TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja, mengingatkan Komisi Pemilihan Umum atau KPU supaya ketat dalam pengawasan distribusi logistik Pemilu 2024. Rahmat mengatakan menerima laporan bahwa pengiriman logistik tanpa pengawalan serius.

"Ada pengiriman logistik KPU tidak ada pengawalan sama sekali," kata Rahmat, Bagja kepada wartawan di gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, Kamis, 28 Desember 2023.

Menurut laporan yang dia terima, pada saat pengiriman logistik itu hanya dibawa oleh satu orang supir. Selain itu, logistik di dalam truk sempat ditinggalkan sebentar. "Kemudian truk itu ditinggalkan untuk mencari alamat gudang KPU," ujar Rahmat.

Bawaslu meminta supaya KPU melakukan pengawasan lebih ketat dalam pengiriman logistik pemilu. "Tolong hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi," ujar Rahmat. Namun dia enggan menyampaikan secara detail lokasi pengiriman logistik tersebut.

Dia menjelaskan, kasus pengiriman logistik tanpa pengawalan ketat itu terjadi di salah satu provinsi dekat DKI Jakarta. "Provinsinya dekat dari sini," ujar dia. "Jadi walaupun bukan logistiknya surat suara, tapi itu menandakan akan terjadi permasalahan."

Permasalahan itu akan muncul, kata Rahmat, jika KPU tidak terbuka dan tidak menghubungi aparat keamanan. Kemudian berkoordinasi dengan dengan petugas TPS, KPPS, dalam distribusi logistik itu. "Ini patut kami perhatikan ke depan," tutur dia.