Gibran Tinggalkan Debat Cawapres, TPN Ganjar-Mahfud: Anak Presiden, Ada Arogansi di Sana

Selasa, 26 Desember 2023 09:14 WIB

Calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menyampaikan gagasannya saat debat calon wakil presiden Pemilu 2024 di JCC, Jakarta, Jumat 22 Desember 2023. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

TEMPO.CO, Jakarta - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud Md. merespons sikap calon wakil presiden atau cawapres Gibran Rakabuming Raka saat ia meninggalkan podium dan bersorak-sorak saat debat kedua di Jakarta Convention Center, Jumat malam, 22 Desember 2023, itu tengah berjalan.

Menurut Chico, debat capres-cawapres merupaka ajang untuk memenuhi keinginan masyarakat mendapatkan kesempatan menilai setiap kandidat secara menyeluruh. "Secara keseluruhan itu, pertama, substansi. Kemampuan, kompetensi, dan wawasan," kata juru bicara TPN Ganjar-Mahfud, Chico Hakim, saat dihubungi pada Senin, 25 Desember 2023.

Selain substansi masalah yang diangkat dalam debat, menurut dia, yang perlu ditonjolkan adalah adab. Selain adab, perilaku akan kecerdasan emosional perlu diperhatikan oleh setiap kandidat menjadi hal penting. "Gibran ini kami lihat ada kecenderungan (menunjukkan) 'anak presiden'. Maksud saya anak presiden, itu ada arogansi di sana," kata Chico.

Karena menganggap diri anak presiden, menurut Chico, terkesan mau melanggar aturan. Hal itu terlihat jauh sebelum debat berlangsung. Misalnya Gibran menghadiri acara Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) di Gelora Bung Karno sebelum masa kampanye.

"Termasuk dalam beberapa kesempatan, seperti tanya jawab dengan rakyat itu kan kelihatan sekali," tutur dia. Selain itu, menurut Chico, publik perlu melihat kecerdasan emosional itu. Seorang pemimpin harus punya wawasan cerdas. Tapi kecerdasan emosional, katanya, tidak kalah penting.

Advertising
Advertising

"Karena itu akan memberikan pandangan seperti apa karakternya saat nanti memimpin," ujar Chico. "Apakah dia gampang tersulut emosi atau sombong, itu akan berdampak pada kebijakan saat dia memimpin."

Sebelumnya, Gibran melakukan tindakan provokasi pada debat pertama. Saat itu debat untuk capres, yang berlangsung di pelataran kantor Komisi Pemilihan Umum. Dia berdiri dan bersorak saat Prabowo Subianto ditanya perihal putusan Mahkamah Konstitusi tentang batas usia calon presiden. KPU menyatakan sudah menegur Gibran melalui TKN Prabowo-Gibran saat rapat evaluasi.

Chico mengatakan, Gibran berdiri dan bersorak-sorak itu bukan sekadar memberi semangat kepada pendukung. Tapi putra sulung Presiden Joko Widodo atau Jokowi itu beranjak dari podium, menghampiri cawapres lain. "Seakan ingin menunjukkan apa, ya, kalau mau dibilang itu bagian dari gaya-gaya intimidatif, ya," tutur dia. "Seakan mau tunjukkan di depan kamera, ini loh, saya lebih muda, energik."

Selanjutnya, Chico mengatakan yang mengejutkan dalam debat itu, Gibran cukup percaya diri, dan itu perlu diakui. "Tetapi percaya diri itu tidak dibarengi dengan substansi yang jelas. Banyak jawaban dia tidak sesuai pertanyaan," kata Chico. Misalnya, menurut Chico, Mahfud bertanya tentang rencana pasangan Prabowo-Gibran menaikkan rasio pajak (tax ratio) hingga 23 persen.

"Bagaimana Anda mau menaikkan pajak? Orang insentif pajak saja enggak mau diambil," kata Mahfud, saat berdebat. Saat itu, Mahfud mengatakan, pemerintah tidak bisa semena-mena mengambil kebijakan yang tidak sesuai kondisi di lapangan, maupun data pasti. Menurut dia, soal pajak, itu hal sensitif bagi masyarakat.

