Ganjar Pranowo Minta Bansos Tak Jadi Komoditas Politik: Itu Hak Rakyat

Reporter

Adil Al Hasan

Sabtu, 30 Desember 2023 12:56 WIB

Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo saat menyapa warga di Pasar Kebon Agung, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu 30 Desember 2023. ANTARA/Farhan Arda Nugraha

TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden Ganjar Pranowo mengatakan bantuan sosial alias bansos diharapkan tidak dijadikan sebagai komoditas politik karena sudah menjadi program pemerintah. Menurut dia dalam suasana politik saat ini, mudah bagi pihak tertentu untuk mengklaim bahwa bansos merupakan jasa dari pihak-pihak tertentu alias bukan dari pemerintah.

"Kalau sekarang ada usulan bansos tambahan karena kondisi di masyarakat, ya memang membutuhkan respon pemerintah. Tapi biasanya dalam suasana politik, tahun politik seperti ini, saling klaim itu menjadi paling kuat," kata Ganjar di Pasar Kebon Agung pada Sabtu, 30 Desember 2023, seperti dikutip dari keterangan tertulis.

Tak hanya itu, Ganjar beralasan bansos itu diusulkan pemerintah dan harus mendapat persetujuan dari DPR. Hal itu biasanya dilakukan untuk merespon kondisi tertentu dan kebutuhan di masyarakat.

Bekas Gubernur Jawa Tengah itu juga mengatakan penyaluran bansos dapat digunakan untuk menyerang lawan politik, bahkan dengan tudingan seolah-olah tidak berpihak kepada rakyat karena meminta penyaluran bansos ditunda.

"Makanya bansos jangan dijadikan komoditas politik. Sempat ada yang menyampaikan, jangan pilih Ganjar, nanti dia akan menghentikan bansos. Yang menyampaikan statement seperti itu rasa-rasanya tidak mengerti aturan," kata Ganjar.

Advertising
Advertising

Ganjar menyebut bansos beras tambahan yang akan disalurkan pada Januari-Maret 2023, telah disetujui DPR dan anggarannya telah ditetapkan, sehingga tidak bisa dihentikan.

Secara kelembagaan, pemerintah melalui Kementerian Sosial akan menyalurkan bansos kepada masyarakat. Meski demikian, kemungkinan untuk menunda penyaluran bansos bisa saja dilakukan karena alasan atau pertimbangan tertentu.

Misalnya, kata Ganjar, penyaluran bansos kepada keluarga penerima manfaat (KPH) harus tepat sasaran, dengan demikian datanya tidak berubah-ubah. Ketika ditanya apakah Ganjar setuju penyaluran bansos tambahan ditunda, ia mengatakan, "Jangan dipolitisasi, jangan diklaim, karena itu hak rakyat."


Selanjutnya: Ganjar Janjikan Bantuan Modal untuk Pedagang Kecil..
<!--more-->

Ganjar Pranowo sempat mengunjungi Pasar Kebon Agung, Ngemplak, Boyolali. Di sana Ganjar mengecek harga kebutuhan bahan pokok.

"Yang biasanya Rp 10 ribu sekarang Rp 14 ribu dan ternyata ini sudah cukup lama. Yang kedua, kita belum bisa untuk mengendalikan cabai, bawang, tapi eksekusinya memang terkait pada saat panen dan tidak panen," ujar Ganjar di Pasar Kebon Agung pada Sabtu, 30 Desember 2023, seperti dikutip dari keterangan tertulis.

Kondisi itu menurut Ganjar sering terjadi khususnya mahalnya harga beli di tingkat petani. Ganjar menyebut pertemuannya dengan pedagang di Pasar Kota Wonogiri pada Jumat kemarin, 29 Desember 2023 juga mengalami hal serupa.

Menurut Ganjar, harga pangan dan kebutuhan yang stagnan dan terhitung tinggi lantaran kelangkaan pupuk akibat adanya kebijakan pengurangan subsidi dari pemerintah.

"Produksi mesti betul-betul kita perhatikan, karena kalau suplainya kurang maka kondisinya menjadi seperti ini. Kalau produksinya mau kita jaga, maka kita sudah harus menyiapkan teknologi yang lebih baik, daerah mana, sentra apa, kebutuhannya apa," kata Ganjar.

