TEMPO.CO, Jakarta - Keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat menyesalkan pernyataan calon presiden Prabowo Subianto dalam debat perdana pada Selasa, 12 Desember 2023. Prabowo tidak menjawab jelas pertanyaan bagaimana nasib korban penghilangan paksa era 1997-1998.

"Pertanyaan dari Pak Ganjar ke Pak Prabowo itu kan jelas. Kami lihat sendiri saat pertanyaan itu ditanyakan, Pak Prabowo mengambil tisu menyeka keringatnya. Kenapa? Grogi pak ditanya itu? Jawab dong! Jawab!" ucap Nafilah, saat ditemui di Jalan Cikini Raya Nomor 17, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Desember 2023.

Nafilah, 32 tahun, adalah putri semata wayang Noval Alkatiri. Noval diculik oleh Tim Mawar Komando Pasukan Khusus (Kopassus) pada 29 Mei 1997. Sampai saat ini, Nafilah tak pernah tahu di mana keberadaan ayahnya. Penculikan ayahnya itu berlangsung saat dia berumur enam tahun.

Dia mengaku baru pertama kali bicara kasus penculikan ayahnya setelah lama tutup mulut. Dia bercerita dan menagih janji penuntasan kasus penculikan itu dalam acara "Keluarga Korban Penghilangan Paksa Bicara", yang digagas Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia atau IKOHI.

Sebelumnya dalam debat capres pada Selasa malam, 12 Desember lalu, Ganjar bertanya apakah Prabowo akan membantu menemukan kuburan orang-orang yang hilang tersebut. "Kalau Bapak ada di situ, apakah akan membuat pengadilan HAM dan membereskan rekomendasi DPR?" tanya tutur Ganjar saat itu.

Pertanyaan berikutnya Ganjar menyatakan keluarga korban masih menunggu dan ingin tahu makam korban. "Di luar sana menunggu banyak ibu-ibu, apakah bapak bisa membantu menemukan di mana kuburnya yang hilang agar mereka bisa berziarah?" kata Ganjar lagi.

"Pak Ganjar tadi Anda sebut tahun 2009 kan. Dari sekian tahun yang lalu kan. Dan masalah ini justru ditangani calon wakil presiden Anda," tutur Prabowo. "Saya sudah jawab berkali-kali, tiap lima tahun kalau polling saya naik, saya ditanya soal itu."

Mendengar jawaban Prabowo bahwa isu pelanggaran HAM berat itu selalu muncul setiap lima tahun pemilihan umum, Nafilah mengatakan keluarga korban itu seakan tidak dianggap. Dia menyebutkan jawaban Prabowo dalam debat itu tak punya arti tentang keberadaan orang-orang yang diculik.

Dia menagih Menteri Pertahanan yang kini bersanding dengan Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Joko Widodo itu, untuk menunjuk kuburan para korban jika benar orang yang diculik itu telah wafat. "Biar keluarga, orang tuanya di luar bisa berziarah. Tapi Bapak tidak mau memberikan kepastian. Tidak mau memberikan jawaban," ucapnya.

Dalam daftar penculikan aktivis itu masih ada 13 orang yang tak tentu rimbanya. "Bapak bilang hanya sembilan yang diculik, tapi kenyataannya bukan sembilan," tutur dia.

Menurut dia, walau banyak tokoh-tokoh yang tahu kasus penghilangan paksa itu bergabung dengan Prabowo, tapi jejak digital perihal pengakuan kebenaran penculikan itu ada dan nyata. Seperti cerita yang dia dengar, bahwa Faisal Reza yang pernah diculik sempat bertemu Yani Afri. Yani adalah korban penculikan yang dipulangkan.

"Faisol Reza dan Pius Lustrilanang sempat ketemu Yani Afri. Dan Yani bilang kalau sebelumnya ada Deddy Hamdun dan Noval pas disekap di Cijantung situ. Itu kan semua ada buktinya. Tapi kenapa ini tidak dibuka," tutur dia. Dia berharap pemerintah tidak meremehkan kasus ini, dan tidak menganggap kasus ini sebagai pelanggaran biasa.

Dia mengatakan Prabowo tidak menganggap enteng kasus penghilangan itu. "Kalau kami ini masih punya harapan walaupun sedikit. Tapi kami masih punya harapan, dia bisa kembali dengan selamat," ucap Nafilah. "Kalau visi saya cuma satu, temukan ayah saya. Di mana ayah saya. Dan pelakunya tolong diadili."

Noval diculik bersamaan dengan Dedi Umar Hamdun dan Ismail, sopir Noval. Ketiganya dikabarkan diculik sejak 29 Mei 1997. Menurut putri Noval, saat itu ayahnya ditelepon Dedi Hamdun untuk dijemput di sebuah rumah sakit. Keberangkatan Noval itu perjalanan terakhir.

Keluarga korban penghilangan paksa ini sedang menyiapkan naskah kontrak politik untuk diajukan kepada para capres. Permintaannya, saat terpilih mereka akan menjalankan empat rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat tentang penyelesaian masalah HAM berat masa lalu.

Pertama, merekomendasikan Presiden membentuk pengadilan HAM ad hoc. Kedua, Presiden serta institusi pemerintah dan pihak terkait mencari 13 aktivis yang masih hilang. Ketiga, pemerintah merehabilitasi dan memberikan kompensasi kepada keluarga korban. Keempat, pemerintah meratifikasi konvensi Anti-Penghilangan Paksa sebagai bentuk komitmen dan dukungan menghentikan praktik penghilangan paksa di Indonesia.

Nama-nama para aktivis yang diculik dan telah dikembalikan adalah Pius Lustrilanang, Desmon J. Mahesa, Haryanto Taslam, Mugiyanto, Aan Rusdianto, Faisol Reza, Rahardja W. Jati dan Nezar Patria, kini dibebaskan.

Namun, masih 13 orang belum ditemukan sampai hari ini, yaitu Suyat, Yani Afri, Sonny, M. Yusuf, Noval Alkatiri, Dedy Hamdun, Ismail, Bimo Petrus, Abdun Naser, Hendra Hambali, Ucok Siahaan, Yadin Muhidin, dan Wiji Thukul.

Pilihan Editor: Budiman Sudjatmiko Bantah Anies soal IKN Hanya Dinikmati ASN