Chico mengatakan, dua kali Mahfud melontarkan pertanyaan itu, tapi tak dijawab oleh Gibran. "Ditanya sampai dua kali, kedua kalinya pun dia tidak menjawab pertanyaan," katanya.

Setelah aksi provokasi pendukung di debat pertama jadi sorotan, dua hari kemudian baru dia menyatakan meminta maaf. "Ya saya mohon maaf sebelumnya ya," kata Gibran, Kamis, 14 Desember lalu. Namun hal itu dilakukan kembali pada debat cawapres di gedung JCC, Jakarta Selatan.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asy'ari, mengatakan akan menyampaikan kembali kepada TKN Prabowo-Gibran saat rapat evaluasi debat kedua. Dia mengatakan KPU akan mendengar pendapat dari tim pendukung Gibran. Lalu mengambil keputusan apa yang harus dievaluasi.

"Termasuk memperingatkan kembali tampilan-tampilan yang boleh dikatakan sudah disepakati untuk tidak dilakukan pada saat debat ini," kata Hasyim, seusai debat, Jumat malam, 22 Desember 2023. Dia tidak menjelaskan tentang sanksi kepada Gibran, yang dua kali memprovokasi pendukung saat debat berlangsung.

Pilihan Editor: Pasca Debat, Airlangga Klaim Dukungan untuk Prabowo-Gibran dari Luar Koalisi Mulai Mengalir

Berita terkait

Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

2 jam lalu

Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

Wantim Golkar mengakui popularitas Ahmed Zaki Iskandar tak setinggi kandidat lain seperti Ridwan Kamil.

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

6 jam lalu

Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

Co-Founder Paramadina Public Policy Institute, Wijayanto Samirin, menyebut Anies Baswedan menyetujui ide soal koalisi gagasan.

Baca Selengkapnya

Teguh Prakosa Resmi Daftar ke PDIP untuk Maju Pilkada Solo 2024

8 jam lalu

Teguh Prakosa Resmi Daftar ke PDIP untuk Maju Pilkada Solo 2024

Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa secara resmi menyerahkan formulir pendaftaran untuk mengikuti penjaringan bakal calon wali kota Solo di kantor PDIP

Baca Selengkapnya

Soal Isu Kementerian Bertambah Jadi 40, Yusril: Saya Belum Dengar Resmi dari Prabowo

8 jam lalu

Soal Isu Kementerian Bertambah Jadi 40, Yusril: Saya Belum Dengar Resmi dari Prabowo

Yusril Ihza Mahendra menyebut belum ada pembicaraan resmi soal wacana jumlah kementerian bertambah dalam Koalisi Indonesia Maju

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Revisi UU Kementerian Negara Mengonfirmasi Kabinet Gemoy Prabowo-Gibran

12 jam lalu

Pengamat Sebut Revisi UU Kementerian Negara Mengonfirmasi Kabinet Gemoy Prabowo-Gibran

Susunan kabinet Prabowo-Gibran tengah menjadi perbincangan karena disebut ingin menambah jumlah kementerian lewat revisi UU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Siap Dorong Pemerintahan Prabowo - Gibran Lakukan Legislatif Review

1 hari lalu

Bamsoet Siap Dorong Pemerintahan Prabowo - Gibran Lakukan Legislatif Review

Bambang Soesatyo menegaskan PADIH UNPAD siap membantu pemerintahan Prabowo - Gibran dalam pembangunan hukum di Indonesia.

Baca Selengkapnya

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

1 hari lalu

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua usulkan politik uang atau money politics dilegalkan. Apa sebab politik uang eksis di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran Bebani Anggaran

1 hari lalu

Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran Bebani Anggaran

Penambahan jumlah kementerian di kabinet Prabowo-Gibran harus mempertimbangkan kemampuan fiskal karena bakal membebani anggaran.

Baca Selengkapnya

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

1 hari lalu

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?

Baca Selengkapnya

Tak Undang Jokowi, PDIP Bakal Tentukan Sikap Politiknya di Rakernas V

1 hari lalu

Tak Undang Jokowi, PDIP Bakal Tentukan Sikap Politiknya di Rakernas V

PDIP tidak mengundang Jokowi dalam acara Rakernas V di Jakarta. Djarot Saiful Hidayat mengungkapkan PDIP juga bakal menentukan sikap politiknya.

Baca Selengkapnya