus di Banten, kata dia, tengah ditangani oleh Bawaslu setempat. Dia mengaku belum dapat menyampaikan informasi terbaru perihal pendalaman masalah simulasi pemilihan capres-cawapres di Pemilu 2024 tersebut.

Dia menuturkan, bahwa Bawaslu bisa melakukan pendalaman terhadap masalah yang muncul di ruang publik tentang dugaan ketidaknetralan atau pelanggaran tersebut. Sehingg jika ada temuan seperti Solo, Bawaslu bisa secepatnya bertindak. "Pelanggaran pemilu itu sifatnya juga tidak harus laporan, tapi juga temuan," ucap dia.

Pilihan Editor: Mahfud Md Klaim Berjasa Hidupkan Kembali GKI Yasmin usai Polemik 15 Tahun