Bekas Gubernur Jawa Tengah itu menyebut untuk mengatasi persoalan yang dialami para pedagang, dirinya berjanji bakal menyiapkan bantuan modal usaha khusus untuk pelaku usaha dan pedagang kecil melalui perbankan. Program itu Ganjar mengatakan pernah ia jalankan ketika menjadi gubernur di Jawa Tengah.

Saat itu, kata Ganjar, pihaknya menggandeng Bank Jateng untuk membuat program Kredit Lapak dengan memberikan plafon kredit kepada ibu-ibu sebesar maksimal Rp 2 juta dengan suku bunga rendah 2 persen per tahun. Lalu Ganjar juga menaikkan plafon kredit ibu-ibu menjadi maksimal Rp 25 juta dengan suku bunga yang sama.

Tak hanya itu, Ganjar menyebutkan bakal melakukan kebijakan serupa jika terpilih menang dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Langkah itu dilakukan dengan menggandeng satu perbankan untuk menyalurkan kredit ke pedagang kecil dengan suku bunga rendah.

"Atau memberikan penugasan pada perbankan pada umumnya untuk menyalurkan kredit pada yang kecil-kecil, termasuk pedagang pasar seperti ini. Mereka pasti ingin modal yang cepat, suku bunganya tidak tinggi seperti waktu Kredit Lapak kita buat itu untuk merespons pedagang pasar yang butuh modal Rp 500 ribu, Rp1 juta, Rp 3 juta," kata Ganjar.

Pilihan Editor: Janji Babat Korupsi, Mahfud Md: Aparat Tak Boleh Lagi Jadi Beking Mafia

Berita terkait

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

1 hari lalu

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

Partai Demokrat menolak usulan agae politik uang atau money politics dilegalkan pada Pemilihan Kepala Daerah alias Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

2 hari lalu

Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

DKPP memutuskan menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepada ketua dan jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas gugatan DPT yang diduga bocor.

Baca Selengkapnya

Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

2 hari lalu

Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua, meminta KPU melegalkan praktik money politics saat pemilu lewat PKPU.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Belum Bahas Kelanjutan Program Bansos Beras 10 Kg, Airlangga: Harga Beras Mulai Turun

3 hari lalu

Pemerintah Belum Bahas Kelanjutan Program Bansos Beras 10 Kg, Airlangga: Harga Beras Mulai Turun

Jokowi memberi sinyal bahwa bansos beras akan dilanjutkan hingga akhir tahun ini.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

3 hari lalu

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

Bawaslu menyatakan PKPU tentang pencalonan diperlukan untuk menghindari sengketa pada proses Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

KPU Klaim Kecurangan Pengurangan Suara PAN di Yahukimo 3 Tidak Terbukti

3 hari lalu

KPU Klaim Kecurangan Pengurangan Suara PAN di Yahukimo 3 Tidak Terbukti

Menurut KPU, dalil yang diajukan PAN soal kehilangan suara pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten tidak didukung oleh alat bukti yang sah.

Baca Selengkapnya

Sidang PHPU Pileg, KPU Minta Mahkamah Konstitusi Tolak Permohonan PSU dari PPP

4 hari lalu

Sidang PHPU Pileg, KPU Minta Mahkamah Konstitusi Tolak Permohonan PSU dari PPP

Dalam permohonannya, KPU meminta MK menolak permohonan PPP terkait pemungutan suara ulang di Dapil Lampung Selatan 7.

Baca Selengkapnya

Kata Ketua KPU Soal Caleg Terpilih yang Mencalonkan Diri pada Pilkada 2024

4 hari lalu

Kata Ketua KPU Soal Caleg Terpilih yang Mencalonkan Diri pada Pilkada 2024

Menurut Hasyim Asy'ari, yang mengundurkan diri untuk maju di Pilkada 2024 adalah anggota legislatif yang sedang menjabat.

Baca Selengkapnya

Pos Indonesia Bagikan Bansos Sembako dan PKH Tahap 2 di Bali

4 hari lalu

Pos Indonesia Bagikan Bansos Sembako dan PKH Tahap 2 di Bali

Sebanyak 44.400 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dijadwalkan menerima bansos sembako dan PKH di Bali.

Baca Selengkapnya

PDIP akan Libatkan Ganjar dalam Pilkada 2024, Ini Tugasnya

4 hari lalu

PDIP akan Libatkan Ganjar dalam Pilkada 2024, Ini Tugasnya

PDIP masih menjaring nama-nama potensial untuk Pilkada Jakarta 2024.

Baca Selengkapnya