Diprediksi Tak Lolos Parlemen, PBB: Survei Buat Kami agar Lebih Waspada dan Kerja Keras

Jumat, 29 Desember 2023 03:06 WIB

Sekretaris Jenderal PBB Afriansyah Noor saat menghadiri rapat koordinasi Sekjen Partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Rabu, 20 September 2023. Rapat tersebut membahas program unggulan Calon Presiden Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto serta penyusunan tim pemenangan. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang atau PBB, Afriansyah Noor, menilai hasil survei Indikator Politik Indonesia membuatnya lebih waspada dan bekerja keras. Survei itu menyebut PBB dan sembilan partai lain tak lolos parlemen lantaran belum memenuhi parliamentary treshold sebesar 4 persen.

Pria bersapaan akrab Ferry itu menuturkan, pihaknya menganggap survei sebagai alat bagi partai. "Kami bukan tidak mempercayai hasil survei. Tapi sebagai alat pembanding, itu bisa menjadikan kami lebih waspada, lebih bekerja keras," ucapnya saat dihubungi, Kamis, 28 Desember 2023.

Seluruh survei yang sudah dilakukan, menurut dia, merupakan merupakan acuan buat PBB. Dia mengatakan, pihaknya akan memaksimalkan sosialisasi program-program dan caleg serta pengurus partai di semua tingkatan. "Untuk turun ke masyarakat," ujarnya.

Adapun di internal PBB, Ferry mengaku memiliki angka survei yang lebih tinggi, yaitu sebesar 2,4 persen. Namun, dia mengataka hasil survei eksternal tetap menjadi alat picu bagi partainya. "Jadi enggak apa-apa. Silakan saja. Nanti waktu yang mentukan," tuturnya

Dalam hasil survei teranyar mereka, Indikator Politik Indonesia menyebut delapan partai lolos parlemen karena memenuhi parliamentary treshold sebesar 4 persen. Sementara itu, sepuluh partai lain belum bisa mengirimkan kadernya ke parlemen lantaran belum memenuhi ambang batas itu.

Advertising
Advertising

Partai-partai yang lolos parlemen yaitu PDIP (19,1 persen), Gerindra (18,2 persen), Golkar (9,3 persen), PKB (7,8 persen), NasDem (6,2 persen, PKS (6,0 persen), PAN (4,5 persen), dan Demokrat (4,4 persen).

Sementara itu, mereka yang belum memenuhi ambang batas parlemen yaitu PPP (2,8 persen), PSI (2,4 persen), Perindo (1,7 persen), Ummat (0,8 persen), Hanura (0,4 persen), PBB (0,4 persen), Gelora (0,3 persen), Buruh (0,2 persen), Garuda (0,2 persen), dan PKN (0,1 persen).

Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengatakan pihaknya tak mengetahui siapa yang unggul di antara PDIP dan Gerindra. Sebab, selisih keduanya berada dalam kisaran margin of error, yakni sebesar 2,9 persen.

Burhanuddin, di sisi lain, tak ingin mengatakan PPP dan PSI tidak lolos parlemen. Namun, dia mengatakan mereka harus berjuang untuk bisa lolos dari lubang jarum sebesar 4 persen. "Masih ada ddua bulan," ujarnya dalam acara rilis survei yang disiarkan secara daring, Selasa, 26 Desember 2023.

Target populasi survei ini adalah warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon seluler, sekitar 83 persen dari total populasi nasional. Survei dilaksanakan pada 23–24 Desember 2023.

Sampel sebanyak 1217 responden dipilih melalui kombinasi metode Random Digit Dialing (RDD) sebanyak 265 responden) dan Double Sampling (DS) sebanyak. 952 responden. RDD adalah proses pembangkitan nomor telepon secara acak, sementara DS adalah pengambilan sample secara acak dari kumpulan data hasil survei tatap muka yang dilakukan sebelumnya.

Margin of error survei diperkirakan ± 2.9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen, asumsi simple random sampling. Wawancara dengan responden dilakukan lewat telepon oleh pewawancara yang sudah terlatih dan profesional.

HAN REVANDA PUTRA

Pilihan Editor:
Kaesang Jadi Ketua Umum, PSI Berharap Bisa Dulang Banyak Suara di Jabar

Berita terkait

Daftar Negara yang Mendukung Palestina, Ada Indonesia

28 menit lalu

Daftar Negara yang Mendukung Palestina, Ada Indonesia

Mulai dari Indonesia hingga Afrika Selatan, berikut ini adalah negara yang mendukung Palestina melawan agresi Israel

Baca Selengkapnya

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

5 jam lalu

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

Partai Demokrat menolak usulan agae politik uang atau money politics dilegalkan pada Pemilihan Kepala Daerah alias Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

1 hari lalu

Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

DKPP memutuskan menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepada ketua dan jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas gugatan DPT yang diduga bocor.

Baca Selengkapnya

Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

1 hari lalu

Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua, meminta KPU melegalkan praktik money politics saat pemilu lewat PKPU.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

1 hari lalu

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

Bawaslu menyatakan PKPU tentang pencalonan diperlukan untuk menghindari sengketa pada proses Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

KPU Klaim Kecurangan Pengurangan Suara PAN di Yahukimo 3 Tidak Terbukti

2 hari lalu

KPU Klaim Kecurangan Pengurangan Suara PAN di Yahukimo 3 Tidak Terbukti

Menurut KPU, dalil yang diajukan PAN soal kehilangan suara pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten tidak didukung oleh alat bukti yang sah.

Baca Selengkapnya

Sidang PHPU Pileg, KPU Minta Mahkamah Konstitusi Tolak Permohonan PSU dari PPP

2 hari lalu

Sidang PHPU Pileg, KPU Minta Mahkamah Konstitusi Tolak Permohonan PSU dari PPP

Dalam permohonannya, KPU meminta MK menolak permohonan PPP terkait pemungutan suara ulang di Dapil Lampung Selatan 7.

Baca Selengkapnya

Kata Ketua KPU Soal Caleg Terpilih yang Mencalonkan Diri pada Pilkada 2024

2 hari lalu

Kata Ketua KPU Soal Caleg Terpilih yang Mencalonkan Diri pada Pilkada 2024

Menurut Hasyim Asy'ari, yang mengundurkan diri untuk maju di Pilkada 2024 adalah anggota legislatif yang sedang menjabat.

Baca Selengkapnya

PBB Rilis Data Korban di Gaza, Apakah Berbeda dari Data Hamas?

2 hari lalu

PBB Rilis Data Korban di Gaza, Apakah Berbeda dari Data Hamas?

Perubahan dalam cara PBB menghitung korban di Gaza telah disebut-sebut sebagai bukti adanya bias.

Baca Selengkapnya

PBB: Puluhan Ribu Jenazah di Gaza Belum Teridentifikasi

2 hari lalu

PBB: Puluhan Ribu Jenazah di Gaza Belum Teridentifikasi

PBB mengatakan masih ada sekitar 10.000 jenazah di Gaza yang masih harus melalui proses identifikasi.

Baca Selengkapnya