Tungku Smelter di Morowali Meledak, Anggota DPR Minta Pemerintah Moratorium Smelter Asal Cina

Minggu, 24 Desember 2023 15:50 WIB

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. Foto: Oji/nvl

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR, Mulyanto, minta Pemerintah menghentikan sementara (moratorium) semua operasional smelter perusahaan asal Cina di Indonesia. Hal ini menyusul terjadinya ledakan hebat di smelter PT. Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), pada Ahad 24 Desember 2023.

Politikus PKS itu mengatakan, kecelakaan kerja di smelter perusahaan Cina di Indonesia bukanlah kali pertama terjadi. Peristiwa ledakan di Morowali itu sudahlah cukup untuk pemerintah mengambil sikap, tidak lagi menggunakan peralatan dari Cina.

"Sebagian besar alat kerja di smelter-smelter milik Cina diimpor dari sana. Bahkan sampai komponen terkecil seperti baut dan mur. Karena itu kita perlu tahu kualitas barang yang selama ini dipakai untuk menunjang operasional smelter," kata Mulyanto melalui keterangan resminya, Ahad, 24 Desember 2023.

Menurut Mulyanto, setelah moratorium dilakukan, maka Pemerintah dapat mengaudit semua smelter tersebut secara ketat karena sering terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan korban jiwa.

"Audit harus dilakukan secara profesional, objektif dan menyeluruh terhadap aspek keamanan dan keselamatan kerja. Jangan sampai karena ada pertimbangan politik, Pemerintah mengabaikan aspek keamanan dan keselamatan kerja di perusahaan-perusahaan itu," kata Mulyanto.

Advertising
Advertising

"Jangan-jangan barang dan suku cadang yang dipakai tidak memenuhi syarat yang ditentukan," tambahnya.

Kecelakaan kerja terjadi di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Sulawesi Tengah, pada Ahad pagi, 24 Desember 2023. Insiden terjadi di salah satu pabrik pengolahan atau smelter nikel milik PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS), salah satu Tenant yang beroperasi di Kawasan IMIP.

Kepala Divisi Media Relations PT IMIP Dedy Kurniawan mengatakan kecelakaan kerja terjadi sekitar pukul 05.30 WITA. Insiden bermula dari kecelakaan yang dialami sejumlah pekerja saat melakukan perbaikan tungku dan pemasangan pelat pada bagian tungku.

"Hasil investigasi awal, penyebab ledakan diperkirakan karena bagian bawah tungku masih terdapat cairan pemicu ledakan. Saat proses perbaikan tersebut, terjadi ledakan," kata Dedy lewat keterangan tertulis.

Dedy menyebut di lokasi juga terdapat banyak tabung oksigen yang digunakan untuk pengelasan dan pemotongan komponen tungku. Akibatnya, kata dia, ledakan petama memicu beberapa tabung oksigen di sekitar area ikut meledak.

Dedy mengatakan kebakaran tungku berhasil dipadamkan pada pukul 09.10 WITA. Pekerja yang menjadi korban pun dibawa ke klinik 1 dan 2 PT IMIP. Menurut informasi yang dihimpun dari Klinik IMIP hingga pukul 10.00 WITA, jumlah korban ada 51 orang.

"Sebanyak 12 orang di antaranya meninggal dunia dan 39 lainnya mengalami luka berat hingga luka ringan," kata Dedy. "Korban meninggal dunia terdiri atas 7 tenaga kerja asal Indonesia, dan 5 tenaga kerja asing. Sementara itu, korban luka-luka sedang mendapatkan penanganan medis."

Manajemen PT IMIP, lanjut Dedy, masih berkoordinasi untuk penanganan krisis seluruh aspek. Mulai dari penyiagaan keamanan dan keselamatan karyawan, klinik medis, sekuriti, dan penyediaan informasi kepada publik.

"PT IMIP sebagai perusahaan yang menaungi kawasan lingkar industri Morowali turut berduka sedalam-dalamnya atas musibah ini, terutama keluarga para korban yang terdampak dari tragedi ini," tuturnya.


ADE RIDWAN YANDWIPUTRA | RIRI RAHAYU

Pilihan Editor: PT IMIP Ungkap Hasil Investigasi Awal Penyebab Tungku Smelter Nikel di Morowali Meledak

Berita terkait

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

8 menit lalu

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

Naskah akademik itu menilai batas usia pensiun 58 tahun berbanding terbalik dengan meningkatnya keahlian anggota Polri seiring penambahan usia.

Baca Selengkapnya

Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

11 menit lalu

Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

DPR akan meminta pemerintah merevisi Permendikbud yang jadi dasar penghitungan UKT.

Baca Selengkapnya

Respons DPR soal Proses Pansel KPK: Tak Ikut Campur, Biarkan Ranah Eksekutif

55 menit lalu

Respons DPR soal Proses Pansel KPK: Tak Ikut Campur, Biarkan Ranah Eksekutif

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan DPR tidak mau ikut campur soal pemilihan anggota Pansel KPK karena itu ranah eksekutif.

Baca Selengkapnya

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

1 jam lalu

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

Pakar hukum tata negara Feri Amsari merespons gaya hidup pejabat KPU yang sempat disindir DPR, yakni menyewa private jet hingga bermain wanita.

Baca Selengkapnya

Usia Pensiun Diperpanjang di Draf Revisi UU Polri, IPW: Lewat 60 Tahun, Fisik dan Mental Sudah Menurun

2 jam lalu

Usia Pensiun Diperpanjang di Draf Revisi UU Polri, IPW: Lewat 60 Tahun, Fisik dan Mental Sudah Menurun

Indonesia Police Watch menanggapi soal revisi UU Polri yang tengah bergulir di DPR.

Baca Selengkapnya

Tiga Materi yang Direvisi di UU Kementerian Negara

2 jam lalu

Tiga Materi yang Direvisi di UU Kementerian Negara

Baleg DPR telah menyepakati revisi UU Kementerian Negara menjadi usul inisiatif DPR.

Baca Selengkapnya

DPR Bakal Revisi UU Polri, Masa Jabatan Polisi Bisa Diperpanjang hingga 65 Tahun

3 jam lalu

DPR Bakal Revisi UU Polri, Masa Jabatan Polisi Bisa Diperpanjang hingga 65 Tahun

DPR berencana merevisi UU Polri. Apa saja poin perubahannya?

Baca Selengkapnya

Komisi X DPR Bakal Evaluasi Study Tour usai Kecelakaan Bus SMK Lingga Kencana Depok

4 jam lalu

Komisi X DPR Bakal Evaluasi Study Tour usai Kecelakaan Bus SMK Lingga Kencana Depok

Komisi X DPR akan meninjau kembali sejauh mana output study tour terhadap pengembangan pendidikan siswa usai kecelakaan bus SMK LIngga Kencana

Baca Selengkapnya

Draf Revisi UU Penyiaran Tuai Kritik, Komisi I DPR Buka Ruang Masukan dari Publik

7 jam lalu

Draf Revisi UU Penyiaran Tuai Kritik, Komisi I DPR Buka Ruang Masukan dari Publik

Komisi I DPR RI membuka ruang seluas-luasnya bagi masukan dari publik dalam pembahasan revisi UU Penyiaran

Baca Selengkapnya

Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

17 jam lalu

Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

Wahiduddin Adams meminta hakim MK tak takut jika perubahan keempat UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, benar-benar disahkan DPR.

Baca Selengkapnya