TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis membantah jika pihaknya mengusulkan penghentian pemberian bantuan sosial atau bansos sampai Pilpres 2024 selesai.

"Saya ingin menegaskan bahwa TPN Ganjar-Mahfud tidak menunda pemberian Bansos, TPN setuju bansos diteruskan bahwa rakyat membutuhkan," kata Todung dalam konferensi pers di Gedung High End, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu, 3 Januari 2024.

Dia menegaskan TPN Ganjar-Mahfud sangat setuju bahwa bansos harus diteruskan karena rakyat membutuhkannya. Sementara itu, dia tak menampik bahwa ada peluang program bansos dipolitisasi untuk menguntungkan pasangan calon (Paslon) tertentu.

Padahal, bansos merupakan program yang dananya berasal dari uang masyarakat dan penyalurannya disetujui pemerintah dan DPR RI. "Marilah kita bersikap jujur dalam penyaluran dana bansos ini," kata Todung.

Menurut Todung, pihaknya menyoroti pernyataan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang menyebut bansos sebagai kebaikan hati Presiden Jokowi. Sebab itu, Zulhas saat itu meminta agar masyarakat mendukung calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo-Gibran.

Sebelumnya, TPN Ganjar-Mahfud sempat dikritik Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming karena disebut mengusulkan penundaan pembagian bansos.

Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Grace Natalie mengatakan, usulan itu berdampak besar kepada masyarakat miskin.

"Kasihan kalau menunda. Mungkin temen-temen yang ngomong itu tidak merasakan membutuhkan bansos dan menggantungkan hidupnya untuk bansos. Tetapi kalau yang menggantungkan dan ditunda berasa banget efeknya. Janganlah kasihan masyarakat," kata Grace saat ditemui di Jakarta, Ahad, 31 Desember 2023.

Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis kepada media sebelumnya mengatakan pejabat pemerintah sangat rentan dicurigai saat membagikan bansos. Menurut Todung, itu menguntungkan Paslon tertentu.

"Nah sebaiknya, ini usul saya, pejabat pemerintah itu menunda pembagian bansos sampai selesai Pilpres, agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka," ujar Todung di kawasan Menteng, pada Jumat petang, 29 Desember 2023.

Dia mengakui, pendapatnya tidak populer dan mungkin mendapatkan banyak kritik. Tapi, usulannya itu untuk menjamin fairness atau keadilan, serta imparsialitas dalam Pilpres 2024.

"Tapi menurut saya, dalam konteks pilpres dan pemilu, sebaiknya itu (penyaluran bansos) tidak dilakukan sampai Pilpres ini selesai. Jangan ada pihak yang mengambil keuntungan dari situasi semacam ini," ucap Todung.

Dia pun meminta Bawaslu melakukan investigasi terhadap semua pembagian bansos. Sebab, bansos adalah program pemerintah.

"Dan kredit terhadap pembagian bansos itu bukan milik paslon tertentu, semua paslon harusnya mendapat kredit untuk itu," kata Todung.

YUNI ROHMAWATI | ANTARA