Bawaslu Diminta Tak Takut Selidiki Dugaan Politik Uang oleh Gus Miftah

Reporter

Adil Al Hasan

Editor

Juli Hantoro

Selasa, 2 Januari 2024 21:15 WIB

Momen Gus Miftah membagikan uang. Foto: Istimewa

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Luqman Hakim mengapresiasi Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu yang proaktif untuk melakukan penyelidikan terhadap kegiatan bagi-bagi uang oleh Penceramah Miftah Maulana Habibburahman alias Gus Miftah. Luqman meminta kasus ini agar menjadi prioritas Bawaslu untuk segera dituntaskan.

“Saya juga meminta Bawaslu RI tidak perlu takut mengusut masalah ini, meskipun harus memanggil dan memeriksa figur publik Penceramah Agama Miftah Maulana Habiburrahman itu,” kata Luqman dalam keterangan tertulis, Selasa, 2 Januari 2024.

Menurut Luqman, kalau masalah ini bisa dituntaskan akan menjadi momentum meningkatkan kepercayaan publik bahwa Pemilu 2024 dilaksanakan secara jujur, adil, dan bermartabat. Dia meminta sikap tegas dari institusi pengawas Pemilu itu.

“Sikap tegas Bawaslu RI untuk menindak pelanggaran-pelanggaran Pemilu, siapa pun pelakunya. Rakyat pasti berbaris bersama Bawaslu,” kata anggota DPR RI itu.

Menurut Luqman, kalau hasil pemeriksaan dan penyelidikan Bawaslu atas tindakan Gus Miftah yang membagikan fulus kepada masyarakat itu terbukti melanggaran aturan Pemilu, pihaknya meminta penceramah itu disanksi tegas dan keras.

Advertising
Advertising

“Menurut saya, tindakan mempengaruhi pemilih dengan membagi-bagi uang atau money politic agar memilih capres-cawapres adalah pelanggaran serius terhadap aturan kampanye, menghina akal sehat dan harga diri rakyat dan bertentangan dengan hukum Islam,” kata dia.

Luqman meminta kepada penceramah asal Yogyakarta itu untuk belajar bersikap bijaksana dalam mendukung pasangan calon pujaannya. Ia menyinggung posisi Gus Miftah sebagai pendakwah.

“Karena Saudara Miftah selama ini berselancar dalam dunia dakwah Islam, maka sangat penting menjaga diri agar tidak mencoreng citra para penceramah agama, selain tentu harus selalu menimbang agar dijauhkan dari potensi memberi pengaruh buruk pada pikiran dan mental umat. Apalagi, selama ini dicantumkan gelar ‘Gus’ di depan nama yang bersangkutan. Terus terang, saya sendiri tidak tahu apakah yang bersangkutan memang punya kepantasan menyandang gelar ‘Gus’,” kata Luqman.

Menurut dia gelar ‘Gus’ dalam tradisi sebagian umat Islam dinilai istimewa dan keramat. “Janganlah akibat tindakan ceroboh satu orang, nama baik para ‘Gus’ yang lain ikut tercemar di hadapan masyarakat,” ujar Luqman.

Tak hanya itu, Luqman meminta kepada pendukung capres-cawapres pada pemilihan presiden atau Pilpres 2024, untuk menjadikan aturan Pemilu sebagai pedoman.

“Dan tidak melakukan politik identitas demi menjaga kualitas pemilu sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Pemilu yang berkualitas dan terpercaya harus bisa kita wujudkan, agar nanti kekuasaan hasil pemilu 2024 memiliki legitimasi kuat dari rakyat pemilik kedaulatan,” kata dia.

Sebelumnya, di media sosial viral video yang menayangkan Gus Miftah tengah membagi-bagikan uang kepada anak-anak. Video ini kemudian memantik polemik karena Miftah selama ini dikenal sebagai pendukung Prabowo.

Dalam bantahan yang disampaikan lewat tayangan video, Miftah menepis anggapan dirinya telah melakukan money politic. Ia menjelaskan uang yang dibagikan itu adalah milik seorang pengusaha yang biasa memberikan sedekah untuk anak-anak yatim dan kaum fakir miskin. Ia juga membantah menjadi bagian dari Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran.

Pilihan Editor: Gus Miftah Bantah Lakukan Politik Uang, Pengamat: Tak Ada Pencuri yang Mengaku

Berita terkait

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

1 hari lalu

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua usulkan politik uang atau money politics dilegalkan. Apa sebab politik uang eksis di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

1 hari lalu

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

Partai Demokrat menolak usulan agae politik uang atau money politics dilegalkan pada Pemilihan Kepala Daerah alias Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Sentra Gakkumdu untuk Pilkada 2024 Segera Dibentuk, Ini yang Dilakukan Bawaslu

2 hari lalu

Sentra Gakkumdu untuk Pilkada 2024 Segera Dibentuk, Ini yang Dilakukan Bawaslu

Sentra Gakkumdu akan mempermudah masyarakat yang ingin melaporkan pelanggaran dalam tahapan Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

2 hari lalu

Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

DKPP memutuskan menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepada ketua dan jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas gugatan DPT yang diduga bocor.

Baca Selengkapnya

Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

2 hari lalu

Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

Mendagri mengatakan perbaikan sistem pemilu melalui RUU jangan sampai bersifat kejar tayang.

Baca Selengkapnya

Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

3 hari lalu

Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua, meminta KPU melegalkan praktik money politics saat pemilu lewat PKPU.

Baca Selengkapnya

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

3 hari lalu

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

ICW menganggap usulan melegalkan money politics saat pemilu tidak pantas dan sangat tidak menunjukkan integritas.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

3 hari lalu

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

Bawaslu menyatakan PKPU tentang pencalonan diperlukan untuk menghindari sengketa pada proses Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Relawan Ambil Formulir Cawalkot Bekasi untuk Kaesang, Grace Natalie Respons Begini

3 hari lalu

Relawan Ambil Formulir Cawalkot Bekasi untuk Kaesang, Grace Natalie Respons Begini

Ketum PSI Kaesang Pangarep didorong relawan untuk maju di Pilkada Kota Bekasi. Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie bilang begini.

Baca Selengkapnya

ASN Berpotensi Langgar Netralitas di Pilkada 2024, Bawaslu Ingatkan Hati-hati Gunakan Medsos

3 hari lalu

ASN Berpotensi Langgar Netralitas di Pilkada 2024, Bawaslu Ingatkan Hati-hati Gunakan Medsos

Ketua Bawaslu mengatakan jajarannya akan mengawasi media sosial pada Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya